Tindakan kemanusiaan seorang nelayan asal Indonesia di Korea Selatan menuai pujian luas dan berujung pada penghargaan dari pemerintah setempat. Sugianto (31), nelayan asal Indonesia yang
Enam puluh tahun lalu, dunia internasional bersepakat bahwa diskriminasi rasial tidak memiliki tempat dalam peradaban modern. International Convention on the Elimination of All Forms of
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi kebijakan percepatan integrasi data kependudukan nasional. Hal ini dilakukan menyusul masih adanya persoalan
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mempercepat finalisasi RUU Kewarganegaraan 2026 sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. RUU ini telah masuk
Sejumlah upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan Amerika Serikat dilaporkan dibatalkan secara mendadak. Pembatalan dilakukan bahkan ketika para pemohon telah dinyatakan lolos dan tinggal selangkah lagi menjadi
Ribuan warga Israel memadati lokasi acara walk-in day yang digelar Kedutaan Besar Portugal di kawasan Ramat Hasharon, Israel tengah. Antrean tersebut diantaranya tampak pada Jumat
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Banten menegaskan bahwa stigma dan diskriminasi masih menjadi hambatan paling serius dalam upaya penanggulangan HIV. Hal ini disampaikan oleh Koordinator
Dalam diskursus tentang statelessness di Asia Tenggara, perhatian sering kali tertuju pada negara-negara dengan hukum kewarganegaraan yang diskriminatif secara terbuka. Baik yang berbasis etnis, ras,
Keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk kembali memperluas larangan dan pembatasan perjalanan ke Amerika Serikat. Bukan sekadar kebijakan imigrasi teknis, ia mencerminkan pergeseran lebih luas
Selain peristiwa banjir besar yang terjadi di Aceh dan Sumatera, yang tergolong bencana alam. Ada dua peristiwa memilukan terjadi di penghujung 2025. Pertama, ambruknya bangunan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Harus dikelola secara bijak agar mampu meningkatkan produktivitas
Pembahasan mengenai Asia Tenggara dan statelessness tidak bisa dilepaskan dari satu fondasi utama: hukum kewarganegaraan di Asia Tenggara. Cara sebuah negara mendefinisikan siapa yang diakui
Media sosial kembali ramai. Kali ini, warganet dihebohkan oleh unggahan yang menyebut seorang warga negara asing (WNA) asal Israel bernama Aron Geller memiliki Kartu Tanda
Pemerintah Indonesia resmi melangkah ke era baru pengelolaan data nasional. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),
Kuwait dikejutkan oleh sebuah keputusan mengejutkan yang muncul melalui Kuwait Today, buletin resmi pemerintah, pada awal Desember 2025. Dalam sebuah dekrit yang ditandatangani langsung oleh
Penyerang Malut United, Ciro Alves, selangkah lebih dekat untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Maluku Utara telah resmi menerima berkas naturalisasi
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bantaeng menggelar Rapat Pleno Terbuka. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Rapat digelar di Aula
Di sudut lapangan bulu tangkis di Gold Coast, 2018, Setyana Mapasa mengenakan jersey hijau-kuning Australia. Tapi di hatinya, masih berkibar Merah-Putih. Wanita asal Manado itu
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menata ulang regulasi kewarganegaraan. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo. Menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU)
Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan pentingnya menghadirkan sistem layanan yang lebih cepat dan responsif bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). Hal ini disampaikan
Dalam momentum Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember lalu. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri. Menyerukan pentingnya penghapusan segala bentuk
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
