
Kalbar Luncurkan AKASIA 2025: Percepat Layanan Dukcapil
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar kembali menghadirkan terobosan baru dalam layanan administrasi kependudukan. Melalui kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Pemprov


Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar kembali menghadirkan terobosan baru dalam layanan administrasi kependudukan. Melalui kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Pemprov

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat membuka layanan pengurusan dokumen kependudukan yang hilang bagi warga terdampak korban

Konvensi menentang diskriminasi dalam pendidikan atau Convention Against Discrimination in Education (1960). Merupakan instrumen HAM internasional pertama yang secara khusus

Berbicara mengenai masalah kewarganegaraan, tentu mau tidak mau kita harus memperhatikan dan menghayati suasana batin para pendiri bangsa. Dalam sidangnya

Sejak tahun 2018, Karni bergabung menjadi relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI). Bersama IKI, Wanita berusia 47 tahun ini telah membantu

Universitas Negeri Semarang (UNNES). Melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP). Menyelenggarakan workshop dengan tema: “Transformasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan:

Sekarang mau cetak Kartu Keluarga (KK) nggak perlu repot ke kantor Dukcapil lagi. Tinggal buka HP, isi data, tunggu file

Upaya memastikan Akal Imitasi (AI) bekerja tanpa bias semakin mendapat perhatian global, termasuk di Eropa. Portugal menjadi salah satu negara

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai menata ulang persoalan kewarganegaraan komunitas keturunan Filipina di wilayah perbatasan Sulawesi Utara (Sulut). Dalam

Sebuah keputusan penting datang dari Washington, D.C. pada 1 November 2025. Hakim Federal Colleen Kollar-Kotelly menolak upaya Presiden Donald Trump

Kabupaten Jember kembali menjadi tuan rumah bagi ribuan mahasiswa dalam program KKN Kolaboratif 2025. KKN kali ini mengusung tema “Desa

Pencegahan statelessness pada anak memerlukan fondasi hukum yang kuat, sistem administrasi kependudukan yang fungsional, dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan

Modul Pengantar Statistik Hayati disusun oleh Sekretariat Nasional AKPSH. Modul bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas lembaga dalam memproduksi statistik

Kasus kewarganegaraan yang dialami Nur Amira (37) kembali menjadi perhatian publik setelah ia ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas

Setahun telah berlalu sejak Kementerian PPN/Bappenas, Kemendikbudristek, dan Kemendagri. Dalam lingkup sebagai Tim Nasional Stranas AKPSH meluncurkan Buku Ajar Pembelajaran
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Adalah Yayasan Nirlaba yang fokus mengadvokasi dan memfasilitasi warga marginal dalam bidang administrasi kependudukan kewarganegaraan
Menjadi Lembaga yang professional dan berintegritas dalam melayani dan memperjuangkan terpenuhinya hak-hak warga negara di bidang kewarganegaraan dan kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi.
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi