Coba tanyakan kepada siapa pun yang pernah duduk di bangku sekolah di Indonesia: apa yang paling diingat dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan? Jawabannya hampir pasti seragam—menghafal
Anak lahir di luar negeri, punya dua kewarganegaraan, atau ingin melepas status WNI? Urusan seperti ini ternyata cukup sering muncul di Riau dan tidak bisa
Ratusan pelajar di Kabupaten Sleman ternyata belum tercatat memiliki akta kelahiran. Merespons temuan itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman bergerak cepat dengan meminta sekolah-sekolah memverifikasi
Hampir seluruh anak Indonesia kini tercatat resmi oleh negara. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat kepemilikan akta kelahiran anak secara nasional sudah mencapai 96,89 persen. Namun,
Bantuan sosial yang tepat sasaran tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada orang-orang di lapangan yang memastikan warga yang membutuhkan benar-benar terdata. Di Kabupaten
Pemerintah mengambil langkah baru untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan haji. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sepakat berkolaborasi.
Tulisan ini merupakan artikel keempat dari sepuluh tulisan Seri Membaca Laporan UNICEF, yang mengulas laporan “Life Skills and Citizenship Education Initiative – Assessment Instruments: Field
Ditjen Dukcapil Kemendagri sedang serius menggodok aturan baru yang bakal mengubah cara kita mengurus identitas. Lewat pembahasan intensif Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Administrasi Kependudukan,
Seseorang bisa saja meninggal belasan tahun lalu, tetapi urusan administrasi kependudukannya belum tentu selesai. Kabar baiknya, akta kematian sebenarnya bisa diurus walaupun peristiwanya telah terjadi
Butuh 35 tahun bagi Then Tjin Syien dan Lie Jun Tjin untuk melihat pernikahan mereka diakui secara resmi oleh negara. Lewat kawin massal atau layanan
Selasa pagi, 22 September 2026, Aula Desa Jetis di Dusun Kemirikerep, Kecamatan Tembarak, Temanggung, terasa lebih ramai dari biasanya. Sejak pukul 09.00 WIB, warga berdatangan
Dalam tradisi filsafat politik, pembedaan antara kehidupan publik dan ranah privat merupakan salah satu persoalan yang paling mendasar. Sejak polis Yunani hingga negara demokrasi modern,
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong perluasan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai upaya memastikan bansos tepat sasaran. Agen ini akan memverifikasi data warga
Makin banyak layanan publik yang bergantung pada data kependudukan, makin besar pula tanggung jawab menjaganya. Karena itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
Pasangan pengantin baru di Kabupaten Aceh Selatan tak perlu lagi bolak-balik mengurus dokumen kependudukan setelah menikah. Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Aceh Selatan dan Dinas Kependudukan
Rencana pemerintah membuka kewarganegaraan ganda terbatas terus menjadi perbincangan. Tujuannya memang jelas, yaitu menarik talenta terbaik Indonesia di luar negeri. Namun, satu pertanyaan penting belum
Artikel ini merupakan bagian ketiga dari sepuluh tulisan dalam Seri Membaca Laporan UNICEF, yang mengulas laporan “Life Skills and Citizenship Education Initiative – Assessment Instruments:
Biasanya orang tua baru mengurus akta kelahiran setelah bayinya lahir, sering kali sambil kurang tidur dan bolak-balik ke kantor layanan. Di Surabaya, prosesnya dimulai lebih
Ribuan anak migran Indonesia tumbuh besar di perkebunan kelapa sawit Sabah, Malaysia. Mereka jauh dari tanah air, hidup di tengah budaya dan aturan negara lain,
Ketika membaca ulasan J. L. Wall terhadap buku Michael Luo. Strangers in the Land: Exclusion, Belonging, and the Epic Story of the Chinese in America
Kabupaten Sleman punya Kader Adminduk, yang merupakan bentuk pelibatan masyarakatn. Bukan sekadar untuk membantu mengurus KTP dan KK. Kader administrasi kependudukan (Adminduk) berperan mendekatkan informasi
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
