
Modal Sosial dan Masa Depan Kewargaan Indonesia
Nama Penulis Opini : M. Yunasri Ridhoh Email Penulis Opini : yunasri.ridhoh@unm.ac.id Konsep modal sosial (social capital) dipopulerkan oleh


Nama Penulis Opini : M. Yunasri Ridhoh Email Penulis Opini : yunasri.ridhoh@unm.ac.id Konsep modal sosial (social capital) dipopulerkan oleh

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum Jateng). Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermasdes

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) Taiwan menggelar konferensi pers pada Kamis, 29 Januari 2026. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penilaian

Baru-baru ini, seorang anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur bundir. Mengakhiri hidupnya akibat kesulitan hidup. Mulai soal kebutuhan membeli

15. Apa persyaratan pembuatan akta kelahiran, untuk contoh pemegang KTP dan KK Kota Tangerang? Jawab: Fotokopi KTP orangtua ybs

Polemik soal ganti nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV. Kini berfokus pada persoalan pelaksanaan

Kasus Kezia Syifa, WNI yang bergabung dengan Army National Guard Maryland. Mengungkap celah kritis dalam tata kelola kewarganegaraan Indonesia. Video

Akurasi dan integrasi data kini menjadi kunci efektivitas kebijakan publik di era pemerintahan digital. Pemerintah menegaskan bahwa data kependudukan Direktorat

Melanjutkan pembahasan bagian pertama. Bagian kedua artikel ini memfokuskan perhatian pada dinamika implementasi politik hukum pemberantasan korupsi. Serta perubahan arah

10. Bagaimana isi perjanjian dwi-kewarganegaraan RI-RRC ? Jawab: Disepakatinya ada warga negara Indonesia Tunggal. Yang dianggap sudah sebagai warga negara

Bab 1 buku Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik. Membuka pembahasan dengan isu yang sangat sentral dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang uji materi terkait pencatatan perkawinan beda agama. Permohonan ini diajukan oleh E. Ramos Petege,

Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di DKI Jakarta telah melampaui target nasional. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Pelemahan kewarganegaraan perempuan tidak berhenti pada ekonomi dan kebijakan sosial. Ia merembes ke pendidikan, kesehatan, hukum, dan pengelolaan kekerasan hingga

Selama ini gender sering dipahami sebagai urusan identitas personal. Namun dalam praktik kenegaraan, gender adalah alat pengelolaan kekuasaan. Ia menentukan
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Adalah Yayasan Nirlaba yang fokus mengadvokasi dan memfasilitasi warga marginal dalam bidang administrasi kependudukan kewarganegaraan
Menjadi Lembaga yang professional dan berintegritas dalam melayani dan memperjuangkan terpenuhinya hak-hak warga negara di bidang kewarganegaraan dan kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi.
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi