Trump Batasi Kewarganegaraan otomatis AS, MA Menghadang
Upaya mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membatasi hak kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di AS kembali terhambat.
Upaya mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membatasi hak kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di AS kembali terhambat.
Integrasi data kependudukan dan IKD penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan mengakselerasi ekonomi digital dan inklusi keuangan. Oleh karena
Urusan bikin Kartu Keluarga atau KK, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) kadang bikin repot orang tua. Nah, di
Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kepolisian Republik Indonesia dalam memperluas basis pajak menimbulkan pertanyaan penting: apakah langkah ini
Mengapa Indonesia perlu regulasi kewarganegaraan yang adaptif menghadapi era global dan diaspora? PendahuluanDi tengah dinamika global dan meningkatnya mobilitas warga
Fenomena migrasi Warga Negara Indonesia (WNI) ke berbagai negara untuk mencari penghidupan yang lebih baik telah terjadi sejak lama.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan menggencarkan program jemput bola layanan administrasi kependudukan (Adminduk) ke pelosok desa. Program
The May 31, 2024 deadline has passed for submitting naturalization applications for children from mixed marriages who were late to
Pelayanan Keliling ke Panti Asuhan Sahabat Yatim Menjelang tahun ajaran baru 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Adalah Yayasan Nirlaba yang fokus mengadvokasi dan memfasilitasi warga marginal dalam bidang administrasi kependudukan kewarganegaraan
Menjadi Lembaga yang professional dan berintegritas dalam melayani dan memperjuangkan terpenuhinya hak-hak warga negara di bidang kewarganegaraan dan kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi.
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi