Sekretariat Jenderal DPR RI kembali memperpanjang kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini menegaskan komitmen DPR
Menjadi warga negara bukan sekadar soal dokumen administratif. Pemerintah kini sedang menyiapkan aturan baru yang akan memperketat proses memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia melalui revisi
Pada tahun 1979, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi sebuah perjanjian hak asasi manusia yang sangat penting bagi perempuan di seluruh dunia: Convention on the Elimination
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah berdampak pada terganggunya sejumlah rute penerbangan internasional. Di tengah situasi tersebut, sejumlah 58.873 jamaah
Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Teheran merilis pengumuman resmi tertanggal 4 Maret 2026. Isinya adalah tentang perkembangan situasi keamanan di Iran. Selain itu juga
Di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel pada Sabtu (28/2), pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia atau perlindungan WNI di Iran menjadi
Pemerintah tengah mematangkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun diantara fokusnya ialah penyesuaian pengaturan kewarganegaraan ganda terbatas. Hingga terkait penguatan
Fenomena unik kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Seorang perempuan menjadi sorotan warganet karena mendadak jadi presiden. Hal ini terjadi karena profesinya di dokumen Kartu
Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas penting bagi setiap warga negara Indonesia. Nomor yang terdiri dari 16 digit ini digunakan hampir di semua layanan administrasi.
Polemik pernyataan alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas—yang viral setelah mengungkapkan keinginan agar anaknya memiliki kewarganegaraan asing dengan “paspor kuat”—memicu reaksi publik yang sangat keras. Kritik datang
Di tengah ramainya perdebatan publik mengenai isu kebanggaan menjadi warga negara Indonesia yang belakangan viral di media sosial. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan
Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, melancarkan kecaman keras terhadap seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas. Kemarahan Hotman Paris dipicu oleh
Perbatasan antarnegara ternyata tidak lagi berada di bandara. Tanpa banyak disadari, keputusan apakah seseorang boleh memasuki sebuah negara kini sering dibuat bahkan sebelum ia
Kabar baik buat kamu yang ingin mengurus dokumen kependudukan di bulan puasa. Direktorat Jenderal Dukcapil (Ditjen Dukcapil) memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap buka dan
Istilah “paspor kuat” kembali terdengar dalam perbincangan publik akibat kasus Tyas, awardee LPDP. Sehingga netizen kembali mengulik tentang ranking paspor negara-negara. Namun jarang kita bertanya:
Beberapa waktu lalu, media sosial Indonesia diramaikan oleh unggahan seorang WNI penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yakni Dwi Sasetyaningtyas. Ia membagikan momen bahagia
Kabar baik bagi para akademisi, peneliti, dan pegiat studi kewarganegaraan di Indonesia. Jurnal Identitas disingkat JID kini sudah terindeks di Garuda. Garba Rujukan Digital Kementerian
Mulai 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri resmi memberlakukan kebijakan baru terkait pemindaian (scan) QR Code atau
Transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kembali ditegaskan sebagai agenda utama pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menargetkan Indeks Kualitas Layanan
Baru lulus kuliah? Mendapat gelar keagamaan? Atau memperoleh gelar adat? Tidak sedikit orang ingin mencantumkan gelar tersebut di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk
Di tengah masih menguatnya politik identitas dan sentimen primordial di berbagai ruang publik. Khususnya di ruang-ruang digital yang anonim. Perayaan Imlek nasional hadir sebagai pengingat
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
