Buruh bisa dicantumkan sebagai pekerjaan di Kartu Tanda Penduduk. Selama ini mungkin sebagian besar dari kita hanya merasa memiliki pilihan antara pegawai negeri sipil, pegawai
Peringatan Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial setiap 21 Maret kembali menegaskan bahwa rasisme belum benar-benar hilang dari wajah dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sekretaris Jenderalnya, Antonio Guterres,
Warga binaan dapat layanan Jebol Master Dukcapil Bengkalis dalam upaya memastikan pemenuhan hak administrasi kependudukan. Program ini menghadirkan perekaman KTP elektronik dan pemadanan NIK langsung
Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari seluruh Indonesia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Program ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang
Verifikasi kewarganegaraan berbasis risiko kini resmi diterapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai langkah strategis dalam memperketat proses penetapan status Warga Negara
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meluruskan isu yang berkembang soal rencana pengenaan denda bagi warga yang kehilangan KTP elektronik (e-KTP). Ia menegaskan, pemerintah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI mengusulkan 13 poin perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
KTP Hilang Bisa Didenda, Apa Benar? Wacana denda KTP hilang tengah dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kebijakan ini
Kasus pencurian perangkat komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Puncak Jaya, Papua, akhirnya terungkap. Polisi menangkap dua orang tersangka yang diduga terlibat
RUU kewarganegaraan kembali menjadi sorotan setelah munculnya kasus passport gate beberapa pemain timnas. Pemerintah melalui Kementerian Hukum yang memang sedang dalam proses penyelesaian rancangan undang-undang
Kewarganegaraan Italia kini menjadi sorotan global setelah pemerintah Italia memperketat aturan bagi keturunan warga negaranya di luar negeri. Kebijakan ini tidak hanya mengubah arah hukum
Desil bansos menjadi kata kunci penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sistem ini digunakan Kementerian Sosial (Kemensos)
Pemutakhiran DTSEN 2026 atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Volume 2 resmi diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) 10 hari lebih awal dari jadwal biasanya. Sehingga
Lebih dari satu juta orang Rohingya hari ini hidup tanpa kewarganegaraan. Mereka tidak hanya kehilangan paspor, tetapi juga kehilangan akses terhadap hampir seluruh aspek kehidupan
Birth tourism atau wisata kelahiran kembali menjadi isu panas di Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump kini mengambil langkah tegas dengan mengerahkan Immigration and Customs Enforcement
Kewarganegaraan ganda kembali menjadi isu panas setelah kasus “paspoortgate” menjerat sejumlah punggawa Timnas Indonesia di Eropa. Salah satu yang paling disorot adalah Tim Geypens,
Pencatatan sipil menjadi layanan dasar yang sangat menentukan hak warga negara. Pemprov Kalsel melalui Dinas Dukcapil Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi bersama Dukcapil kabupaten/kota, Pengadilan
Diskriminasi rasial sering kali tidak hadir dalam bentuk yang kasar dan terang-terangan. Ia justru bekerja secara halus—melalui hukum, kebijakan, dan narasi yang tampak rasional. Sejarah
RUU Kewarganegaraan kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka soroti risiko ketidakpastian hukum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini
Ramai di media sosial, bayi baru lahir disebut bisa langsung otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mulai April 2026. Informasi ini terdengar memudahkan—tapi benarkah sudah
Penduduk Jakarta disebut mencapai 42 juta jiwa pada 2025. Angka ini bahkan membuat sejumlah media internasional menyebut Jakarta telah melampaui Tokyo sebagai kota terpadat di
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
