Bagi sebagian besar warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, persoalan kewarganegaraan bukan sekadar urusan administrasi. Perkawinan campuran, kelahiran anak di luar negeri, hingga
Tangis haru pecah ketika Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menyerahkan SK Penegarasan Kewarganegaraan RI. SK tersebut diserahkan langsung kepada tujuh
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum kembali memberikan kepastian status kewarganegaraan. Kali ini kepada warga yang selama ini hidup tanpa status kewarganegaraan yang jelas. Melalui
Analisis mengenai pajak orang asing di Indonesia tidak cukup hanya melihat besarnya penghasilan atau lamanya seseorang berada di dalam negeri. Status keimigrasian juga dapat menjadi
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar Single National Identity segera dieksekusi. Membuka kembali diskusi mengenai masa depan identitas nasional Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna,
Selama enam tahun terakhir, jumlah perkawinan yang tercatat secara resmi di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. Sebaliknya, angka perceraian yang sempat menurun pada 2023 dan 2024
Mulai September 2026, masyarakat yang membeli emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) diwajibkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penggunaan NIK ditujukan sebagai identitas transaksi.
Masyarakat Kota Tanjung Pinang kini dapat mengurus perubahan data kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan dengan cara yang lebih mudah. Melalui inovasi Sidang di Mal. Pengadilan
10 Juli lalu, media sosial diramaikan dengan kabar kelahiran seorang bayi laki-laki di Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo yang diberi nama Muhammad
Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi menaikkan tarif berbagai layanan kewarganegaraan. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif
Pemerintah terus memperluas digitalisasi layanan bantuan sosial (bansos) agar dapat Warga Negara Indonesia dapat mengakses informasi dan mengajukan bantuan secara lebih mudah, cepat, dan transparan.
Banyak orang merasa foto pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sudah tidak lagi mencerminkan penampilan mereka saat ini. Ada yang wajahnya berubah karena operasi plastik,
Kabar baik datang bagi warga negara Indonesia yang ingin mengikuti program Working Holiday Visa (WHV) Australia. Pemerintah Australia menyatakan mendukung usulan Indonesia untuk mengubah mekanisme
Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga layanan berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari maladministrasi.
Pemerintah terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu langkah terbaru dilakukan melalui
Digitalisasi layanan publik tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi baru. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah dapat saling bertukar data secara
Pada artikel sebelumnya, kita telah membahas mengapa Indonesia membutuhkan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (HPI), pertanyaan berikutnya adalah: apa sebenarnya yang akan diatur dalam RUU HPI?
Sebanyak 16 WNA Uzbekistan ditemukan terdampar di pesisir Pantai Kampung Air Panas, Desa Bandar. Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah dievakuasi oleh
Selama ini Program Keluarga Harapan (PKH) dikenal sebagai salah satu program bantuan sosial terbesar di Indonesia. PKH ditujukan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar.
Semuanya biasanya bermula dari sebuah pertemanan di media sosial. Seorang dengan foto profil perempuan muda yang menarik mengirim pesan. Mengajak berkenalan, lalu perlahan membangun hubungan
Masyarakat yang membutuhkan layanan paspor kini tidak selalu harus datang ke kantor imigrasi. Melalui program Pasporia (Paspor Minggu Ceria). Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan layanan keimigrasian
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
