Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai menata ulang persoalan kewarganegaraan komunitas keturunan Filipina di wilayah perbatasan Sulawesi Utara (Sulut). Dalam konteks lokal, kelompok ini kerap
Sebuah keputusan penting datang dari Washington, D.C. pada 1 November 2025. Hakim Federal Colleen Kollar-Kotelly menolak upaya Presiden Donald Trump untuk mewajibkan bukti kewarganegaraan dalam
Kabupaten Jember kembali menjadi tuan rumah bagi ribuan mahasiswa dalam program KKN Kolaboratif 2025. KKN kali ini mengusung tema “Desa Cinta” (Desa Cerdas, Inklusif, dan
Pencegahan statelessness pada anak memerlukan fondasi hukum yang kuat, sistem administrasi kependudukan yang fungsional, dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak anak. Bab V dalam
Modul Pengantar Statistik Hayati disusun oleh Sekretariat Nasional AKPSH. Modul bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas lembaga dalam memproduksi statistik hayati yang andal. AKPSH merupakan
Kasus kewarganegaraan yang dialami Nur Amira (37) kembali menjadi perhatian publik setelah ia ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, Sumatera
Setahun telah berlalu sejak Kementerian PPN/Bappenas, Kemendikbudristek, dan Kemendagri. Dalam lingkup sebagai Tim Nasional Stranas AKPSH meluncurkan Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum
Mobilitas global yang semakin tinggi dan meningkatnya pernikahan lintas negara membuat isu kewarganegaraan ganda kembali mengemuka. Dalam sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah
The Japan Times baru-baru ini memuat sebuah tulisan reflektif oleh Jon Heese. Mantan anggota Majelis Kota Tsukuba dan kini anggota Majelis Prefektur Ibaraki. Refleksinya berjudul
Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, mengakui bahwa negaranya sedang menghadapi masalah serius dalam hal integrasi imigran. Dalam wawancaranya dengan Euronews, Kristersson mengatakan bahwa Swedia “benar-benar
Lebih dari satu dekade setelah puncak krisis migrasi 2015, Eropa masih bergulat dengan warisan kebijakan yang belum tuntas. Arus kedatangan migran memang kembali meningkat dalam
Urusan administrasi kependudukan kini makin mudah bagi warga Kabupaten Kendal. Tak perlu lagi repot ke kantor Disdukcapil atau UPTD. Mulai sekarang semua bisa diurus langsung
Pernah nggak kamu dengar temanmu tiba-tiba dapat bantuan sekolah dari pemerintah, padahal kamu belum? Bisa jadi jawabannya ada di satu kata: DTKS. Nah, bantuan sosial
Pemerintah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data resmi penerima bantuan sosial (bansos). Data ini digunakan untuk memastikan bahwa bantuan dari pemerintah, baik
Sumpah Pemuda 1928 dapat dipandang sebagai momen kelahiran kesadaran kewarganegaraan Indonesia. Sebab ia muncul dalam konteks masyarakat pra politik di jaman Hindia Belanda. Masa dimana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis kembali menorehkan prestasi. Kali ini dukcapil memperoleh penghargaan tingkat Provinsi Jawa Barat. Penghargaan dari Pemprov Jawa Barat
“I question my very existence, my very essence of being human. We don’t want to live or die as ghosts.” 1 Kutipan ini berasal dari
Pencatatan sipil merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk merekam peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan penduduk, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Melalui sistem ini, setiap peristiwa
Pemerintah Sri Lanka bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan inisiatif transformasional ‘OneRegistry’. Sebuah sistem pencatatan sipil dan statistik vital (CRVS) berbasis digital di Kolombo, 10 Februari 2025.
Kini warga negara Indonesia, maupun orang asing bisa langsung melapor langsung ke Menteri Keuangan. Khususnya jika menemukan pelayanan pajak atau bea cukai yang tidak profesional.
Di tengah arus transformasi digital pemerintahan, wacana tentang pelayanan publik berbasis data dan interoperabilitas antarinstansi menjadi semakin relevan. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyediakan layanan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
