Peringatan Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial setiap 21 Maret kembali menegaskan bahwa rasisme belum benar-benar hilang dari wajah dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sekretaris Jenderalnya, Antonio Guterres, mengingatkan bahwa meskipun ada kemajuan, ketidakadilan berbasis ras masih terjadi secara sistemik di berbagai negara.
Guterres bahkan menyebut rasisme sebagai “racun” yang terus menginfeksi dunia. Ia menegaskan bahwa dampak dehumanisasi—perlakuan yang merendahkan martabat manusia—masih terasa dalam kehidupan sosial, ekonomi, hingga politik global, menunjukkan bahwa diskriminasi rasial bukan sekadar warisan sejarah, melainkan krisis kemanusiaan yang masih berlangsung hingga hari ini.
Seruan PBB: Diskriminasi Masih Sistemik
Dalam pernyataannya, Guterres menegaskan bahwa diskriminasi rasial bukan sekadar masalah masa lalu, melainkan masih hidup dalam berbagai sistem sosial, ekonomi, hingga politik di banyak negara.
Ia menyoroti bahwa keturunan Afrika masih menghadapi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, bahkan keadilan hukum.
Menurutnya, dunia belum sepenuhnya bebas dari warisan kolonialisme, perbudakan, dan segregasi yang menciptakan struktur diskriminatif hingga hari ini. Karena itu, ia mendesak negara-negara untuk mengambil langkah nyata, bukan sekadar komitmen normatif.
Akar Sejarah: Tragedi Sharpeville
Hari Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial tidak lahir tanpa konteks sejarah. Peringatan ini merujuk pada tragedi Pembantaian Sharpeville di Afrika Selatan pada 21 Maret 1960.
Saat itu, aparat rezim apartheid menembaki demonstran damai yang memprotes kebijakan diskriminatif. Lebih dari 60 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.
Peristiwa ini menjadi simbol brutalnya sistem apartheid dan memicu kecaman global. Setahun kemudian, PBB menetapkan tanggal tersebut sebagai hari internasional untuk menghapus diskriminasi rasial.
Diskriminasi Rasial di Era Modern
Meski apartheid telah runtuh, diskriminasi rasial masih muncul dalam bentuk yang lebih kompleks.
Guterres menekankan bahwa praktik diskriminasi kini sering tersembunyi dalam kebijakan publik, algoritma teknologi, hingga sistem ekonomi global.
Isu seperti profiling rasial, ketimpangan ekonomi, hingga kekerasan berbasis identitas masih menjadi tantangan nyata di berbagai negara, termasuk negara maju. Indonesia pun pernah menjalankan berbagai kebijakan diskriminatif di bidang kewarganegaraan terhadap Warga Negara Indonesia dari suku atau etnis tertentu di masa kekuasaan orde baru.
Penghapusan Diskriminasi Rasial: Momentum Global untuk Berubah
Peringatan Hari Internasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas global. Kampanye anti-rasisme, seperti gerakan global melawan diskriminasi, menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya milik satu negara atau kelompok, tetapi persoalan kemanusiaan universal.
PBB juga mendorong negara-negara untuk memperkuat regulasi, pendidikan inklusif, serta kebijakan afirmatif guna menghapus ketimpangan struktural.
Indonesia dan Tantangan Diskriminasi
Di Indonesia, isu diskriminasi rasial juga bukan hal asing, terutama terkait identitas etnis dan kewarganegaraan.
Sejarah panjang diskriminasi terhadap kelompok tertentu menunjukkan pentingnya reformasi hukum dan kebijakan kependudukan yang inklusif.
Penguatan sistem administrasi kependudukan, penghapusan diskriminasi dalam layanan publik, serta edukasi masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara.
Penghapusan Diskriminasi Rasial: Butuh Komitmen Semua
Seruan PBB menegaskan bahwa perjuangan melawan diskriminasi rasial belum selesai. Peringatan 21 Maret bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa keadilan sosial membutuhkan komitmen nyata dari negara, masyarakat, dan individu.
Tanpa upaya kolektif, diskriminasi akan terus bertransformasi dalam bentuk baru—lebih halus, tetapi tetap merusak.
