Indonesia menempatkan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Sedangkan di Vietnam pengelolaan data penduduk, identitas warga, hingga identitas elektronik berada di bawah Kementerian Keamanan Publik. Pengelolaan tersebut dilakukan secara terpusat melalui lembaga khusus pengelola identitas (identity management agency). Lembaga inilah yang menangani database populasi nasional dan sistem identitas elektronik nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi kependudukan Vietnam terintegrasi cukup kuat dengan sistem keamanan dan pengawasan negara. Meski secara kelembagaan berbeda dengan Indonesia. Dalam tulisan ini selanjutnya sistem tersebut akan disebut sebagai Dukcapil Vietnam agar lebih mudah dipahami pembaca.
Vietnam ke depan tampaknya semakin serius menjadikan data kependudukan sebagai fondasi utama transformasi digital nasional. Melalui kebijakan terbaru yang dikenal sebagai Proyek 06. Pemerintah Vietnam menempatkan sistem identifikasi elektronik, data penduduk, dan autentikasi digital sebagai tulang punggung. Baik untuk pembangunan pemerintahan digital, ekonomi digital, hingga masyarakat digital. Guna mempermudah, kita sebut saja sebagai Dukcapil Vietnam.
Langkah tersebut ditegaskan melalui Keputusan No. 826/QD-TTg yang ditandatangani Wakil Perdana Menteri Vietnam Ho Quoc Dung pada 11 Mei 2026. Kebijakan ini menyetujui Program dan Proyek pengembangan aplikasi data kependudukan, identifikasi, dan autentikasi elektronik untuk mendukung transformasi digital nasional periode 2026–2030 dengan visi hingga 2035.
Dukcapil Vietnam: Tidak Sekedar Pencatatan Tapi Infrastruktur Strategis Negara
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Vietnam tidak lagi melihat administrasi kependudukan sekadar urusan pencatatan penduduk atau penerbitan identitas. Melainkan sebagai infrastruktur strategis negara digital modern. Data kependudukan diposisikan sebagai basis integrasi layanan publik, efisiensi birokrasi, hingga inovasi layanan digital.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah Vietnam menyebut bahwa pengembangan dan pemanfaatan data kependudukan, identifikasi elektronik, dan autentikasi digital akan diterapkan secara “kuat, komprehensif, dan luas” di seluruh bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuannya adalah mempercepat transformasi digital nasional sekaligus memperkuat tiga pilar utama, yakni pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.
Strategi ini menarik karena memperlihatkan bagaimana administrasi kependudukan ditempatkan sebagai jantung ekosistem digital nasional. Pendekatan semacam ini juga mulai terlihat di berbagai negara Asia yang memanfaatkan identitas digital untuk mengintegrasikan layanan kesehatan, perpajakan, bantuan sosial, pendidikan, hingga layanan keuangan.
Vietnam menilai bahwa koneksi dan pemanfaatan data kependudukan memungkinkan lembaga negara maupun sektor bisnis menyederhanakan prosedur administrasi, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan transparansi birokrasi. Dengan kata lain, transformasi digital tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga soal integrasi data dan identitas warga negara.
Visi Vietnam hingga tahun 2035 bahkan cukup ambisius. Pemerintah menargetkan pembangunan negara digital yang “berkelanjutan dan komprehensif”, dengan data kependudukan dan identitas elektronik sebagai fondasi utama. Sistem identifikasi elektronik diharapkan mampu mendukung inovasi nasional, memperkuat ekonomi digital, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Jika dicermati, arah kebijakan Vietnam ini memiliki kemiripan dengan berbagai upaya transformasi digital administrasi kependudukan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia melalui pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Bedanya, Vietnam tampak secara eksplisit menempatkan data kependudukan sebagai pusat strategi transformasi digital nasional jangka panjang.
Ke depan, menarik untuk melihat sejauh mana Proyek 06 Vietnam mampu menjadi model integrasi antara administrasi kependudukan dan pembangunan negara digital di kawasan ASEAN.
Sumber: Báo Quốc Tế
