Jika tiga artikel sebelumnya menelusuri kerentanan kewarganegaraan, desain hukum, serta skala dan respons negara terhadap statelessness di Asia Tenggara. Maka artikel keempat ini mengajak pembaca
Pemerintah menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) dan penghapusan diskriminasi kini menjadi fondasi utama arah pembangunan Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas,
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Melakukan langkah proaktif “jemput bola” untuk memulihkan layanan dukcapil di wilayah terdampak bencana
Pada Januari 2026, Badan Pengungsi PBB biasa disingkat UNHCR merilis laporan penting. Judulnya Ending Statelessness in Asia and the Pacific: Achievements and Opportunities. Dokumen ini
Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 61.000 warga Malaysia secara sukarela melepaskan kewarganegaraan mereka. Hampir 94 persen di antaranya memilih Singapura sebagai rumah baru.
Pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan sepanjang tahun 2026. Anggaran perlindungan sosial mencapai Rp508,2 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Tujuannya adalah membantu keluarga miskin
Pemerintah Amerika Serikat kembali memperketat kebijakan imigrasi. Melalui memo internal yang dirilis awal Desember 2025. Melalui U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Pemerintah Amerika tangguhkan
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini dinyatakan berlaku sejak 2 Januari 2026, dan menandai
Pada tahun 2026, paspor kedua bukan cuma milik miliarder atau diplomat. Saat ini, dunia sudah makin terbuka, dan sejumlah negara justru aktif mengundang warga baru.
Hari ini menjadi momen yang tepat untuk kembali menyoroti peran penting kaum muda dalam dinamika kependudukan dunia. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang
Saya baru saja membaca sebuah artikel opini penting berjudul “Birthright citizenship is in the Constitution plain as day”. Sebuah artikel karya Mitchell Zimmerman, yang membahas
Pemerintah Jepang tengah menyiapkan kebijakan baru yang akan perketat aturan kewarganegaraan. Hal ini akan berpengaruh pada proses perpindahan kewarganegaraan bagi warga asing. Rencana ini mencakup
Jika dua artikel sebelumnya membedah kerentanan kewarganegaraan dan arsitektur hukum yang melahirkan statelessness di Asia Tenggara. Maka artikel ketiga ini melihat siapa, berapa, dan bagaimana
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemprov Kalsel menggelar Rapat Koordinasi
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian perintahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi. Untuk mengirim tim ke Aceh, Sumatera Utara (Sumut),
Bagi banyak orang, kewarganegaraan adalah soal identitas, paspor, atau kemudahan mobilitas global. Namun bagi aktor Hollywood George Clooney, kewarganegaraan juga menyangkut satu hal yang jauh
Sepanjang tahun 2025, isu kewarganegaraan dan administrasi kependudukan kembali masuk ke dalam agenda pembahasan kebijakan nasional. Namun, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kedua isu ini tetap berada
Tindakan kemanusiaan seorang nelayan asal Indonesia di Korea Selatan menuai pujian luas dan berujung pada penghargaan dari pemerintah setempat. Sugianto (31), nelayan asal Indonesia yang
Enam puluh tahun lalu, dunia internasional bersepakat bahwa diskriminasi rasial tidak memiliki tempat dalam peradaban modern. International Convention on the Elimination of All Forms of
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi kebijakan percepatan integrasi data kependudukan nasional. Hal ini dilakukan menyusul masih adanya persoalan
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mempercepat finalisasi RUU Kewarganegaraan 2026 sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. RUU ini telah masuk
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
