Pemerintah sedang menuju sistem baru untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Ke depan, bansos hanya bisa diakses jika penerima sudah punya Identitas Kependudukan Digital disingkat IKD.
Penyaluran bansos mulai memasuki era baru seiring dorongan digitalisasi layanan publik melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Inovasi ini tidak hanya menyentuh administrasi kependudukan, tetapi juga
Desil bansos menjadi kata kunci penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sistem ini digunakan Kementerian Sosial (Kemensos)
Pemutakhiran DTSEN 2026 atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Volume 2 resmi diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) 10 hari lebih awal dari jadwal biasanya. Sehingga
Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas penting bagi setiap warga negara Indonesia. Nomor yang terdiri dari 16 digit ini digunakan hampir di semua layanan administrasi.
Akurasi dan integrasi data kini menjadi kunci efektivitas kebijakan publik di era pemerintahan digital. Pemerintah menegaskan bahwa data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan sepanjang tahun 2026. Anggaran perlindungan sosial mencapai Rp508,2 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Tujuannya adalah membantu keluarga miskin
Pemerintah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data resmi penerima bantuan sosial (bansos). Data ini digunakan untuk memastikan bahwa bantuan dari pemerintah, baik
Institut Kewarganegaraan Indonesia melalui para penelitinya melakukan asistensi terhadap 110 kelompok mahasiswa peserta Community Development (comdev) Universitas Prasetya Mulya. Asistensi dilakukan karena mulai tahun 2023
Comdev Prasetya Mulya 2023 menghadirkan bentuk pendampingan baru. Jika biasanya hanya mendampingi pelaku UMKM, kali ini juga mendampingi pembaharuan KK warga. Universitas Prasetya Mulya memang
Jakarta, IKI Program bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19 menghadapi tantangan serius terkait Identitas Kependudukan warga. Sejak awal 2020, pemerintah menerapkan pembatasan sosial untuk menekan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
