Sekitar 21.000 pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kini wajib mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kebijakan ini digulirkan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Masih banyak warga Indonesia yang belum pernah punya rekening bank. Jumlahnya pun tidak sedikit: pemerintah memperkirakan ada 40 hingga 50 juta WNI yang belum tersentuh
Pasangan pengantin di Wonogiri kini tak perlu repot bolak-balik ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Lewat inovasi MANTEN SAKTI, pelaporan perkawinan dan pendaftaran
Mulai dari pencatatan nikah sampai verifikasi data keagamaan, banyak layanan Kementerian Agama (Kemenag) bergantung pada data kependudukan. Agar layanan itu tetap berjalan, Kemenag dan Kementerian
Tiga madrasah di bawah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta terpilih mengikuti program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) 2026. 3 madrasah tersebut adalah: MTs Mu’allimin Muhammadiyah, MTs
Anak lahir di luar negeri, punya dua kewarganegaraan, atau ingin melepas status WNI? Urusan seperti ini ternyata cukup sering muncul di Riau dan tidak bisa
Pemerintah mengambil langkah baru untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan haji. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sepakat berkolaborasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong perluasan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai upaya memastikan bansos tepat sasaran. Agen ini akan memverifikasi data warga
Makin banyak layanan publik yang bergantung pada data kependudukan, makin besar pula tanggung jawab menjaganya. Karena itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
Pasangan pengantin baru di Kabupaten Aceh Selatan tak perlu lagi bolak-balik mengurus dokumen kependudukan setelah menikah. Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Aceh Selatan dan Dinas Kependudukan
Ketika berbicara tentang administrasi kependudukan, yang pertama terbayang biasanya adalah KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, atau berbagai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lainnya.
Administrasi kependudukan Indonesia bersiap memasuki babak baru. DPR RI secara resmi telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan atau RUU Adminduk. RUU ini merupakan perubahan kedua
Mau pindah alamat? Kini tidak perlu lagi repot meminta surat pengantar RT/RW. Pengajuan pindah domisili dapat dilakukan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari ponsel.
Menteri Dalam Negeri disingkat Mendagri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah memperkuat infrastruktur digital sebagai fondasi transformasi pelayanan publik. Penguatan tidak hanya menyangkut jaringan internet, tetapi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai memperkuat basis data penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengintegrasikan data kependudukan untuk
Akta kelahiran selama ini identik dengan dokumen pertama yang dimiliki seseorang. Namun, perannya kini berkembang jauh melampaui selembar dokumen. Kini akta kelahiran jadi fondasi identitas
Pertamina Patra Niaga menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kerja sama ini memperkuat validasi NIK untuk penyaluran gas melon ukuran 3 kg. Langkah
Selama ini, mengurus akta kelahiran bayi membutuhkan beberapa tahapan administrasi. Orang tua harus memastikan kelahiran anak mereka tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Ini berarti mengurus
Badan Pengawasan Pemilu atau biasa disingkat Bawaslu. Tidak hanya bertugas mengawasi pemungutan dan penghitungan suara. Lembaga ini juga mengawasi proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar Single National Identity segera dieksekusi. Membuka kembali diskusi mengenai masa depan identitas nasional Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna,
Mulai September 2026, masyarakat yang membeli emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) diwajibkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penggunaan NIK ditujukan sebagai identitas transaksi.
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
