
IKI Sampaikan Masukan untuk RUU Kewarganegaraan
KeUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah berlaku selama 19 tahun. Berbagai perkembangan dan dinamika dunia telah menjadi salah satu pendorong bagi


KeUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah berlaku selama 19 tahun. Berbagai perkembangan dan dinamika dunia telah menjadi salah satu pendorong bagi

Pernah nggak kamu dengar temanmu tiba-tiba dapat bantuan sekolah dari pemerintah, padahal kamu belum? Bisa jadi jawabannya ada di satu kata: DTKS. Nah, bantuan sosial

Pemerintah Sri Lanka bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan inisiatif transformasional ‘OneRegistry’. Sebuah sistem pencatatan sipil dan statistik vital (CRVS) berbasis digital di Kolombo, 10 Februari 2025.

Di tengah arus transformasi digital pemerintahan, wacana tentang pelayanan publik berbasis data dan interoperabilitas antarinstansi menjadi semakin relevan. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyediakan layanan

Upaya menyatukan sistem layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan lintas kementerian/lembaga (K/L) menjadi topik utama. Hal ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Ditjen Dukcapil) mendorong Provinsi DKI Jakarta menjadi contoh penerapan IKD untuk pelayanan publiknya. IKD adalah singkatan dari Identitas
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi