
Penghargaan Kewarganegaraan Cannes 2026 Diraih Fjord
Di tengah gemerlap Festival Film Cannes 2026, ada satu penghargaan yang berbeda dari yang lain. Bukan tentang efek visual terbaik atau pencapaian teknis sinema, melainkan


Di tengah gemerlap Festival Film Cannes 2026, ada satu penghargaan yang berbeda dari yang lain. Bukan tentang efek visual terbaik atau pencapaian teknis sinema, melainkan

Narasi soal kewarganegaraan kembali ramai di media sosial setelah beredar hoaks kewarganegaraan Australia untuk jutaan pemegang visa sementara. Klaim tersebut muncul setelah Menteri Dalam Negeri

Piala Dunia 2026 membuat banyak pemain sepak bola memilih pindah kewarganegaraan demi mendapatkan peluang tampil di turnamen terbesar dunia. Regulasi FIFA yang semakin fleksibel memungkinkan

Universitas Universitas Brawijaya bekerja sama dengan UNESCO untuk memperkuat literasi kewarganegaraan atau civic literacy terkait pelestarian sumber daya air (SDA). Kolaborasi ini dinilai penting di

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari seluruh Indonesia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Program ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang

Verifikasi kewarganegaraan berbasis risiko kini resmi diterapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai langkah strategis dalam memperketat proses penetapan status Warga Negara

RUU kewarganegaraan kembali menjadi sorotan setelah munculnya kasus passport gate beberapa pemain timnas. Pemerintah melalui Kementerian Hukum yang memang sedang dalam proses penyelesaian rancangan undang-undang

Birth tourism atau wisata kelahiran kembali menjadi isu panas di Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump kini mengambil langkah tegas dengan mengerahkan Immigration and Customs Enforcement

Kewarganegaraan ganda kembali menjadi isu panas setelah kasus “paspoortgate” menjerat sejumlah punggawa Timnas Indonesia di Eropa. Salah satu yang paling disorot adalah Tim Geypens,

Diskriminasi rasial sering kali tidak hadir dalam bentuk yang kasar dan terang-terangan. Ia justru bekerja secara halus—melalui hukum, kebijakan, dan narasi yang tampak rasional. Sejarah

Law No. 12/2006 on citizenship has served as a landmark piece of legislation. It has worked well for the past two decades. This law is

Perpanjangan batas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi hingga 30 April 2026 menjadi penanda bahwa Coretax belum sepenuhnya siap menjawab kebutuhan

Demokrasi selalu diuji bukan hanya oleh kualitas pemilunya, melainkan oleh cara negara menggunakan kewenangan koersifnya. Dalam kerangka inilah polisi menjadi penting dipercakapkan, sebab polisi adalah

Catatan kecil masalah kebangsaan: Jangan ada lagi orang yang berkata kami masih terdiskriminasi – Wo men hai se pei feng phie. Delapan puluh tahun Indonesia

Kewarganegaraan kembali menjadi medan pertarungan politik dan hukum global ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat bersiap menguji rencana pembatasan birthright citizenship yang diajukan Presiden Donald Trump.

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan pada anak usia dini tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai fondasi pembentukan karakter dan identitas warga negara. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendidikan

Bali hari ini bukan sekadar destinasi wisata. Ia telah berubah menjadi ruang hidup global, tempat warga negara asing (WNA) datang bukan hanya untuk berlibur,

Minat warga negara asing (WNA) untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan mengusulkan kebijakan baru yang dapat mengubah prosedur layanan perbankan di negaranya. Dalam usulan tersebut, bank-bank di Amerika Serikat akan

Kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI) adalah izin tinggal tetap seumur hidup tanpa melepaskan kewarganegaraan asing. Yang diluncurkan Ditjen Imigrasi per November 2025 (Hari Bakti

Menjadi warga negara bukan sekadar soal dokumen administratif. Pemerintah kini sedang menyiapkan aturan baru yang akan memperketat proses memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia melalui revisi
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi