Baru lulus kuliah? Mendapat gelar keagamaan? Atau memperoleh gelar adat? Tidak sedikit orang ingin mencantumkan gelar tersebut di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk
Di tengah masih menguatnya politik identitas dan sentimen primordial di berbagai ruang publik. Khususnya di ruang-ruang digital yang anonim. Perayaan Imlek nasional hadir sebagai pengingat
Isu perpindahan kewarganegaraan untuk menghindari proses pidana kembali mencuat dalam berbagai perkara korupsi dan kejahatan transnasional. Pertanyaannya klasik namun tetap relevan: apakah mengganti paspor berarti
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman terus mendorong masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga awal 2026, jumlah warga yang telah mengaktifkan
Nama Kezia Syifa, seorang perempuan muda asal Tangerang, mendadak ramai diperbincangkan publik. Bukan tanpa sebab. Sebuah video viral memperlihatkan momen haru Kezia berpamitan dengan sang
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum Jateng). Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermasdes Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) Taiwan menggelar konferensi pers pada Kamis, 29 Januari 2026. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penilaian independen atas Laporan Nasional ke-5.
Baru-baru ini, seorang anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur bundir. Mengakhiri hidupnya akibat kesulitan hidup. Mulai soal kebutuhan membeli pena dan buku. Hingga persoalan
Polemik soal ganti nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV. Kini berfokus pada persoalan pelaksanaan aturan perubahan nama dalam administrasi
Kasus Kezia Syifa, WNI yang bergabung dengan Army National Guard Maryland. Mengungkap celah kritis dalam tata kelola kewarganegaraan Indonesia. Video pelepasan keluarganya yang viral menyebut
Akurasi dan integrasi data kini menjadi kunci efektivitas kebijakan publik di era pemerintahan digital. Pemerintah menegaskan bahwa data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Melanjutkan pembahasan bagian pertama. Bagian kedua artikel ini memfokuskan perhatian pada dinamika implementasi politik hukum pemberantasan korupsi. Serta perubahan arah kebijakan yang terjadi dalam perjalanan
Bab 1 buku Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik. Membuka pembahasan dengan isu yang sangat sentral dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pasca-1998, yakni pemberantasan korupsi. Korupsi
Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang uji materi terkait pencatatan perkawinan beda agama. Permohonan ini diajukan oleh E. Ramos Petege, seorang karyawan swasta. Ia menggugat
Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di DKI Jakarta telah melampaui target nasional. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah 30% dari wajib
Pelemahan kewarganegaraan perempuan tidak berhenti pada ekonomi dan kebijakan sosial. Ia merembes ke pendidikan, kesehatan, hukum, dan pengelolaan kekerasan hingga bentuk necropatriarki. Perempuan memikul mayoritas
Selama ini gender sering dipahami sebagai urusan identitas personal. Namun dalam praktik kenegaraan, gender adalah alat pengelolaan kekuasaan. Ia menentukan siapa yang dilindungi negara, siapa
“Siapa nama Anda?” Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun di New Mexico, Amerika Serikat, jawabannya sering kali tidak sesederhana yang dibayangkan. Renee Valencia, Kepala Pencatatan Sipil
Lebih dari 600 pasangan di Asuncion, ibu kota Paraguay, mengucap janji perkawinan secara serentak. Hal ini dilakukan dalam sebuah acara kawin massal yang digelar pemerintah
Sebuah rancangan undang-undang (RUU) baru di Amerika Serikat berpotensi mengubah wajah kewarganegaraan di negeri Paman Sam. Jika disahkan, aturan ini akan melarang warganya memiliki kewarganegaraan
Kasus warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara asing kembali terjadi. Kali ini melibatkan Muhammad Rio, mantan anggota Satbrimob Polda Aceh, yang diduga bergabung dengan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
