Digitalisasi layanan publik tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi baru. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah dapat saling bertukar data secara
Pada artikel sebelumnya, kita telah membahas mengapa Indonesia membutuhkan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (HPI), pertanyaan berikutnya adalah: apa sebenarnya yang akan diatur dalam RUU HPI?
Sebanyak 16 WNA Uzbekistan ditemukan terdampar di pesisir Pantai Kampung Air Panas, Desa Bandar. Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah dievakuasi oleh
Selama ini Program Keluarga Harapan (PKH) dikenal sebagai salah satu program bantuan sosial terbesar di Indonesia. PKH ditujukan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar.
Semuanya biasanya bermula dari sebuah pertemanan di media sosial. Seorang dengan foto profil perempuan muda yang menarik mengirim pesan. Mengajak berkenalan, lalu perlahan membangun hubungan
Masyarakat yang membutuhkan layanan paspor kini tidak selalu harus datang ke kantor imigrasi. Melalui program Pasporia (Paspor Minggu Ceria). Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan layanan keimigrasian
Belum lama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali mengingatkan potensi kehilangan hak politik bagi purnawirawan Polri. Hal ini dapat terjadi apabila tidak segera dilakukan
Pada Mei 2024, Indonesia sempat dihebohkan oleh sebuah kasus administrasi kependudukan yang tidak biasa. Seorang pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Jepang di Singapura, lalu keduanya menetap di Australia. Bertahun-tahun kemudian, rumah tangga itu berakhir di meja perceraian.
Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara. Momentum untuk merefleksikan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan ini bukan
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat (Sudis Dukcapil Jakbar) meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kategorinya adalah sebagai daerah dengan capaian perekaman
Transformasi layanan bantuan sosial di Indonesia terus bergerak maju. Setelah berhasil diuji coba di Banyuwangi, pemerintah kini memperluas uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital
RUU Hukum Perdata Internasional dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan semakin kompleksnya hubungan hukum lintas negara. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan
Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan setelah akun Instagram Ditjen Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri diretas. Akun resmi yang diretas pihak tak
Pembelajaran kewarganegaraan tidak hanya berlangsung di ruang kuliah. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang membuktikannya melalui Kuliah
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta tahun ini menghadirkan hadiah istimewa bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan berbagai layanan transportasi umum dan membuka
Beberapa pekan terakhir, media sosial diramaikan oleh lagu Timur jenaka berjudul “Lu kenal Veronica ko?.” Namun tentu saja Veronica yang menjadi perbincangan di Kota Bengkulu
Pemerintah terus mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui Aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran bantuan sosial (bansos) secara mandiri tanpa harus
Batam tumbuh karena manusia. Kota ini berkembang bukan karena sumber daya alam yang melimpah. Melainkan karena kemampuannya menarik orang datang untuk bekerja, berusaha, dan membangun
Daftar bansos pakai IKD kini menjadi salah satu terobosan penting dalam transformasi layanan publik di Indonesia. Melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan data kependudukan
Administrasi Kependudukan atau Adminduk Jakarta menjadi salah satu fokus utama menuju HUT ke-500 Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperingati 500 tahun Kota Jakarta pada
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
