Syekh Ahmad Al Misry (SAAM), tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap santri. Diduga memanfaatkan persoalan status kewarganegaraan untuk menghindari proses hukum di Indonesia. Kasus ini bukan
Piala Dunia 2026 membuat banyak pemain sepak bola memilih pindah kewarganegaraan demi mendapatkan peluang tampil di turnamen terbesar dunia. Regulasi FIFA yang semakin fleksibel memungkinkan
Banyak masyarakat masih belum menyadari bahwa iuran BPJS Kesehatan sebenarnya bisa ditanggung pemerintah melalui program PBI-JK. Program ini kembali dilanjutkan pada 2026 untuk membantu warga
Perceraian bukan sesuatu yang diharapkan dalam sebuah pernikahan. Namun dalam kenyataan hidup, ada pasangan yang akhirnya memilih berpisah setelah berbagai upaya mempertahankan rumah tangga tidak
Warga Kota Tangerang sebenarnya tak perlu lagi repot datang antre ke kantor hanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Bahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan seluruh layanan
Universitas Universitas Brawijaya bekerja sama dengan UNESCO untuk memperkuat literasi kewarganegaraan atau civic literacy terkait pelestarian sumber daya air (SDA). Kolaborasi ini dinilai penting di
Di era layanan digital, seseorang yang tidak tercatat sejak lahir berisiko menjadi “tidak terlihat” di mata negara. Tanpa akta kelahiran, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan,
Fotokopi KTP ternyata bukan lagi hal sepele. Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, mengingatkan bahwa kebiasaan meminta dan menggandakan e-KTP justru berpotensi melanggar
Kasus KTP palsu kembali menjadi sorotan setelah seorang dokter di Palembang menjadi korban dugaan penipuan identitas oleh suaminya sendiri. Selama empat tahun menjalani rumah tangga,
Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini berkembang jauh melampaui chatbot biasa. Teknologi terbaru yang dikenal sebagai Agentic AI bahkan sudah mampu mengambil keputusan dan
Penyaluran bansos mulai memasuki era baru seiring dorongan digitalisasi layanan publik melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Inovasi ini tidak hanya menyentuh administrasi kependudukan, tetapi juga
Bayangkan mengurus keperluan administrasi kependudukan (adminduk) ketika seseorang berstatus sebagai warga binaan. Tentu sangat merepotkan dan belum tentu mendapatkan ijin keluar dari tempat pembinaan. Padahal
Buruh bisa dicantumkan sebagai pekerjaan di Kartu Tanda Penduduk. Selama ini mungkin sebagian besar dari kita hanya merasa memiliki pilihan antara pegawai negeri sipil, pegawai
Peringatan Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial setiap 21 Maret kembali menegaskan bahwa rasisme belum benar-benar hilang dari wajah dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sekretaris Jenderalnya, Antonio Guterres,
Warga binaan dapat layanan Jebol Master Dukcapil Bengkalis dalam upaya memastikan pemenuhan hak administrasi kependudukan. Program ini menghadirkan perekaman KTP elektronik dan pemadanan NIK langsung
Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari seluruh Indonesia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Program ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang
Verifikasi kewarganegaraan berbasis risiko kini resmi diterapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai langkah strategis dalam memperketat proses penetapan status Warga Negara
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meluruskan isu yang berkembang soal rencana pengenaan denda bagi warga yang kehilangan KTP elektronik (e-KTP). Ia menegaskan, pemerintah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI mengusulkan 13 poin perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
KTP Hilang Bisa Didenda, Apa Benar? Wacana denda KTP hilang tengah dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kebijakan ini
Kasus pencurian perangkat komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Puncak Jaya, Papua, akhirnya terungkap. Polisi menangkap dua orang tersangka yang diduga terlibat
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
