Kewarganegaraan ganda kembali menjadi isu panas setelah kasus “paspoortgate” menjerat sejumlah punggawa Timnas Indonesia di Eropa. Salah satu yang paling disorot adalah Tim Geypens,
Diskriminasi rasial sering kali tidak hadir dalam bentuk yang kasar dan terang-terangan. Ia justru bekerja secara halus—melalui hukum, kebijakan, dan narasi yang tampak rasional. Sejarah
Law No. 12/2006 on citizenship has served as a landmark piece of legislation. It has worked well for the past two decades. This law is
Perpanjangan batas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi hingga 30 April 2026 menjadi penanda bahwa Coretax belum sepenuhnya siap menjawab kebutuhan
Demokrasi selalu diuji bukan hanya oleh kualitas pemilunya, melainkan oleh cara negara menggunakan kewenangan koersifnya. Dalam kerangka inilah polisi menjadi penting dipercakapkan, sebab polisi adalah
Catatan kecil masalah kebangsaan: Jangan ada lagi orang yang berkata kami masih terdiskriminasi – Wo men hai se pei feng phie. Delapan puluh tahun Indonesia
Kewarganegaraan kembali menjadi medan pertarungan politik dan hukum global ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat bersiap menguji rencana pembatasan birthright citizenship yang diajukan Presiden Donald Trump.
Pentingnya pendidikan kewarganegaraan pada anak usia dini tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai fondasi pembentukan karakter dan identitas warga negara. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendidikan
Bali hari ini bukan sekadar destinasi wisata. Ia telah berubah menjadi ruang hidup global, tempat warga negara asing (WNA) datang bukan hanya untuk berlibur,
Minat warga negara asing (WNA) untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan mengusulkan kebijakan baru yang dapat mengubah prosedur layanan perbankan di negaranya. Dalam usulan tersebut, bank-bank di Amerika Serikat akan
Kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI) adalah izin tinggal tetap seumur hidup tanpa melepaskan kewarganegaraan asing. Yang diluncurkan Ditjen Imigrasi per November 2025 (Hari Bakti
Menjadi warga negara bukan sekadar soal dokumen administratif. Pemerintah kini sedang menyiapkan aturan baru yang akan memperketat proses memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia melalui revisi
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah berdampak pada terganggunya sejumlah rute penerbangan internasional. Di tengah situasi tersebut, sejumlah 58.873 jamaah
Di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel pada Sabtu (28/2), pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia atau perlindungan WNI di Iran menjadi
Polemik pernyataan alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas—yang viral setelah mengungkapkan keinginan agar anaknya memiliki kewarganegaraan asing dengan “paspor kuat”—memicu reaksi publik yang sangat keras. Kritik datang
Di tengah ramainya perdebatan publik mengenai isu kebanggaan menjadi warga negara Indonesia yang belakangan viral di media sosial. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan
Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, melancarkan kecaman keras terhadap seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas. Kemarahan Hotman Paris dipicu oleh
Perbatasan antarnegara ternyata tidak lagi berada di bandara. Tanpa banyak disadari, keputusan apakah seseorang boleh memasuki sebuah negara kini sering dibuat bahkan sebelum ia
Istilah “paspor kuat” kembali terdengar dalam perbincangan publik akibat kasus Tyas, awardee LPDP. Sehingga netizen kembali mengulik tentang ranking paspor negara-negara. Namun jarang kita bertanya:
Beberapa waktu lalu, media sosial Indonesia diramaikan oleh unggahan seorang WNI penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yakni Dwi Sasetyaningtyas. Ia membagikan momen bahagia
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
