Kabar baik bagi para akademisi, peneliti, dan pegiat studi kewarganegaraan di Indonesia. Jurnal Identitas disingkat JID kini sudah terindeks di Garuda. Garba Rujukan Digital Kementerian
Di tengah masih menguatnya politik identitas dan sentimen primordial di berbagai ruang publik. Khususnya di ruang-ruang digital yang anonim. Perayaan Imlek nasional hadir sebagai pengingat
Isu perpindahan kewarganegaraan untuk menghindari proses pidana kembali mencuat dalam berbagai perkara korupsi dan kejahatan transnasional. Pertanyaannya klasik namun tetap relevan: apakah mengganti paspor berarti
Polemik kewarganegaraan ganda sebetulnya bukan sesuatu yang baru dalam percakapan kewargaan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, ketika Indonesia memilih kewarganegaraan tunggal sebagai prinsip kewargaannya, sejak saat
20. Apa Manfaat Akta Kematian? Jawab: Penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris
Nama Kezia Syifa, seorang perempuan muda asal Tangerang, mendadak ramai diperbincangkan publik. Bukan tanpa sebab. Sebuah video viral memperlihatkan momen haru Kezia berpamitan dengan sang
Konsep modal sosial (social capital) dipopulerkan oleh Robert D. Putnam, ilmuwan politik dari Harvard University, terutama melalui karya monumentalnya Bowling Alone (2000). Disitu Putnam membedakan
Kasus Kezia Syifa, WNI yang bergabung dengan Army National Guard Maryland. Mengungkap celah kritis dalam tata kelola kewarganegaraan Indonesia. Video pelepasan keluarganya yang viral menyebut
Melanjutkan pembahasan bagian pertama. Bagian kedua artikel ini memfokuskan perhatian pada dinamika implementasi politik hukum pemberantasan korupsi. Serta perubahan arah kebijakan yang terjadi dalam perjalanan
Bab 1 buku Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik. Membuka pembahasan dengan isu yang sangat sentral dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pasca-1998, yakni pemberantasan korupsi. Korupsi
Pelemahan kewarganegaraan perempuan tidak berhenti pada ekonomi dan kebijakan sosial. Ia merembes ke pendidikan, kesehatan, hukum, dan pengelolaan kekerasan hingga bentuk necropatriarki. Perempuan memikul mayoritas
Selama ini gender sering dipahami sebagai urusan identitas personal. Namun dalam praktik kenegaraan, gender adalah alat pengelolaan kekuasaan. Ia menentukan siapa yang dilindungi negara, siapa
9. Bagaimana rintisan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC ? Jawab: Pada tahun 1950, Pemerintah RI membuka hubungan diplomatik dengan RRT. Lima tahun setelah dibuka hubungan diplomatik tersebut,
“Siapa nama Anda?” Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun di New Mexico, Amerika Serikat, jawabannya sering kali tidak sesederhana yang dibayangkan. Renee Valencia, Kepala Pencatatan Sipil
Sebuah rancangan undang-undang (RUU) baru di Amerika Serikat berpotensi mengubah wajah kewarganegaraan di negeri Paman Sam. Jika disahkan, aturan ini akan melarang warganya memiliki kewarganegaraan
Kasus warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara asing kembali terjadi. Kali ini melibatkan Muhammad Rio, mantan anggota Satbrimob Polda Aceh, yang diduga bergabung dengan
Perkawinan lintas kewarganegaraan atau biasa disebut perkawinan campuran semakin banyak terjadi di era keterbukaan ini. Berdasar catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Jika tiga artikel sebelumnya menelusuri kerentanan kewarganegaraan, desain hukum, serta skala dan respons negara terhadap statelessness di Asia Tenggara. Maka artikel keempat ini mengajak pembaca
1. Unsur Pembentukan Suatu Negara Pertanyaan: Unsur apa saja dalam pembentukan suatu negara? Jawaban: Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak
Pada Januari 2026, Badan Pengungsi PBB biasa disingkat UNHCR merilis laporan penting. Judulnya Ending Statelessness in Asia and the Pacific: Achievements and Opportunities. Dokumen ini
Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 61.000 warga Malaysia secara sukarela melepaskan kewarganegaraan mereka. Hampir 94 persen di antaranya memilih Singapura sebagai rumah baru.
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
