Payakumbuh, medio 1990-an. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, seorang anak perempuan berusia delapan tahun dibawa oleh ibunya dari Melaka, Malaysia, menuju rumah keluarga
“Without a birth certificate, you don’t exist in the eyes of the state.”— Filippo Grandi, Komisaris Tinggi UNHCR. Akta kelahiran bukan sekadar dokumen administratif pencatatan
Bayangkan sebuah negara yang sedang berupaya mengejar keadilan: dua tersangka korupsi diduga melarikan diri ke luar negeri, paspor mereka dicabut — langkah administratif yang lumrah.
Pendidikan kewarganegaraan untuk anak muda di sekolah-sekolah Inggris dinilai masih diajarkan terlalu “lemah”. Karena itu, pernah muncul usulan agar materi ini diberikan dasar hukum yang
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti perbedaan mencolok dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ia menilai, naturalisasi pemain tim nasional berjalan jauh
Kasus Julio Torres, seorang veteran Korps Marinir Amerika Serikat yang pernah bertugas di Irak, menggambarkan dilema serius yang dihadapi ribuan veteran non-warga negara di Amerika
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan aturan baru terkait prosedur perpanjangan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Aturan baru imigrasi ini
Belakangan tersiar kabar bahwa banyak siswa dan guru mengeluhkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang dianggap terlalu padat. Materi yang harus dipelajari tidak hanya banyak, tapi
Fenomena anak tanpa kewarganegaraan (statelessness) merupakan salah satu persoalan serius dalam tata kelola kewarganegaraan global. Seorang anak yang tidak diakui keberadaannya oleh negara manapun menghadapi
Jutaan orang di dunia hidup tanpa kewarganegaraan, dan yang lebih memprihatinkan, sepertiganya adalah anak-anak. Kondisi ini membuat mereka rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan, tidak bisa
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, tengah menyiapkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Diantara
Tahukah kamu, ada sejumlah negara yang secara resmi menjual paspor dan kewarganegaraan lewat skema investasi? Program ini dikenal sebagai citizenship by investment (CBI) dan sedang
Komisi XIII DPR RI membuka pintu lebar-lebar bagi aspirasi masyarakat perkawinan campuran. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca). Pada
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara Nomor 14/PUU-XXIII/2025. Perkaranya adalah terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sidang diadakan pada
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bersama Global Citizenship Education Cooperation Center (GCC) Indonesia menyelenggarakan Talk Show Nasional. Bidang ilmunya adalah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Pemerintahan Presiden Donald Trump diberitakan tengah menyiapkan perubahan besar dalam proses kewarganegaraan Amerika Serikat. Salah satu ide Gedung Putih adalah melakukan penambahan soal esai dalam
Indonesia adalah negara besar, dengan 17.000 pulau, berpenduduk 270 juta jiwa, ratusan etnis dan bahasa. Bayangkan jika tidak ada yang menyatukan semua perbedaan ini —
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kembali menghadirkan gagasan segar untuk dunia pendidikan. Pada Sabtu, 24 Mei 2025, FISH UNJ menggelar
Bayangkan kamu sedang berada di luar negeri. Saat seseorang bertanya, “Kamu dari mana?” tentu kamu akan menjawab, “Saya dari Indonesia.” Jawaban sederhana itu sebenarnya lahir
Upaya menyatukan sistem layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan lintas kementerian/lembaga (K/L) menjadi topik utama. Hal ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan
Pendidikan adalah hak dasar setiap orang. Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, dengan tegas menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jaminan ini
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
