Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI mengusulkan 13 poin perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri merilis Data Kependudukan Bersih Indonesia Semester II Tahun 2025. Hasilnya, jumlah penduduk Indonesia tercatat
Mulai 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri resmi memberlakukan kebijakan baru terkait pemindaian (scan) QR Code atau
Transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kembali ditegaskan sebagai agenda utama pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menargetkan Indeks Kualitas Layanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman terus mendorong masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga awal 2026, jumlah warga yang telah mengaktifkan
Akurasi dan integrasi data kini menjadi kunci efektivitas kebijakan publik di era pemerintahan digital. Pemerintah menegaskan bahwa data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di DKI Jakarta telah melampaui target nasional. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah 30% dari wajib
Setiap tahun salah satu kegiatan yang rutin diadakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di berbagai Kabupaten dan Kota adalah Forum Konsultasi Publik (FKP). Termasuk Dukcapil
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Ditjen Dukcapil) mendorong Provinsi DKI Jakarta menjadi contoh penerapan IKD untuk pelayanan publiknya. IKD adalah singkatan dari Identitas
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025. Adapun tema yang diusung adalah “Data Kependudukan dan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
