Mau cek KK online lewat HP? Sekarang itu bisa dilakukan, karena Kartu Keluarga (KK) tidak harus selalu dicari di lemari atau dibawa dalam bentuk cetak.
Warga di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Mulai 26 Agustus 2026, petugas akan
Menteri Dalam Negeri disingkat Mendagri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah memperkuat infrastruktur digital sebagai fondasi transformasi pelayanan publik. Penguatan tidak hanya menyangkut jaringan internet, tetapi
Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Meraih penghargaan Top Public Service Application for
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat (Sudis Dukcapil Jakbar) meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kategorinya adalah sebagai daerah dengan capaian perekaman
Transformasi layanan bantuan sosial di Indonesia terus bergerak maju. Setelah berhasil diuji coba di Banyuwangi, pemerintah kini memperluas uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital
Pemerintah terus mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui Aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran bantuan sosial (bansos) secara mandiri tanpa harus
Daftar bansos pakai IKD kini menjadi salah satu terobosan penting dalam transformasi layanan publik di Indonesia. Melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan data kependudukan
Transformasi digital administrasi kependudukan di Indonesia terus berkembang melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini menjadi bagian dari upaya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Aktivasi IKD meningkat jelang SPMB 2026, hal ini membuat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di berbagai daerah mendadak ramai. Warga berbondong-bondong datang untuk
Pemerintah sedang menuju sistem baru untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Ke depan, bansos hanya bisa diakses jika penerima sudah punya Identitas Kependudukan Digital disingkat IKD.
Kalau anda baru saja mengetik “cara aktivasi IKD” di Google, hati-hati. Bukan aplikasi resmi yang muncul di urutan teratas, melainkan situs yang merupakan link
Layanan Dukcapil Jakarta memasuki babak baru. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan aplikasi Alpukat Betawi versi 2.0. Peluncuran dilakukan tepat
Penyaluran bansos mulai memasuki era baru seiring dorongan digitalisasi layanan publik melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Inovasi ini tidak hanya menyentuh administrasi kependudukan, tetapi juga
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI mengusulkan 13 poin perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Gamifikasi warga negara mulai menjadi pendekatan baru dalam tata kelola modern. Ketika partisipasi publik kerap dianggap rendah atau formalitas belaka, pendekatan ini menawarkan sesuatu yang
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri merilis Data Kependudukan Bersih Indonesia Semester II Tahun 2025. Hasilnya, jumlah penduduk Indonesia tercatat
Mulai 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri resmi memberlakukan kebijakan baru terkait pemindaian (scan) QR Code atau
Transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kembali ditegaskan sebagai agenda utama pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menargetkan Indeks Kualitas Layanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman terus mendorong masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga awal 2026, jumlah warga yang telah mengaktifkan
Akurasi dan integrasi data kini menjadi kunci efektivitas kebijakan publik di era pemerintahan digital. Pemerintah menegaskan bahwa data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
