Banyak masyarakat masih belum menyadari bahwa iuran BPJS Kesehatan sebenarnya bisa ditanggung pemerintah melalui program PBI-JK. Program ini kembali dilanjutkan pada 2026 untuk membantu warga
Fotokopi KTP ternyata bukan lagi hal sepele. Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, mengingatkan bahwa kebiasaan meminta dan menggandakan e-KTP justru berpotensi melanggar
Kasus KTP palsu kembali menjadi sorotan setelah seorang dokter di Palembang menjadi korban dugaan penipuan identitas oleh suaminya sendiri. Selama empat tahun menjalani rumah tangga,
Bayangkan mengurus keperluan administrasi kependudukan (adminduk) ketika seseorang berstatus sebagai warga binaan. Tentu sangat merepotkan dan belum tentu mendapatkan ijin keluar dari tempat pembinaan. Padahal
Buruh bisa dicantumkan sebagai pekerjaan di Kartu Tanda Penduduk. Selama ini mungkin sebagian besar dari kita hanya merasa memiliki pilihan antara pegawai negeri sipil, pegawai
Warga binaan dapat layanan Jebol Master Dukcapil Bengkalis dalam upaya memastikan pemenuhan hak administrasi kependudukan. Program ini menghadirkan perekaman KTP elektronik dan pemadanan NIK langsung
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meluruskan isu yang berkembang soal rencana pengenaan denda bagi warga yang kehilangan KTP elektronik (e-KTP). Ia menegaskan, pemerintah
Bagi sebagian orang, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) mungkin dianggap sebagai dokumen biasa. Namun bagi anak-anak panti asuhan seperti Dolin, KTP bukan sekadar kartu identitas.
KTP Hilang Bisa Didenda, Apa Benar? Wacana denda KTP hilang tengah dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kebijakan ini
Bagi sebagian orang, KTP mungkin hanya dianggap sebagai kartu identitas biasa. Namun bagi Hartadi dan anak-anak di Panti Asuhan Pintu Elok, Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Arus balik Lebaran selalu membawa cerita baru ke Jakarta—termasuk kedatangan ribuan pendatang dari berbagai daerah. Untuk memastikan semuanya tertib dan tercatat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil mencatat bahwa nama terpanjang penduduk Indonesia terdiri atas 79 karakter. Fakta unik ini terungkap dalam
Baru lulus kuliah? Mendapat gelar keagamaan? Atau memperoleh gelar adat? Tidak sedikit orang ingin mencantumkan gelar tersebut di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk
Akhir 2025 menjadi berkah tersendiri bagi anak-anak di beberapa panti asuhan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Januari 2025 untuk menolak pilihan “tidak beragama” . Baik dalam kolom agama di KTP maupun KK. Hal ini kembali
Sejak tahun 2018, Karni bergabung menjadi relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI). Bersama IKI, Wanita berusia 47 tahun ini telah membantu mengurus kurang lebih 100 dokumen
Pemerintah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data resmi penerima bantuan sosial (bansos). Data ini digunakan untuk memastikan bahwa bantuan dari pemerintah, baik
Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pontianak. Dalam kunjungan ini, Jemsly menyoroti sejumlah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Ponorogo kembali mencatat sebuah perkembangan penting dalam implementasi hak-hak sipil warga negara. Disdukcapil setempat melaporkan adanya peningkatan permohonan perubahan
Selama ini, banyak penganut agama lokal seperti Sunda Wiwitan, Parmalim, atau Kaharingan tak bisa mencantumkan agamanya di KTP. Akibatnya, mereka memilih mengosongkan kolom agama, atau
Meskipun berstatus Ibu Kota, tidak semua warga yang tinggal di Jakarta terdata. Kelompok marginal di Pondok Labu, Jakarta Selatan, tidak mempunyai dokumen kependudukan sehingga kehilangan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
