Pemerintah terus memperluas digitalisasi layanan bantuan sosial (bansos) agar dapat Warga Negara Indonesia dapat mengakses informasi dan mengajukan bantuan secara lebih mudah, cepat, dan transparan.
Digitalisasi layanan publik tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi baru. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah dapat saling bertukar data secara
Belum lama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali mengingatkan potensi kehilangan hak politik bagi purnawirawan Polri. Hal ini dapat terjadi apabila tidak segera dilakukan
Beberapa pekan terakhir, media sosial diramaikan oleh lagu Timur jenaka berjudul “Lu kenal Veronica ko?.” Namun tentu saja Veronica yang menjadi perbincangan di Kota Bengkulu
Pemerintah sedang menuju sistem baru untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Ke depan, bansos hanya bisa diakses jika penerima sudah punya Identitas Kependudukan Digital disingkat IKD.
Indonesia menempatkan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Sedangkan di Vietnam pengelolaan data penduduk, identitas warga, hingga identitas
Di era layanan digital, seseorang yang tidak tercatat sejak lahir berisiko menjadi “tidak terlihat” di mata negara. Tanpa akta kelahiran, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan,
Kasus KTP palsu kembali menjadi sorotan setelah seorang dokter di Palembang menjadi korban dugaan penipuan identitas oleh suaminya sendiri. Selama empat tahun menjalani rumah tangga,
Penyaluran bansos mulai memasuki era baru seiring dorongan digitalisasi layanan publik melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Inovasi ini tidak hanya menyentuh administrasi kependudukan, tetapi juga
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI mengusulkan 13 poin perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Ramai di media sosial, bayi baru lahir disebut bisa langsung otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mulai April 2026. Informasi ini terdengar memudahkan—tapi benarkah sudah
Ribuan eks suami yang hanya “omong doang” alias Omdo soal tanggung jawab pasca perceraian kini harus menghadapi konsekuensi serius. Di Surabaya, layanan administrasi kependudukan (adminduk)
Upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan publik terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum
Perpanjangan batas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi hingga 30 April 2026 menjadi penanda bahwa Coretax belum sepenuhnya siap menjawab kebutuhan
Di tengah upaya memperbaiki kualitas layanan publik, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menghadirkan satu praktik baik yang patut dicatat. Bentuknya adalah integrasi layanan antara Dinas Kependudukan
Gamifikasi warga negara mulai menjadi pendekatan baru dalam tata kelola modern. Ketika partisipasi publik kerap dianggap rendah atau formalitas belaka, pendekatan ini menawarkan sesuatu yang
Baru-baru ini, seorang anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur bundir. Mengakhiri hidupnya akibat kesulitan hidup. Mulai soal kebutuhan membeli pena dan buku. Hingga persoalan
Akurasi dan integrasi data kini menjadi kunci efektivitas kebijakan publik di era pemerintahan digital. Pemerintah menegaskan bahwa data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemprov Kalsel menggelar Rapat Koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi kebijakan percepatan integrasi data kependudukan nasional. Hal ini dilakukan menyusul masih adanya persoalan
KeUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah berlaku selama 19 tahun. Berbagai perkembangan dan dinamika dunia telah menjadi salah satu pendorong bagi
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
