Banyak masyarakat masih belum menyadari bahwa iuran BPJS Kesehatan sebenarnya bisa ditanggung pemerintah melalui program PBI-JK. Program ini kembali dilanjutkan pada 2026 untuk membantu warga
Bayangkan mengurus keperluan administrasi kependudukan (adminduk) ketika seseorang berstatus sebagai warga binaan. Tentu sangat merepotkan dan belum tentu mendapatkan ijin keluar dari tempat pembinaan. Padahal
Warga binaan dapat layanan Jebol Master Dukcapil Bengkalis dalam upaya memastikan pemenuhan hak administrasi kependudukan. Program ini menghadirkan perekaman KTP elektronik dan pemadanan NIK langsung
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI mengusulkan 13 poin perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) bukan hanya soal data dan angka. Di balik jutaan identitas yang tercatat, tersimpan cerita-cerita unik yang mencerminkan kreativitas, budaya,
Perpanjangan batas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi hingga 30 April 2026 menjadi penanda bahwa Coretax belum sepenuhnya siap menjawab kebutuhan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas penting bagi setiap warga negara Indonesia. Nomor yang terdiri dari 16 digit ini digunakan hampir di semua layanan administrasi.
Setiap tahun salah satu kegiatan yang rutin diadakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di berbagai Kabupaten dan Kota adalah Forum Konsultasi Publik (FKP). Termasuk Dukcapil
Di Indonesia, setiap warga negara pastinya punya beragam nomor identitas yang berbeda-beda, mulai dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tercantum
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
