Transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kembali ditegaskan sebagai agenda utama pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menargetkan Indeks Kualitas Layanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman terus mendorong masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga awal 2026, jumlah warga yang telah mengaktifkan
Waspada Dosa Kolektif Bangsa Lantaran Melarang Pernikahan Beda Agama Oleh: Nazwar, S. Fil. I., M. Phil. (Penarasi Jogja Sumatera) Menghadirkan hukum sebagai diskursus zaman ini
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum Jateng). Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermasdes Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan
Baru-baru ini, seorang anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur bundir. Mengakhiri hidupnya akibat kesulitan hidup. Mulai soal kebutuhan membeli pena dan buku. Hingga persoalan
Polemik soal ganti nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV. Kini berfokus pada persoalan pelaksanaan aturan perubahan nama dalam administrasi
Akurasi dan integrasi data kini menjadi kunci efektivitas kebijakan publik di era pemerintahan digital. Pemerintah menegaskan bahwa data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di DKI Jakarta telah melampaui target nasional. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah 30% dari wajib
Perkawinan lintas kewarganegaraan atau biasa disebut perkawinan campuran semakin banyak terjadi di era keterbukaan ini. Berdasar catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Melakukan langkah proaktif “jemput bola” untuk memulihkan layanan dukcapil di wilayah terdampak bencana
Hari ini menjadi momen yang tepat untuk kembali menyoroti peran penting kaum muda dalam dinamika kependudukan dunia. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemprov Kalsel menggelar Rapat Koordinasi
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian perintahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi. Untuk mengirim tim ke Aceh, Sumatera Utara (Sumut),
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi kebijakan percepatan integrasi data kependudukan nasional. Hal ini dilakukan menyusul masih adanya persoalan
Media sosial kembali ramai. Kali ini, warganet dihebohkan oleh unggahan yang menyebut seorang warga negara asing (WNA) asal Israel bernama Aron Geller memiliki Kartu Tanda
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bantaeng menggelar Rapat Pleno Terbuka. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Rapat digelar di Aula
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar kembali menghadirkan terobosan baru dalam layanan administrasi kependudukan. Melalui kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Pemprov Kalbar resmi meluncurkan Program Aksi
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus mempercepat transformasi digitalnya. Salah satu langkah terpenting adalah integrasi data dukcapil nasabah dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Inovasi pelayanan publik “Bahtera Kita” disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban. Kini resmi mendapatkan sertifikat Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum.
Ketika kita mengurus akta kelahiran anak, KTP elektronik, perpindahan domisili, hingga pencatatan kematian seseorang, sering kali kita membayangkannya sebagai urusan “dukcapil” biasa. Padahal, di balik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun layanan administrasi kependudukan yang modern dan mudah diakses. Di bawah kepemimpinan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
