Bayangkan mengurus keperluan administrasi kependudukan (adminduk) ketika seseorang berstatus sebagai warga binaan. Tentu sangat merepotkan dan belum tentu mendapatkan ijin keluar dari tempat pembinaan.
Buruh bisa dicantumkan sebagai pekerjaan di Kartu Tanda Penduduk. Selama ini mungkin sebagian besar dari kita hanya merasa memiliki pilihan antara pegawai negeri sipil, pegawai
Warga binaan dapat layanan Jebol Master Dukcapil Bengkalis dalam upaya memastikan pemenuhan hak administrasi kependudukan. Program ini menghadirkan perekaman KTP elektronik dan pemadanan NIK langsung
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meluruskan isu yang berkembang soal rencana pengenaan denda bagi warga yang kehilangan KTP elektronik (e-KTP). Ia menegaskan, pemerintah
KTP Hilang Bisa Didenda, Apa Benar? Wacana denda KTP hilang tengah dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kebijakan ini
Kasus pencurian perangkat komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Puncak Jaya, Papua, akhirnya terungkap. Polisi menangkap dua orang tersangka yang diduga terlibat
Bagi sebagian orang, KTP mungkin hanya dianggap sebagai kartu identitas biasa. Namun bagi Hartadi dan anak-anak di Panti Asuhan Pintu Elok, Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Pencatatan sipil menjadi layanan dasar yang sangat menentukan hak warga negara. Pemprov Kalsel melalui Dinas Dukcapil Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi bersama Dukcapil kabupaten/kota, Pengadilan
Penduduk Jakarta disebut mencapai 42 juta jiwa pada 2025. Angka ini bahkan membuat sejumlah media internasional menyebut Jakarta telah melampaui Tokyo sebagai kota terpadat di
Law No. 12/2006 on citizenship has served as a landmark piece of legislation. It has worked well for the past two decades. This law is
Perpanjangan batas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi hingga 30 April 2026 menjadi penanda bahwa Coretax belum sepenuhnya siap menjawab kebutuhan
Di tengah upaya memperbaiki kualitas layanan publik, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menghadirkan satu praktik baik yang patut dicatat. Bentuknya adalah integrasi layanan antara Dinas Kependudukan
Punya ide nama anak yang unik—atau bahkan sedikit nyeleneh—untuk si kecil? Sebaiknya pertimbangkan kembali sebelum mendaftarkannya dalam dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri merilis Data Kependudukan Bersih Indonesia Semester II Tahun 2025. Hasilnya, jumlah penduduk Indonesia tercatat
Sekretariat Jenderal DPR RI kembali memperpanjang kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini menegaskan komitmen DPR
Kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI) adalah izin tinggal tetap seumur hidup tanpa melepaskan kewarganegaraan asing. Yang diluncurkan Ditjen Imigrasi per November 2025 (Hari Bakti
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan menyiapkan strategi peningkatan pelayanan publik melalui konsep “Tiga O”: online, offline, dan ojol. Strategi ini dipaparkan
Fenomena unik kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Seorang perempuan menjadi sorotan warganet karena mendadak jadi presiden. Hal ini terjadi karena profesinya di dokumen Kartu
Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas penting bagi setiap warga negara Indonesia. Nomor yang terdiri dari 16 digit ini digunakan hampir di semua layanan administrasi.
Mulai 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri resmi memberlakukan kebijakan baru terkait pemindaian (scan) QR Code atau
RADAR BOGOR – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dengan jumlah penduduk yang besar, berbagai inovasi dilakukan untuk mempercepat
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
