Riset kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai jumlah, karakteristik, mobilitas, dan perubahan penduduk, berbagai
Perbaikan data kependudukan menjadi kebutuhan penting di hampir semua negara. Kesalahan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, maupun data identitas lainnya dapat berdampak pada akses pendidikan,
Pemerintah Negara Bagian Maharashtra memerintahkan pembatalan 19.734 perubahan data pada akta kelahiran yang dilakukan oleh Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC). Keputusan ini diambil setelah ditemukan bahwa
Mulai 1 Juli 2026, pemerintah akan menerapkan registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik bagi seluruh pelanggan baru operator seluler. Kebijakan yang digagas Kementerian Komunikasi dan
Selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka Posko Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 terintegrasi Dukcapil. Pemerintah Kota Surabaya juga menerapkan langkah serupa. Integrasi data
Penitipan anak di panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bukan sekadar proses menyerahkan pengasuhan anak kepada lembaga sosial. Di balik proses tersebut terdapat
Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jakarta Barat tidak hanya berfokus pada penerimaan siswa. Akan tetapi juga penanganan persoalan administrasi kependudukan yang kerap
Bayangkan hidup tanpa nama yang tercatat di mana pun. Tidak di selembar akta kelahiran, juga tidak di kartu identitas lain. Jadi posisinya, tidak ada bukti
Aktivasi IKD meningkat jelang SPMB 2026, hal ini membuat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di berbagai daerah mendadak ramai. Warga berbondong-bondong datang untuk
Pemerintah sedang menuju sistem baru untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Ke depan, bansos hanya bisa diakses jika penerima sudah punya Identitas Kependudukan Digital disingkat IKD.
Kalau anda baru saja mengetik “cara aktivasi IKD” di Google, hati-hati. Bukan aplikasi resmi yang muncul di urutan teratas, melainkan situs yang merupakan link
Penitipan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan sering kali menjadi jalan penyelamatan bagi keluarga yang sedang menghadapi krisis kehidupan. Keputusan ini
Jumlah penduduk Indonesia 2026 resmi hampir menembus angka 290 juta jiwa. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) dinamis per
Capaian Dukcapil Wonogiri tembus 100% untuk tiga layanan utama sekaligus. Pertama adalah pelayanan perekaman KTP elektronik. Kedua, pelayanan kepemilikan akta kelahiran usia 0–18 tahun, dan
Indonesia menempatkan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Sedangkan di Vietnam pengelolaan data penduduk, identitas warga, hingga identitas
Dalam praktik pengasuhan anak di Indonesia, khususnya pada lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan, terdapat dokumen penting yang sering digunakan yaitu Surat Pernyataan Penyerahan
Banyak masyarakat masih belum menyadari bahwa iuran BPJS Kesehatan sebenarnya bisa ditanggung pemerintah melalui program PBI-JK. Program ini kembali dilanjutkan pada 2026 untuk membantu warga
Tidak semua anak yang tinggal di panti asuhan adalah anak yatim piatu. Dalam banyak kasus, ada anak-anak yang untuk sementara waktu dititipkan oleh orang tua
Fotokopi KTP ternyata bukan lagi hal sepele. Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, mengingatkan bahwa kebiasaan meminta dan menggandakan e-KTP justru berpotensi melanggar
Kasus KTP palsu kembali menjadi sorotan setelah seorang dokter di Palembang menjadi korban dugaan penipuan identitas oleh suaminya sendiri. Selama empat tahun menjalani rumah tangga,
Bayangkan mengurus keperluan administrasi kependudukan (adminduk) ketika seseorang berstatus sebagai warga binaan. Tentu sangat merepotkan dan belum tentu mendapatkan ijin keluar dari tempat pembinaan. Padahal
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
