Menteri Dalam Negeri disingkat Mendagri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah memperkuat infrastruktur digital sebagai fondasi transformasi pelayanan publik. Penguatan tidak hanya menyangkut jaringan internet, tetapi juga kapasitas penyimpanan data, bandwidth, keamanan siber, hingga integrasi data antarlembaga.

Komitmen tersebut disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026. Rakornas tahun ini mengangkat peran NIK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi Digital Public Infrastructure dalam transformasi digital pemerintah.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, digitalisasi pelayanan pemerintah membawa konsekuensi besar. Ketika pelayanan semakin bergantung pada sistem elektronik, keandalan infrastrukturnya tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata.

“Kalau sudah bermain di digitalisasi maka jangan main-main. Sekali dia down atau ada problem, itu akan membuat kekacauan dibandingkan manual,” kata Tito, dikutip dari detikNews. Peringatan tersebut berkaitan dengan besarnya ketergantungan layanan publik terhadap sistem digital. Tito menyebut penguatan sistem Dukcapil akan diarahkan pada tiga aspek utama, yakni kapasitas penyimpanan data (storage), lalu lintas data (bandwidth), dan keamanan sistem (cyber security). 

Mendagri Tito Karnavian: Data Dukcapil Jadi Fondasi Layanan Digital

Salah satu aset penting dalam transformasi tersebut adalah data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil. Data ini terus bergerak mengikuti peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, maupun perpindahan penduduk.

Menurut Tito, basis data Dukcapil mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia. Data tersebut juga dilengkapi dengan informasi biometrik, termasuk pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

Karakter tersebut membuat data Dukcapil mempunyai posisi strategis dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia. Ketika layanan pemerintah semakin terhubung, NIK dapat berfungsi sebagai identitas yang menghubungkan seseorang dengan berbagai layanan publik.

Pemanfaatannya juga sudah sangat besar. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyebut pemanfaatan data kependudukan telah melibatkan lebih dari 7.693 instansi. Sepanjang 2025, terdapat 2.283 lembaga pengguna aktif dengan total akses mencapai 2,57 miliar kali.

Besarnya lalu lintas tersebut menjelaskan mengapa penguatan infrastruktur menjadi semakin mendesak.

Storage, Bandwidth, dan Keamanan Siber Diperkuat

Mendagri menyoroti sedikitnya tiga komponen teknis yang perlu diperkuat: kapasitas penyimpanan data (storage), kapasitas lalu lintas data (bandwidth), dan keamanan siber.

Kemendagri bersama Bappenas dan Bank Dunia menyiapkan penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil melalui program multi-years. Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas penyimpanan, jaringan, serta sistem keamanan siber.

Kapasitas bandwidth juga perlu mengikuti pertumbuhan penggunaan layanan Dukcapil. Semakin banyak instansi menggunakan NIK, verifikasi biometrik, dan data kependudukan, semakin besar pula lalu lintas yang harus ditangani sistem.

Pada sisi keamanan, Tito menekankan risiko kebocoran data. Sistem keamanan Dukcapil disebut terus diperkuat dengan mengacu pada ISO 27001 dan standar keamanan yang digunakan BSSN.

Penguatan ini penting karena digitalisasi menciptakan paradoks. Layanan menjadi lebih cepat ketika semuanya terhubung, tetapi ketergantungan terhadap sistem juga semakin besar. Gangguan jaringan, kegagalan pusat data, atau serangan siber dapat langsung berdampak terhadap pelayanan masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian:

Infrastruktur Digital Bukan Hanya Server

Menariknya, konsep infrastruktur digital yang disampaikan dalam Rakornas tidak berhenti pada perangkat keras. Pemerintah juga menempatkan identitas digital dan interoperabilitas antarsistem sebagai bagian penting dari Digital Public Infrastructure.

Rakornas Dukcapil 2026 sendiri mengangkat tema NIK dan IKD sebagai fondasi Digital Public Infrastructure. Dalam kerangka ini, identitas kependudukan menjadi salah satu pintu masuk untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan pemerintah.

IKD, misalnya, telah diaktivasi oleh sekitar 20,6 juta penduduk hingga Semester I 2026. Angka tersebut setara sekitar 9,92 persen dari 208,5 juta penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman biometrik.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya dengan menambah server atau memperbesar bandwidth. Sistem identitas, standar pertukaran data, keamanan, dan kemampuan berbagai aplikasi pemerintah untuk saling berkomunikasi juga harus dibangun bersamaan.

Dari Dukcapil ke SATUSEHAT

Contoh konkretnya terlihat pada integrasi data kelahiran antara Dukcapil dan Kementerian Kesehatan.

Dalam Rakornas pada 3 Agustus, Tito mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan integrasi agar data bayi yang lahir di rumah sakit atau puskesmas dapat diteruskan kepada Dukcapil. Tujuannya agar penerbitan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara digital tanpa orang tua harus mengulang proses administrasi dari awal.

Gagasan tersebut kemudian benar-benar diwujudkan. Pada 11 Agustus 2026, Kemenkes dan Kemendagri meluncurkan integrasi SATUSEHAT dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Melalui sistem tersebut, data kelahiran yang dicatat tenaga kesehatan dapat diteruskan secara digital dari SATUSEHAT ke SIAK. Setelah diverifikasi Dukcapil, orang tua dapat memperoleh akta kelahiran, pembaruan Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak. Dokumen dapat dikirim secara digital melalui SIAK Online.

Integrasi ini menunjukkan bentuk yang lebih konkret dari Digital Public Infrastructure: masyarakat tidak lagi harus menjadi “kurir data” yang membawa informasi dari satu instansi pemerintah ke instansi lainnya.

Keamanan Data Menjadi Tantangan

Semakin terintegrasinya data juga berarti aspek keamanan tidak boleh menjadi pekerjaan tambahan di belakang.

Pada 14 Agustus, atau sebelas hari setelah Rakornas, Tito kembali menegaskan bahwa sistem keamanan siber Dukcapil sedang diperkuat. Pernyataan tersebut disampaikan ketika menjelaskan keamanan digitalisasi akta kelahiran melalui integrasi SATUSEHAT dan SIAK.

Persoalannya memang bukan kecil. Data kependudukan berada pada posisi sentral dalam ekosistem pelayanan publik. Ketika NIK dan identitas digital menjadi kunci untuk mengakses semakin banyak layanan, perlindungan terhadap sistem identitas juga semakin menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital pemerintah.

Karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi yang dibuat atau banyaknya layanan yang dipindahkan ke internet. Ukurannya juga mencakup seberapa stabil sistem tersebut bekerja, seberapa aman data masyarakat disimpan, dan seberapa baik satu sistem dapat berkomunikasi dengan sistem lainnya.

Menuju Pemerintahan yang Saling Terhubung

Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap percepatan SPBE. Tito mengatakan Presiden telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah untuk memimpin implementasinya. Dalam transformasi tersebut, data Dukcapil ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting.

Arah akhirnya adalah pemerintahan yang semakin terhubung. Data kependudukan tidak berdiri sendiri, data kesehatan tidak berdiri sendiri, dan pelayanan sosial juga tidak semestinya membangun identitas penduduknya masing-masing.

Jika integrasi dapat dilakukan dengan aman, pemerintah dapat mengurangi pengulangan pengisian data, mempercepat verifikasi identitas, serta membuat pelayanan lebih tepat sasaran.

Di titik inilah komitmen penguatan infrastruktur digital yang disampaikan Mendagri menjadi penting. Transformasi digital pemerintah bukan semata-mata memindahkan formulir dari kertas ke layar. Tantangannya adalah membangun ekosistem digital yang andal, aman, terintegrasi, dan benar-benar mengurangi beban administrasi masyarakat.