Warga Kota Tangerang sebenarnya tak perlu lagi repot datang antre ke kantor hanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Bahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan seluruh layanan
Kasus pencurian perangkat komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Puncak Jaya, Papua, akhirnya terungkap. Polisi menangkap dua orang tersangka yang diduga terlibat
Ribuan eks suami yang hanya “omong doang” alias Omdo soal tanggung jawab pasca perceraian kini harus menghadapi konsekuensi serius. Di Surabaya, layanan administrasi kependudukan (adminduk)
Mengurus atau memperbaiki data kependudukan kini semakin mudah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyediakan layanan Halo Dukcapil sebagai kanal resmi pengaduan dan informasi
Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas penting bagi setiap warga negara Indonesia. Nomor yang terdiri dari 16 digit ini digunakan hampir di semua layanan administrasi.
Kabar baik buat kamu yang ingin mengurus dokumen kependudukan di bulan puasa. Direktorat Jenderal Dukcapil (Ditjen Dukcapil) memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap buka dan
Mulai 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri resmi memberlakukan kebijakan baru terkait pemindaian (scan) QR Code atau
Transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kembali ditegaskan sebagai agenda utama pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menargetkan Indeks Kualitas Layanan
Baru lulus kuliah? Mendapat gelar keagamaan? Atau memperoleh gelar adat? Tidak sedikit orang ingin mencantumkan gelar tersebut di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman terus mendorong masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga awal 2026, jumlah warga yang telah mengaktifkan
Waspada Dosa Kolektif Bangsa Lantaran Melarang Pernikahan Beda Agama Oleh: Nazwar, S. Fil. I., M. Phil. (Penarasi Jogja Sumatera) Menghadirkan hukum sebagai diskursus zaman ini
Polemik soal ganti nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV. Kini berfokus pada persoalan pelaksanaan aturan perubahan nama dalam administrasi
Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di DKI Jakarta telah melampaui target nasional. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah 30% dari wajib
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Melakukan langkah proaktif “jemput bola” untuk memulihkan layanan dukcapil di wilayah terdampak bencana
Hari ini menjadi momen yang tepat untuk kembali menyoroti peran penting kaum muda dalam dinamika kependudukan dunia. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemprov Kalsel menggelar Rapat Koordinasi
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian perintahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi. Untuk mengirim tim ke Aceh, Sumatera Utara (Sumut),
Perubahan Nama merupakan proses pencatatan resmi atas pergantian nama seseorang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pencatatan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atau instansi berwenang.
Inovasi pelayanan publik “Bahtera Kita” disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban. Kini resmi mendapatkan sertifikat Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum.
Urusan administrasi kependudukan kini makin mudah bagi warga Kabupaten Kendal. Tak perlu lagi repot ke kantor Disdukcapil atau UPTD. Mulai sekarang semua bisa diurus langsung
Di tengah arus transformasi digital pemerintahan, wacana tentang pelayanan publik berbasis data dan interoperabilitas antarinstansi menjadi semakin relevan. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyediakan layanan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
