Pagi tadi, saya sedang menikmati kopi hitam tanpa gula sambil menggulir cepat unggahan Donald Trump di Truth Social, sampai satu unggahannya menghentikan jempol saya. Unggahan itu ternyata sudah dibuat hampir dua bulan sebelumnya, pada 30 Juni 2026. Trump mengucapkan selamat kepada Presiden Xi Jinping dan Tiongkok atas apa yang disebutnya sebagai “massive Birthright Citizenship WIN!” Unggahan tersebut segera membawa saya pada perdebatan tentang birthright citizenship Amerika yang rupanya belum selesai.

Tentu saja ucapan selamat itu bukan ucapan selamat sungguhan. Trump jelas nyinyir terhadap putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari yang sama yang menggagalkan upayanya membatasi birthright citizenship. Lewat putusan 6–3, Mahkamah Agung mempertahankan prinsip bahwa anak yang lahir di Amerika Serikat pada umumnya memperoleh kewarganegaraan Amerika, termasuk anak dari orang tua yang berada di sana secara ilegal maupun sementara.

Trump kalah dalam pertarungan hukum itu, dan Tiongkok tiba-tiba mendapat ucapan selamat. Di sinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik: mengapa bayi yang lahir di Amerika dan menjadi warga negara Amerika justru dianggap sebagai “kemenangan” Tiongkok?

Pertanyaan itu membawa kita melampaui pertarungan politik antara Trump dan para penentangnya. Ia menyentuh persoalan yang lebih mendasar dalam studi kewarganegaraan: atas dasar apa seseorang dapat disebut sebagai anggota sebuah komunitas politik?

Birthright Citizenship Amerika dan Bayi yang Lahir di AS

Untuk memahami sindiran Trump, kita perlu memahami dulu apa itu birthright citizenship. Amerika Serikat menerapkan prinsip jus soli secara luas. Sederhananya, kelahiran di wilayah Amerika pada umumnya membuat seseorang menjadi warga negara Amerika.

Dasar konstitusionalnya ada di Amandemen Ke-14, yang diratifikasi pada 1868 setelah Perang Saudara Amerika. Prinsip ini memperoleh pijakan penting lewat perkara United States v. Wong Kim Ark pada 1898.

Menariknya, perkara bersejarah itu juga berkaitan dengan Tiongkok. Wong Kim Ark lahir di San Francisco dari orang tua berkebangsaan Tiongkok. Ketika kembali dari perjalanan ke Tiongkok, ia ditolak masuk dengan alasan bukan warga negara Amerika. Mahkamah Agung akhirnya menegaskan bahwa Wong adalah warga negara Amerika berdasarkan kelahirannya di Amerika Serikat.

Lebih dari satu abad kemudian, Tiongkok kembali muncul dalam perdebatan mengenai prinsip yang sama. Kali ini lewat unggahan Donald Trump.

Dari Wong Kim Ark hingga Birth Tourism

Trump tentu tidak sedang berbicara tentang Wong Kim Ark. Sasaran sindirannya lebih dekat ke fenomena yang dikenal sebagai birth tourism: perjalanan ke Amerika dengan tujuan utama melahirkan sehingga anak memperoleh kewarganegaraan Amerika. Dan di sinilah Tiongkok memang menjadi bagian dari cerita.

Foreign Policy baru-baru ini membahas kembali fenomena birth tourism warga Tiongkok ke Amerika. Praktik ini nyata dan pernah berkembang menjadi bisnis yang menawarkan berbagai layanan bagi calon ibu yang ingin melahirkan di Amerika.

Namun, ada satu bagian penting yang sering hilang dari perdebatan politik. Skalanya ternyata jauh lebih kecil daripada yang dibayangkan lewat retorika soal “ancaman birth tourism Tiongkok”.

Tidak ada statistik resmi yang secara khusus mencatat semua kasus birth tourism. Foreign Policy memperkirakan praktik ini, bahkan pada puncaknya pada 2015, kurang dari 0,3 persen seluruh kelahiran di Amerika. Dalam beberapa tahun terakhir, diperkirakan ada sekitar 7.000 sampai 9.000 kasus birth tourism per tahun dari berbagai negara. Kelahiran dari ibu warga Tiongkok yang bukan penduduk Amerika diperkirakan hanya berkisar ratusan per tahun.

Angka sekitar 27.000 kelahiran dari perempuan kelahiran Tiongkok yang kadang muncul dalam perdebatan juga bisa menyesatkan. Sebagian besar ibu tersebut sebenarnya sudah menjadi warga negara atau penduduk tetap Amerika.

Dengan kata lain, birth tourism Tiongkok memang ada. Namun, menggambarkannya sebagai gelombang besar yang sedang mengubah demografi Amerika membutuhkan kehati-hatian.

Ketika Birthright Citizenship Amerika Menjadi Aset Strategis

Meski skalanya terbatas, alasan keluarga melakukan birth tourism tetap menarik dari perspektif citizenship studies. Bagi keluarga yang punya sumber daya, melahirkan di Amerika bisa menjadi strategi jangka panjang. Anak memperoleh kewarganegaraan Amerika, sementara keluarga tetap bisa kembali ke Tiongkok dan membesarkannya di sana.

Kelak, kewarganegaraan Amerika membuka berbagai kemungkinan. Anak tersebut dapat kembali untuk tinggal, belajar, atau bekerja di Amerika tanpa harus lebih dulu menjalani proses imigrasi seperti warga asing pada umumnya.

Dalam situasi seperti ini, kewarganegaraan tidak lagi semata-mata soal identitas nasional. Ia juga menjadi aset. Yossi Harpaz membahas kecenderungan ini lewat konsep strategic citizenship: kewarganegaraan kedua dicari atau dipertahankan karena memberi keuntungan mobilitas, pendidikan, pekerjaan, keamanan, dan kesempatan hidup.

Dari perspektif ini, keputusan sebuah keluarga untuk melahirkan anak di Amerika menjadi lebih mudah dipahami. Mereka tidak harus ingin menjadi orang Amerika atau berencana menetap di sana. Mereka mungkin hanya ingin memberi lebih banyak pilihan kepada anaknya.

Foreign Policy bahkan membaca kewarganegaraan Amerika bagi sebagian keluarga kaya Tiongkok sebagai semacam polis asuransi. Paspor Amerika memberi kemungkinan bagi generasi berikutnya untuk punya tempat lain untuk tinggal, belajar, bekerja, dan membangun kehidupan.

Amerika dan Tiongkok Berbeda Soal Kewarganegaraan Ganda

Di sinilah muncul paradoks yang membuat sindiran Trump semakin menarik. Amerika Serikat dan Tiongkok sebenarnya punya pendekatan yang sangat berbeda terhadap kewarganegaraan ganda.

Amerika Serikat menerima kemungkinan seseorang memiliki dua atau bahkan lebih kewarganegaraan. Departemen Luar Negeri AS secara eksplisit menggunakan istilah dual or multiple nationality. Hukum Amerika juga tidak secara umum mewajibkan warganya memilih antara kewarganegaraan Amerika dan kewarganegaraan negara lain.

Seseorang bisa menjadi warga Amerika sekaligus warga negara lain selama hukum negara tersebut memungkinkan. Bahkan memperoleh kewarganegaraan asing tidak dengan sendirinya menghilangkan kewarganegaraan Amerika.

Tiongkok Penganut Kewarganegaraan Tunggal

Tiongkok mengambil posisi berbeda. Pasal 3 Nationality Law of the People’s Republic of China secara tegas menyatakan bahwa Tiongkok tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi warga negaranya. Karena itu, kita perlu berhati-hati dengan anggapan bahwa setiap bayi dari orang tua Tiongkok yang lahir di Amerika otomatis menjadi warga ganda AS–Tiongkok.

Pasal 5 memberikan aturan yang lebih spesifik. Anak yang lahir di luar Tiongkok dari ayah atau ibu warga Tiongkok pada prinsipnya memperoleh kewarganegaraan Tiongkok. Namun, jika orang tua Tiongkok tersebut telah menetap di luar negeri dan anak memperoleh kewarganegaraan asing sejak lahir, anak itu justru tidak memperoleh kewarganegaraan Tiongkok. Jadi, statusnya bergantung pada keadaan konkret orang tua dan cara kedua sistem hukum bekerja.

Hal lain yang menarik, hukum Tiongkok tidak punya mekanisme umum seperti Indonesia, yaitu memiliki dua kewarganegaraan selama masih anak-anak lalu wajib memilih salah satunya ketika mencapai usia tertentu.

Pasal 9 justru mengatur hal berbeda. Warga Tiongkok yang telah menetap di luar negeri dan kemudian secara sukarela memperoleh kewarganegaraan asing akan otomatis kehilangan kewarganegaraan Tiongkok. Pemicunya bukan ulang tahun ke-18 atau ke-21, melainkan keadaan menetap di luar negeri dan memperoleh kewarganegaraan asing secara sukarela.

Perbedaan ini penting. Bagi sebagian keluarga Tiongkok yang memilih melahirkan di Amerika, tujuan strategisnya tidak harus berupa mempertahankan dua paspor untuk anak sepanjang hidupnya. Hal yang paling bernilai justru kepastian bahwa anak memperoleh kewarganegaraan Amerika sejak lahir.

Apakah Birth Tourism Berarti Trump Benar?

Sampai di sini, sindiran Trump kepada Xi Jinping menjadi lebih mudah dipahami. Birth tourism bukan fenomena yang diciptakan sepenuhnya oleh retorika politik. Ada warga asing yang sengaja datang ke Amerika untuk melahirkan, dan pernah berkembang bisnis yang membantu mengatur perjalanan semacam itu.

Karena itu, pertanyaan yang diajukan kubu Trump tidak bisa begitu saja diabaikan. Apakah seseorang yang datang sementara, melahirkan, lalu kembali ke negara asalnya seharusnya bisa menciptakan hubungan kewarganegaraan permanen antara anaknya dan Amerika Serikat?

Dalam studi kewarganegaraan, pertanyaan itu sah. Setiap negara pada akhirnya harus menentukan dasar keanggotaan politiknya. Ada yang memberi bobot besar pada tempat kelahiran, ada yang mengutamakan keturunan, dan ada pula yang menggabungkan tempat lahir, keturunan, tempat tinggal, serta hubungan sosial.

Namun, mengakui adanya persoalan birth tourism tidak otomatis berarti menerima kesimpulan bahwa birthright citizenship harus dihapus. Kita perlu membedakan antara penyalahgunaan sistem imigrasi dan prinsip kewarganegaraan yang dilindungi konstitusi.

Amerika sebenarnya sudah melakukan pembedaan itu. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa perjalanan dengan tujuan utama melahirkan di Amerika agar anak memperoleh kewarganegaraan bukan alasan yang sah untuk mendapat visa kunjungan.

Jika seseorang berbohong saat mengajukan visa, negara bisa menindak pelanggaran itu. Jika perusahaan membantu klien mengelabui petugas imigrasi, pemerintah bisa menindak perusahaannya. Negara berhak menjaga integritas sistem imigrasinya.

Namun, mengubah prinsip konstitusional yang menentukan kewarganegaraan orang yang lahir di wilayah Amerika adalah persoalan dengan skala yang jauh berbeda.

Ketika Kewarganegaraan Dipandang sebagai Permainan Zero-Sum

Mari kembali ke unggahan Trump. Kata paling menarik sebenarnya bukan “China” atau “Xi Jinping”, melainkan WIN: kemenangan.

Pilihan kata itu membingkai kewarganegaraan sebagai permainan zero-sum. Jika seorang anak dari warga Tiongkok memperoleh kewarganegaraan Amerika, Tiongkok dianggap menang dan, secara implisit, Amerika berarti kehilangan sesuatu.

Sebagai retorika politik, konstruksi ini sangat efektif. Namun, sebagai cara memahami kewarganegaraan, persoalannya jauh lebih kompleks.

Seorang anak yang lahir di California dari orang tua Tiongkok dan memperoleh kewarganegaraan Amerika bukanlah “warga Amerika milik Tiongkok”. Secara hukum, ia adalah warga negara Amerika, memperoleh hak sebagai warga Amerika, dan berada dalam hubungan hukum dengan negara tersebut.

Lebih menarik lagi, hukum Tiongkok sendiri tidak serta-merta menganggap semua anak itu sebagai warga negaranya. Dalam keadaan yang diatur Pasal 5 tadi, anak tersebut bahkan tidak memperoleh kewarganegaraan Tiongkok sejak lahir.

Maka, menyebut birthright citizenship Amerika sebagai “kemenangan Tiongkok” mengaburkan sesuatu yang mendasar. Beijing tidak sedang memperoleh tambahan warga negara lewat putusan Mahkamah Agung Amerika. Justru Amerika yang sedang menentukan siapa yang dianggap sebagai orang Amerika.

Birthright Citizenship Amerika: Kewarganegaraan sebagai Membership

Di sinilah perdebatan birthright citizenship Amerika membawa kita kepada persoalan yang lebih fundamental: apa sebenarnya yang diberikan sebuah negara ketika memberikan kewarganegaraan?

Jawabannya mencakup paspor, hak tinggal, hak politik, dan perlindungan diplomatik. Namun, dalam citizenship studies, kewarganegaraan pada akhirnya berbicara soal membership, yaitu pengakuan bahwa seseorang merupakan anggota sebuah komunitas politik.

Karena itu, setiap hukum kewarganegaraan sebenarnya sedang menentukan batas antara “kita” dan “mereka”. Negara harus memutuskan hubungan seperti apa yang dianggap cukup kuat untuk menghasilkan keanggotaan.

Trump menganggap batas keanggotaan Amerika terlalu longgar. Sebaliknya, konstruksi konstitusional Amerika sejak Amandemen Ke-14 memberikan bobot sangat besar kepada kelahiran di wilayah negara. Perbedaan ini bukan sekadar perselisihan mengenai kebijakan imigrasi. Ia adalah perdebatan mengenai bagaimana Amerika mendefinisikan dirinya sendiri.

Bayi Tidak Memilih Tempat Ia Dilahirkan

Ada satu dimensi yang mudah terlupakan ketika pembicaraan berpusat pada birth tourism. Bayi tidak membeli tiket pesawat, mengajukan visa, memilih rumah sakit, atau menentukan kapan ibunya memasuki Amerika Serikat. Semua keputusan itu dibuat oleh orang tuanya, tetapi kewarganegaraan yang diperdebatkan adalah kewarganegaraan sang anak.

Di sinilah birthright citizenship Amerika punya dimensi normatif yang penting. Prinsip ini membuat status kewarganegaraan seorang anak tidak sepenuhnya bergantung pada status hukum atau keputusan orang tuanya.

Dalam sejarah Amerika, hal itu bukan persoalan kecil. Amandemen Ke-14 lahir setelah Perang Saudara dan penghapusan perbudakan. Salah satu persoalan fundamental yang hendak diselesaikannya adalah memastikan adanya kewarganegaraan nasional yang tidak dapat dengan mudah ditolak kepada kelompok tertentu yang lahir di Amerika.

Karena itu, membaca birthright citizenship semata-mata lewat persoalan imigrasi abad ke-21 berisiko melepaskannya dari sejarah yang melahirkan prinsip tersebut.

Birthright Citizenship Amerika Berbeda dengan Sistem Indonesia

Perdebatan Amerika dan Tiongkok menjadi semakin menarik ketika dibandingkan dengan Indonesia. Ketiganya menawarkan konstruksi yang berbeda.

Amerika menerapkan jus soli secara luas dan menerima kemungkinan dual or multiple nationality. Tiongkok menempatkan keturunan sebagai dasar penting kewarganegaraan, tetapi secara tegas tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Indonesia berada di antara keduanya.

UU Nomor 12 Tahun 2006 pada dasarnya memberi bobot utama kepada ius sanguinis atau keturunan dan menerapkan ius soli secara terbatas. Namun, Indonesia juga mengakui kewarganegaraan ganda terbatas bagi beberapa kategori anak.

Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan itu disampaikan paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Perbandingan ketiga negara ini memperlihatkan bahwa tidak ada satu formula universal untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara. Amerika memberi bobot besar kepada tanah kelahiran dan relatif menerima pluralitas kewarganegaraan. Tiongkok tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Indonesia menerimanya secara terbatas pada masa anak.

Pilihan ini bukan sekadar persoalan teknis hukum. Ia mencerminkan sejarah, migrasi, demografi, dan cara setiap negara membayangkan komunitas politiknya.

Trump Tidak Berhenti di Truth Social

Unggahan Trump ternyata bukan sekadar luapan kekesalan setelah kalah di Mahkamah Agung. Pemerintahannya kembali bergerak.

Pada 6 Agustus 2026, Trump menandatangani dua perintah eksekutif terkait kewarganegaraan. Salah satunya secara khusus berjudul Ending Birth Tourism. Kebijakan ini mengarahkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keamanan Dalam Negeri mengambil langkah untuk menghentikan praktik masuk ke Amerika menggunakan visa nonimigran dengan tujuan melahirkan demi memperoleh kewarganegaraan bagi anak melalui birthright citizenship Amerika.

Perkembangan ini justru memperjelas pembedaan yang penting sejak awal. Pemerintah bisa berusaha mengendalikan birth tourism lewat instrumen hukum imigrasi. Sementara itu, persoalan apakah seorang anak yang telah lahir di Amerika merupakan warga negara berada dalam ranah hukum kewarganegaraan dan konstitusi.

Keduanya berhubungan, tetapi bukan persoalan yang identik.

Membaca Kembali Unggahan Trump

Setelah membaca Amandemen Ke-14, kasus Wong Kim Ark, fenomena birth tourism, hukum kewarganegaraan Tiongkok, dan kebijakan terbaru pemerintahan Trump, saya kembali membaca unggahan yang mengawali tulisan ini.

Ucapan selamat kepada Xi Jinping memang efektif sebagai komunikasi politik. Hanya dalam beberapa kata, Trump berhasil menghubungkan Tiongkok, imigrasi, kewarganegaraan, dan gagasan bahwa Amerika sedang kehilangan kendali atas siapa yang menjadi warga negaranya.

Namun, justru setelah melihat hukum Tiongkok, sindiran itu menjadi semakin paradoksal. Amerika menerima kemungkinan seseorang punya lebih dari satu kewarganegaraan. Tiongkok justru tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Dalam keadaan tertentu, seorang anak dari orang tua Tiongkok yang lahir sebagai warga Amerika bahkan tidak memperoleh kewarganegaraan Tiongkok.

Jadi, ketika bayi tersebut menjadi warga negara Amerika, siapa sebenarnya yang memperoleh “kemenangan besar” itu?

Pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan memilih Amerika atau Tiongkok. Kewarganegaraan bukan pertandingan sepak bola. Bertambahnya satu warga di satu sisi tidak berarti kekalahan bagi sisi lainnya.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah Amerika masih menganggap kelahiran di wilayahnya sebagai hubungan yang cukup kuat untuk menjadikan seseorang anggota komunitas politik Amerika. Untuk saat ini, Mahkamah Agung menjawab: ya. Trump menganggap batas itu perlu diubah, dan perdebatan tersebut masih akan berlanjut.

Namun, dari perspektif kewarganegaraan, satu hal menjadi semakin jelas. Perdebatan ini bukan hanya tentang perempuan Tiongkok yang datang ke Amerika untuk melahirkan, visa turis, atau satu unggahan provokatif di Truth Social.

Ia adalah perdebatan klasik tentang membership yang muncul kembali dalam wajah baru: siapa yang kita akui sebagai bagian dari “kita”, dan hubungan apa yang dianggap cukup kuat untuk menjadikan seseorang anggota komunitas politik?