Masyarakat Kota Tanjung Pinang kini dapat mengurus perubahan data kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan dengan cara yang lebih mudah. Melalui inovasi Sidang di Mal. Pengadilan
10 Juli lalu, media sosial diramaikan dengan kabar kelahiran seorang bayi laki-laki di Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo yang diberi nama Muhammad
Pernikahan siri masih menjadi pilihan sebagian masyarakat karena dianggap lebih sederhana atau untuk menghindari proses administrasi perkawinan. Namun, tidak semua orang memahami bahwa terdapat risiko
Administrasi Kependudukan atau Adminduk Jakarta menjadi salah satu fokus utama menuju HUT ke-500 Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperingati 500 tahun Kota Jakarta pada
Transformasi digital administrasi kependudukan di Indonesia terus berkembang melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini menjadi bagian dari upaya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Warga disabilitas, lansia, dan masyarakat yang sedang sakit kini tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan. Melalui inovasi SIP PISAN, Pemerintah Kota
Kalau anda baru saja mengetik “cara aktivasi IKD” di Google, hati-hati. Bukan aplikasi resmi yang muncul di urutan teratas, melainkan situs yang merupakan link
Layanan Dukcapil Jakarta memasuki babak baru. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan aplikasi Alpukat Betawi versi 2.0. Peluncuran dilakukan tepat
Jumlah penduduk Indonesia 2026 resmi hampir menembus angka 290 juta jiwa. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) dinamis per
Indonesia menempatkan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Sedangkan di Vietnam pengelolaan data penduduk, identitas warga, hingga identitas
Dalam praktik pengasuhan anak di Indonesia, khususnya pada lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan, terdapat dokumen penting yang sering digunakan yaitu Surat Pernyataan Penyerahan
Banyak masyarakat masih belum menyadari bahwa iuran BPJS Kesehatan sebenarnya bisa ditanggung pemerintah melalui program PBI-JK. Program ini kembali dilanjutkan pada 2026 untuk membantu warga
Warga Kota Tangerang sebenarnya tak perlu lagi repot datang antre ke kantor hanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Bahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan seluruh layanan
Tidak semua anak yang tinggal di panti asuhan adalah anak yatim piatu. Dalam banyak kasus, ada anak-anak yang untuk sementara waktu dititipkan oleh orang tua
Bayangkan mengurus keperluan administrasi kependudukan (adminduk) ketika seseorang berstatus sebagai warga binaan. Tentu sangat merepotkan dan belum tentu mendapatkan ijin keluar dari tempat pembinaan. Padahal
Pengasuhan anak di panti asuhan memerlukan komitmen yang jelas dan tertulis antara lembaga pengasuhan dengan orang tua atau wali anak. Dalam proses penitipan dan pengasuhan
Warga binaan dapat layanan Jebol Master Dukcapil Bengkalis dalam upaya memastikan pemenuhan hak administrasi kependudukan. Program ini menghadirkan perekaman KTP elektronik dan pemadanan NIK langsung
Bagi sebagian orang, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) mungkin dianggap sebagai dokumen biasa. Namun bagi anak-anak panti asuhan seperti Dolin, KTP bukan sekadar kartu identitas.
Bagi sebagian orang, KTP mungkin hanya dianggap sebagai kartu identitas biasa. Namun bagi Hartadi dan anak-anak di Panti Asuhan Pintu Elok, Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Pencatatan sipil menjadi layanan dasar yang sangat menentukan hak warga negara. Pemprov Kalsel melalui Dinas Dukcapil Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi bersama Dukcapil kabupaten/kota, Pengadilan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) bukan hanya soal data dan angka. Di balik jutaan identitas yang tercatat, tersimpan cerita-cerita unik yang mencerminkan kreativitas, budaya,
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
