Demokrasi selalu diuji bukan hanya oleh kualitas pemilunya, melainkan oleh cara negara menggunakan kewenangan koersifnya. Dalam kerangka inilah polisi menjadi penting dipercakapkan, sebab polisi adalah
Serangan air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus memicu reaksi keras dari DPR. Komisi III DPR RI menegaskan negara wajib memberikan perlindungan penuh
Kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI) adalah izin tinggal tetap seumur hidup tanpa melepaskan kewarganegaraan asing. Yang diluncurkan Ditjen Imigrasi per November 2025 (Hari Bakti
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah berdampak pada terganggunya sejumlah rute penerbangan internasional. Di tengah situasi tersebut, sejumlah 58.873 jamaah
Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Teheran merilis pengumuman resmi tertanggal 4 Maret 2026. Isinya adalah tentang perkembangan situasi keamanan di Iran. Selain itu juga
27. Dasar Hukum Pencatatan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak. Dasar Hukum: Jawab: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-undang 12 Tahun 2006
Konsep modal sosial (social capital) dipopulerkan oleh Robert D. Putnam, ilmuwan politik dari Harvard University, terutama melalui karya monumentalnya Bowling Alone (2000). Disitu Putnam membedakan
1. Unsur Pembentukan Suatu Negara Pertanyaan: Unsur apa saja dalam pembentukan suatu negara? Jawaban: Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak
Selain peristiwa banjir besar yang terjadi di Aceh dan Sumatera, yang tergolong bencana alam. Ada dua peristiwa memilukan terjadi di penghujung 2025. Pertama, ambruknya bangunan
Pemerintah Indonesia resmi melangkah ke era baru pengelolaan data nasional. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),
Di negara sebesar dan seberagam Indonesia, kerukunan bukanlah kondisi yang hadir dengan sendirinya. Sebaliknya, stabilitas sosial dibangun melalui proses panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk
Upaya memastikan Akal Imitasi (AI) bekerja tanpa bias semakin mendapat perhatian global, termasuk di Eropa. Portugal menjadi salah satu negara yang bergerak cepat dengan membekali
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai menata ulang persoalan kewarganegaraan komunitas keturunan Filipina di wilayah perbatasan Sulawesi Utara (Sulut). Dalam konteks lokal, kelompok ini kerap
Modul Pengantar Statistik Hayati disusun oleh Sekretariat Nasional AKPSH. Modul bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas lembaga dalam memproduksi statistik hayati yang andal. AKPSH merupakan
Pemerintah Sri Lanka bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan inisiatif transformasional ‘OneRegistry’. Sebuah sistem pencatatan sipil dan statistik vital (CRVS) berbasis digital di Kolombo, 10 Februari 2025.
Kasus yang dialami Nur Amira pada awalnya diungkap oleh Z, putrinya. Ia mengungkapkannya melalui sepucuk surat yang ditulisnya untuk Kepala Kantor Imigrasi Agam pada 24
Amira yang sehari-hari bekerja di sebuah peternakan burung puyuh tersebut, setelah berkeluarga tetap menjalani hari-hari normalnya di Payakumbuh. Hingga suatu hari di tahun 2024, seseorang
Payakumbuh, medio 1990-an. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, seorang anak perempuan berusia delapan tahun dibawa oleh ibunya dari Melaka, Malaysia, menuju rumah keluarga
“Without a birth certificate, you don’t exist in the eyes of the state.”— Filippo Grandi, Komisaris Tinggi UNHCR. Akta kelahiran bukan sekadar dokumen administratif pencatatan
Jutaan orang di dunia hidup tanpa kewarganegaraan, dan yang lebih memprihatinkan, sepertiganya adalah anak-anak. Kondisi ini membuat mereka rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan, tidak bisa
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kembali menghadirkan gagasan segar untuk dunia pendidikan. Pada Sabtu, 24 Mei 2025, FISH UNJ menggelar
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
