Sebuah Ikatan yang Tak Tercatat: Ketika Ketakutan Mengalahkan Perlindungan Kehidupan:
Pernikahan Adat yang Belum Tercatat di Negara
Di sudut Parung Panjang, Kabupaten Bogor, hamparan sawah warisan leluhur menjadi saksi perjalanan hidup A Sun (50) dan Yumi (48). Empat hingga lima generasi keluarga mereka telah hidup dan merawat tanah yang sama. Tradisi etnis Tionghoa pun tetap mengakar dalam kehidupan keluarga tersebut.
Pada tahun 1990, di bawah atap sebuah wihara, A Sun dan Yumi mengucapkan janji perkawinan dalam sebuah pemberkatan yang sakral. Keluarga menyaksikan ikatan tersebut. Waktu terus berjalan. Tiga puluh enam tahun kemudian, mereka telah dikaruniai tiga anak yang kini beranjak remaja.
Namun, ada satu hal penting yang belum mereka miliki: pencatatan pernikahan secara resmi dalam administrasi negara. Pernikahan yang telah dijalani dalam kehidupan keluarga dan tradisi belum sepenuhnya hadir dalam dokumen kependudukan.
Ketika Akta Kelahiran Tidak Mencantumkan Nama Ayah
Suatu hari, Wihara Windu Paramita di Kampoeng Ciresek menjadi tempat pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bogor bersama Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) hadir melalui pelayanan keliling.
Tiga anak A Sun akhirnya memperoleh akta kelahiran. Bagi keluarga tersebut, dokumen itu tentu menjadi kabar baik. Namun, ketika A Sun melihat akta kelahiran anak-anaknya, muncul pertanyaan yang mengusik hatinya.
Nama A Sun tidak tercantum sebagai ayah dalam dokumen tersebut. Anak-anaknya tercatat dengan identitas ibu, sementara sosok ayah yang selama ini hadir dan bekerja keras untuk keluarga belum tercermin sebagaimana yang ia harapkan dalam dokumen kependudukan.
“Kenapa nama saya tidak ada?” tanya A Sun, dengan nada getir yang tertahan.
Petugas kemudian memberikan penjelasan. Pencatatan pernikahan memiliki konsekuensi penting dalam administrasi kependudukan dan hubungan hukum keluarga. Dokumen perkawinan menjadi salah satu dasar penting untuk memberikan kepastian mengenai status keluarga serta melindungi hak-hak pasangan dan anak.
“Takut Nanti Cerainya Susah”
A Sun terdiam. Ia memahami pentingnya perlindungan hukum. Namun, alasan yang kemudian ia sampaikan justru memperlihatkan sebuah ironi.
“Takut nanti cerainya susah,” bisiknya lirih.
Kalimat sederhana itu menggambarkan ketakutan yang mungkin juga ada dalam pikiran sebagian masyarakat. Pernikahan yang seharusnya dimulai dengan harapan untuk membangun keluarga yang bahagia justru dibayangi kemungkinan terburuk: perceraian.
Bagi A Sun, tidak mencatatkan pernikahan mungkin terasa sebagai cara untuk menghindari kerumitan jika suatu hari rumah tangga berakhir. Namun, keputusan tersebut dapat menimbulkan persoalan administrasi dan hukum yang justru harus dihadapi kemudian, terutama ketika menyangkut kepentingan anak.
Di sinilah pentingnya memahami bahwa pencatatan pernikahan bukanlah persiapan untuk bercerai. Pencatatan merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum kepada keluarga ketika kehidupan berjalan sesuai harapan maupun ketika menghadapi persoalan.
Pernikahan Tidak Tercatat dan Dampaknya bagi Hak Anak
Persoalan pernikahan tidak tercatat tidak berhenti pada hubungan antara suami dan istri. Anak juga dapat merasakan dampaknya, terutama dalam urusan administrasi kependudukan dan pembuktian hubungan keluarga.
Bagi anak yang sedang tumbuh menjadi remaja, identitas memiliki arti yang sangat besar. Nama orang tua dalam dokumen resmi bukan sekadar rangkaian kata. Identitas tersebut berkaitan dengan pengakuan administratif, akses terhadap berbagai layanan, serta kepastian mengenai hubungan keluarga.
Karena itu, persoalan yang dialami anak-anak A Sun perlu dilihat bukan sebagai kesalahan yang harus dibebankan kepada mereka. Anak tidak seharusnya menanggung konsekuensi dari keputusan administratif yang dibuat orang tuanya di masa lalu.
Dalam urusan waris pun, dokumen dan bukti hubungan keluarga memiliki peran penting. Persoalan waris dapat menjadi semakin rumit apabila status perkawinan dan hubungan keluarga tidak memiliki dokumentasi yang memadai. Karena itu, pencatatan sejak awal merupakan langkah pencegahan agar keluarga memiliki dasar administrasi yang lebih jelas ketika menghadapi persoalan di kemudian hari.
Pencatatan Pernikahan Memberikan Kepastian Hukum
Pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas birokrasi. Dalam kehidupan keluarga, pencatatan membantu menghadirkan kepastian hukum mengenai hubungan suami, istri, dan anak sesuai ketentuan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena itu, membangun keluarga tidak hanya membutuhkan komitmen emosional dan spiritual, tetapi juga kesadaran terhadap aspek hukum.
Pernikahan yang telah dilaksanakan secara adat atau keagamaan perlu memperoleh kepastian administrasi sesuai ketentuan negara. Dengan demikian, nilai sakral perkawinan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hukum bagi keluarga.
Pencatatan juga memberikan manfaat ketika keluarga berhadapan dengan berbagai kebutuhan administrasi, seperti pengurusan dokumen kependudukan, pembuktian hubungan keluarga, maupun persoalan hukum yang berkaitan dengan pasangan dan anak.
Menjembatani Tradisi, Keluarga, dan Hukum Negara
Kehadiran Dukcapil dan IKI di tengah masyarakat menunjukkan bahwa edukasi administrasi kependudukan perlu dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi. Masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa suatu dokumen penting. Mereka juga perlu memahami mengapa dokumen tersebut penting bagi kehidupan keluarga.
Pencatatan sipil dapat menjadi jembatan antara tradisi dan kepastian hukum. Tradisi dan keyakinan tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama, negara memiliki mekanisme administrasi untuk memastikan hak-hak warga negara terlindungi.
Dalam konteks inilah pelayanan jemput bola memiliki arti strategis. Negara hadir mendekati masyarakat, termasuk keluarga yang selama bertahun-tahun belum menyelesaikan persoalan administrasi kependudukannya.
Bagi keluarga seperti A Sun dan Yumi, pelayanan tersebut bukan sekadar urusan dokumen. Ada harapan agar kehidupan keluarga yang telah dibangun selama puluhan tahun dapat memperoleh kepastian administrasi yang lebih baik.
Pencatatan Pernikahan Bukan Persiapan untuk Bercerai
Kekhawatiran terhadap perceraian memang dapat dipahami. Tidak ada pasangan yang menikah dengan harapan rumah tangganya berakhir. Namun, ketakutan terhadap kemungkinan perceraian tidak semestinya membuat keluarga mengabaikan perlindungan hukum yang dibutuhkan sejak awal.
Mencatatkan pernikahan bukan berarti meragukan cinta atau membuka jalan menuju perceraian. Sebaliknya, pencatatan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pasangan dan anak. Ketika hubungan keluarga memperoleh kepastian hukum, hak-hak anggota keluarga memiliki dasar yang lebih jelas untuk dilindungi.
Kisah A Sun dan Yumi menjadi pengingat bahwa keputusan orang tua dapat membawa dampak panjang bagi anak. Karena itu, kepastian hukum sebaiknya tidak menunggu sampai masalah muncul. Lebih baik melindungi keluarga hari ini daripada mencari jalan keluar ketika persoalan sudah menjadi rumit.
Pada akhirnya, cinta membutuhkan keberanian. Bukan hanya keberanian untuk memulai kehidupan bersama, tetapi juga keberanian untuk memastikan bahwa keluarga yang dibangun memiliki perlindungan hukum yang memadai. Pencatatan pernikahan adalah salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab tersebut.
Penutup
Kisah dari Parung Panjang memperlihatkan bahwa selembar dokumen dapat memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar administrasi. Di balik akta kelahiran dan pencatatan perkawinan terdapat identitas, hak anak, kepastian hubungan keluarga, dan perlindungan hukum untuk masa depan.
Karena itu, jangan menunda pencatatan pernikahan hanya karena takut menghadapi kemungkinan perceraian. Pernikahan dibangun untuk menghadirkan keluarga yang bahagia dan kekal. Dan ketika keluarga itu benar-benar kita cintai, memberikan kepastian hukum kepada pasangan dan anak adalah bagian dari tanggung jawab kita.
@Paschasius Hosti Prasetyadji
Peneliti senior Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (Yayasan IKI)
https://www.yayasan-iki.or.id/info/berita/31/07/2026/kisah-mastini-warga-baduy-luar-miliki-ktp-kk/
