Pendidikan tak pernah sepenuhnya netral. Di balik setiap kurikulum selalu tersimpan pandangan tentang manusia, masyarakat, dan Tuhan. Karena itu, politik pendidikan agama bukan sekadar soal
Pendidikan kewarganegaraan untuk anak muda di sekolah-sekolah Inggris dinilai masih diajarkan terlalu “lemah”. Karena itu, pernah muncul usulan agar materi ini diberikan dasar hukum yang
Belakangan tersiar kabar bahwa banyak siswa dan guru mengeluhkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang dianggap terlalu padat. Materi yang harus dipelajari tidak hanya banyak, tapi
Indonesia adalah negara besar, dengan 17.000 pulau, berpenduduk 270 juta jiwa, ratusan etnis dan bahasa. Bayangkan jika tidak ada yang menyatukan semua perbedaan ini —
Bayangkan kamu sedang berada di luar negeri. Saat seseorang bertanya, “Kamu dari mana?” tentu kamu akan menjawab, “Saya dari Indonesia.” Jawaban sederhana itu sebenarnya lahir
Pendidikan adalah hak dasar setiap orang. Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, dengan tegas menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jaminan ini
Ujian dalam Pendidikan Kewarganegaraan sering dipahami sebatas alat ukur: soal, jawaban, dan angka yang kemudian dijadikan dasar penilaian. Namun, jika ditelisik lebih dalam, ujian kewarganegaraan
Kenapa Pendidikan Kewarganegaraan Penting untuk Masa Depan Indonesia? Pertama, pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bukan sekadar pelajaran hafalan tentang Pancasila, UUD 1945, atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Belakangan, kelompok tertentu ribut soal ijazah Jokowi. Mereka terus mempersoalkan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Isu lama ini
Meskipun berstatus Ibu Kota, tidak semua warga yang tinggal di Jakarta terdata. Kelompok marginal di Pondok Labu, Jakarta Selatan, tidak mempunyai dokumen kependudukan sehingga kehilangan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
