Pengasuhan anak di panti asuhan memerlukan komitmen yang jelas dan tertulis antara lembaga pengasuhan dengan orang tua atau wali anak. Dalam proses penitipan dan pengasuhan
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meluruskan isu yang berkembang soal rencana pengenaan denda bagi warga yang kehilangan KTP elektronik (e-KTP). Ia menegaskan, pemerintah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI mengusulkan 13 poin perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Pencatatan sipil menjadi layanan dasar yang sangat menentukan hak warga negara. Pemprov Kalsel melalui Dinas Dukcapil Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi bersama Dukcapil kabupaten/kota, Pengadilan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) bukan hanya soal data dan angka. Di balik jutaan identitas yang tercatat, tersimpan cerita-cerita unik yang mencerminkan kreativitas, budaya,
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Pemohon dinilai tidak memiliki kerugian konstitusional yang memenuhi
Sekretariat Jenderal DPR RI kembali memperpanjang kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini menegaskan komitmen DPR
Kabar baik buat kamu yang ingin mengurus dokumen kependudukan di bulan puasa. Direktorat Jenderal Dukcapil (Ditjen Dukcapil) memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap buka dan
15. Apa persyaratan pembuatan akta kelahiran, untuk contoh pemegang KTP dan KK Kota Tangerang? Jawab: Fotokopi KTP orangtua ybs Fotokopi KTP Saksi Fotokopi KK
Akurasi dan integrasi data kini menjadi kunci efektivitas kebijakan publik di era pemerintahan digital. Pemerintah menegaskan bahwa data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian perintahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi. Untuk mengirim tim ke Aceh, Sumatera Utara (Sumut),
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi kebijakan percepatan integrasi data kependudukan nasional. Hal ini dilakukan menyusul masih adanya persoalan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar kembali menghadirkan terobosan baru dalam layanan administrasi kependudukan. Melalui kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Pemprov Kalbar resmi meluncurkan Program Aksi
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus mempercepat transformasi digitalnya. Salah satu langkah terpenting adalah integrasi data dukcapil nasabah dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Inovasi pelayanan publik “Bahtera Kita” disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban. Kini resmi mendapatkan sertifikat Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum.
Ketika kita mengurus akta kelahiran anak, KTP elektronik, perpindahan domisili, hingga pencatatan kematian seseorang, sering kali kita membayangkannya sebagai urusan “dukcapil” biasa. Padahal, di balik
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat membuka layanan pengurusan dokumen kependudukan yang hilang bagi warga terdampak korban kebakaran di Jalan Tomang Banjir
Berbicara mengenai masalah kewarganegaraan, tentu mau tidak mau kita harus memperhatikan dan menghayati suasana batin para pendiri bangsa. Dalam sidangnya di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Sejak tahun 2018, Karni bergabung menjadi relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI). Bersama IKI, Wanita berusia 47 tahun ini telah membantu mengurus kurang lebih 100 dokumen
Sekarang mau cetak Kartu Keluarga (KK) nggak perlu repot ke kantor Dukcapil lagi. Tinggal buka HP, isi data, tunggu file masuk ke e-mail atau SMS,
Kabupaten Jember kembali menjadi tuan rumah bagi ribuan mahasiswa dalam program KKN Kolaboratif 2025. KKN kali ini mengusung tema “Desa Cinta” (Desa Cerdas, Inklusif, dan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
