
BRIN: Riset Kependudukan Kunci Indonesia Emas 2045
Riset kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai jumlah, karakteristik, mobilitas, dan perubahan penduduk, berbagai


Riset kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai jumlah, karakteristik, mobilitas, dan perubahan penduduk, berbagai

Kasus KTP palsu kembali menjadi sorotan setelah seorang dokter di Palembang menjadi korban dugaan penipuan identitas oleh suaminya sendiri. Selama empat tahun menjalani rumah tangga,

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini berkembang jauh melampaui chatbot biasa. Teknologi terbaru yang dikenal sebagai Agentic AI bahkan sudah mampu mengambil keputusan dan

Penyaluran bansos mulai memasuki era baru seiring dorongan digitalisasi layanan publik melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Inovasi ini tidak hanya menyentuh administrasi kependudukan, tetapi juga

Bayangkan mengurus keperluan administrasi kependudukan (adminduk) ketika seseorang berstatus sebagai warga binaan. Tentu sangat merepotkan dan belum tentu mendapatkan ijin keluar dari tempat pembinaan. Padahal

Buruh bisa dicantumkan sebagai pekerjaan di Kartu Tanda Penduduk. Selama ini mungkin sebagian besar dari kita hanya merasa memiliki pilihan antara pegawai negeri sipil, pegawai

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI mengusulkan 13 poin perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Bagi sebagian orang, KTP mungkin hanya dianggap sebagai kartu identitas biasa. Namun bagi Hartadi dan anak-anak di Panti Asuhan Pintu Elok, Pamulang, Kota Tangerang Selatan,

Polusi tidak hanya berdampak pada paru-paru dan jantung, tetapi kini juga dikaitkan dengan kesuburan manusia. Sebuah studi di Denmark menemukan keterkaitan antara polusi dan risiko

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri merilis Data Kependudukan Bersih Indonesia Semester II Tahun 2025. Hasilnya, jumlah penduduk Indonesia tercatat

Sekretariat Jenderal DPR RI kembali memperpanjang kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini menegaskan komitmen DPR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan menyiapkan strategi peningkatan pelayanan publik melalui konsep “Tiga O”: online, offline, dan ojol. Strategi ini dipaparkan

Fenomena unik kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Seorang perempuan menjadi sorotan warganet karena mendadak jadi presiden. Hal ini terjadi karena profesinya di dokumen Kartu

Kabar baik buat kamu yang ingin mengurus dokumen kependudukan di bulan puasa. Direktorat Jenderal Dukcapil (Ditjen Dukcapil) memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap buka dan

Kabar baik bagi para akademisi, peneliti, dan pegiat studi kewarganegaraan di Indonesia. Jurnal Identitas disingkat JID kini sudah terindeks di Garuda. Garba Rujukan Digital Kementerian

20. Apa Manfaat Akta Kematian? Jawab: Penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris

Akurasi dan integrasi data kini menjadi kunci efektivitas kebijakan publik di era pemerintahan digital. Pemerintah menegaskan bahwa data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Unsur Pembentukan Suatu Negara Pertanyaan: Unsur apa saja dalam pembentukan suatu negara? Jawaban: Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak

Hari ini menjadi momen yang tepat untuk kembali menyoroti peran penting kaum muda dalam dinamika kependudukan dunia. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian perintahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi. Untuk mengirim tim ke Aceh, Sumatera Utara (Sumut),

Sepanjang tahun 2025, isu kewarganegaraan dan administrasi kependudukan kembali masuk ke dalam agenda pembahasan kebijakan nasional. Namun, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kedua isu ini tetap berada
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi