Mau pindah alamat? Kini tidak perlu lagi repot meminta surat pengantar RT/RW. Pengajuan pindah domisili dapat dilakukan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari ponsel. Warga juga tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) daerah asal untuk mengurus Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI).
Kemudahan tersebut merupakan bagian dari digitalisasi layanan administrasi kependudukan yang terus dikembangkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Tim Teknis Bidang Identitas Penduduk pada Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sesario Fernandes. Ia mengatakan penyederhanaan tersebut bertujuan memangkas tahapan birokrasi dalam mengurus perpindahan penduduk.
“Dulu warga harus bolak-balik ke RT, RW, sampai kantor Dukcapil hanya untuk mengurus surat pindah. Sekarang, cukup dari ponsel, semua bisa diselesaikan tanpa tatap muka,” kata Sesario, seperti dikutip BatamToday, Minggu 6 September 2026.
Cara Pindah Alamat Lewat IKD
Syarat utamanya, warga sudah memiliki akun IKD yang aktif. Data KTP elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) juga harus sudah terintegrasi dengan akun tersebut. Jika sudah, pengajuan surat pindah dapat dimulai langsung melalui aplikasi IKD.
Caranya cukup sederhana. Buka aplikasi IKD, kemudian pilih menu Pelayanan. Setelah itu, pilih Surat Keterangan Pindah Individu. Pemohon kemudian mengisi alamat tujuan baru secara lengkap dan mengirimkan permohonan secara daring.
Petugas Dukcapil akan memeriksa permohonan tersebut. Jika disetujui, SKPWNI diterbitkan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dokumen akan dikirim melalui tautan resmi ke alamat surel pemohon.
SKPWNI juga tidak harus dicetak di kantor Dukcapil. Warga dapat mencetaknya sendiri menggunakan kertas HVS A4 80 gram.
SKPWNI Sudah Terbit, Lalu Apa?
Nah, ini bagian yang perlu diperhatikan. Mendapatkan SKPWNI bukan berarti seluruh proses pindah alamat sudah selesai.
SKPWNI merupakan dokumen perpindahan yang menjadi dasar untuk melanjutkan proses administrasi kependudukan di daerah tujuan.
Setelah pindah, warga perlu memastikan proses kedatangannya diselesaikan di Dukcapil daerah tujuan. Tahap ini diperlukan agar data kependudukan masuk ke alamat baru dan dokumen kependudukan dapat diperbarui.
Jika pindah seorang diri, misalnya, warga dapat masuk ke dalam KK keluarga yang sudah berada di alamat tujuan atau membentuk KK baru sesuai ketentuan.
Jika seluruh keluarga pindah, KK akan diperbarui berdasarkan alamat tempat tinggal yang baru.
Jadi, jangan berhenti setelah menerima SKPWNI. Pastikan proses pindah datang telah selesai sampai KK pada alamat baru diterbitkan.
Bagaimana dengan KTP-el?
Pindah domisili berarti alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukan juga berubah. Dukcapil di berbagai daerah umumnya secara otomatis akan menerbitkan KK dan KTP bagi kepala keluaga dan anggota keluarga yang sudah wajib KTP.
Data pada IKD sendiri bersumber dari database kependudukan nasional melalui SIAK. Karena itu, perubahan data yang telah diproses dalam SIAK menjadi dasar pemutakhiran informasi kependudukan pada IKD.
Setelah seluruh proses selesai, ada baiknya memeriksa kembali KK, KTP-el, dan IKD. Pastikan ejaan nama, status perkawinan, alamat serta susunan anggota keluarga sudah sesuai.
Pindah Alamat Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW
Kemudahan ini juga menegaskan penyederhanaan pelayanan administrasi kependudukan. Pindah alamat tidak lagi harus dimulai dengan meminta surat pengantar RT/RW.
Kini, dengan IKD, pengajuan SKPWNI bahkan dapat dimulai dari ponsel.
Secara sederhana, alurnya menjadi: buka IKD → ajukan Surat Keterangan Pindah → SKPWNI terbit → selesaikan proses kedatangan di daerah tujuan → KK alamat baru diterbitkan → sesuaikan KTP-el dengan alamat baru.
Meski prosesnya semakin mudah, warga tetap perlu memastikan seluruh tahapan selesai. Jangan sampai sudah tinggal di alamat baru, tetapi data kependudukan masih tercatat di alamat lama.
Digitalisasi melalui IKD pada akhirnya bukan sekadar memindahkan formulir dari loket ke layar ponsel. Tujuannya adalah membuat pelayanan administrasi kependudukan lebih sederhana, cepat, dan tidak lagi mengharuskan warga melewati banyak meja.
