Tindakan kemanusiaan seorang nelayan asal Indonesia di Korea Selatan menuai pujian luas dan berujung pada penghargaan dari pemerintah setempat. Sugianto (31), nelayan asal Indonesia yang
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mempercepat finalisasi RUU Kewarganegaraan 2026 sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. RUU ini telah masuk
Sejumlah upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan Amerika Serikat dilaporkan dibatalkan secara mendadak. Pembatalan dilakukan bahkan ketika para pemohon telah dinyatakan lolos dan tinggal selangkah lagi menjadi
Ribuan warga Israel memadati lokasi acara walk-in day yang digelar Kedutaan Besar Portugal di kawasan Ramat Hasharon, Israel tengah. Antrean tersebut diantaranya tampak pada Jumat
Dalam diskursus tentang statelessness di Asia Tenggara, perhatian sering kali tertuju pada negara-negara dengan hukum kewarganegaraan yang diskriminatif secara terbuka. Baik yang berbasis etnis, ras,
Keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk kembali memperluas larangan dan pembatasan perjalanan ke Amerika Serikat. Bukan sekadar kebijakan imigrasi teknis, ia mencerminkan pergeseran lebih luas
Selain peristiwa banjir besar yang terjadi di Aceh dan Sumatera, yang tergolong bencana alam. Ada dua peristiwa memilukan terjadi di penghujung 2025. Pertama, ambruknya bangunan
Pembahasan mengenai Asia Tenggara dan statelessness tidak bisa dilepaskan dari satu fondasi utama: hukum kewarganegaraan di Asia Tenggara. Cara sebuah negara mendefinisikan siapa yang diakui
Kuwait dikejutkan oleh sebuah keputusan mengejutkan yang muncul melalui Kuwait Today, buletin resmi pemerintah, pada awal Desember 2025. Dalam sebuah dekrit yang ditandatangani langsung oleh
Penyerang Malut United, Ciro Alves, selangkah lebih dekat untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Maluku Utara telah resmi menerima berkas naturalisasi
Di sudut lapangan bulu tangkis di Gold Coast, 2018, Setyana Mapasa mengenakan jersey hijau-kuning Australia. Tapi di hatinya, masih berkibar Merah-Putih. Wanita asal Manado itu
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menata ulang regulasi kewarganegaraan. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo. Menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU)
Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan pentingnya menghadirkan sistem layanan yang lebih cepat dan responsif bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). Hal ini disampaikan
KeUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah berlaku selama 19 tahun. Berbagai perkembangan dan dinamika dunia telah menjadi salah satu pendorong bagi
Salah satu peserta FGD yang diadakan IKI dan PERCA, bernama Clay Wesley Atmodjo Gribble (20 tahun). Ia adalah salah seorang anak hasil perkawinan campuran, antaranya
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) menggelar Focus Group Discussion (FGD). Temanya “Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Januari 2025 untuk menolak pilihan “tidak beragama” . Baik dalam kolom agama di KTP maupun KK. Hal ini kembali
Sejak tahun 2018, Karni bergabung menjadi relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI). Bersama IKI, Wanita berusia 47 tahun ini telah membantu mengurus kurang lebih 100 dokumen
Upaya memastikan Akal Imitasi (AI) bekerja tanpa bias semakin mendapat perhatian global, termasuk di Eropa. Portugal menjadi salah satu negara yang bergerak cepat dengan membekali
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai menata ulang persoalan kewarganegaraan komunitas keturunan Filipina di wilayah perbatasan Sulawesi Utara (Sulut). Dalam konteks lokal, kelompok ini kerap
Sebuah keputusan penting datang dari Washington, D.C. pada 1 November 2025. Hakim Federal Colleen Kollar-Kotelly menolak upaya Presiden Donald Trump untuk mewajibkan bukti kewarganegaraan dalam
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
