Dalam tradisi filsafat politik, pembedaan antara kehidupan publik dan ranah privat merupakan salah satu persoalan yang paling mendasar. Sejak polis Yunani hingga negara demokrasi modern,
Dari Pondok Kasih Tigaraksa, perjuangan mengembalikan identitas dan martabat 49 ODGJ yang hidup tanpa dokumen kependudukan. Di sebuah sudut Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kampung Daraham,
Ribuan anak migran Indonesia tumbuh besar di perkebunan kelapa sawit Sabah, Malaysia. Mereka jauh dari tanah air, hidup di tengah budaya dan aturan negara lain,
pada saat Ketika mendengar kata “politik”, sebagian orang mungkin langsung membayangkan pemilu, partai politik, perebutan kekuasaan, atau perdebatan para pejabat. Karena itulah, politik sering dianggap
Sebuah Ikatan yang Tak Tercatat: Ketika Ketakutan Mengalahkan Perlindungan Kehidupan: Pernikahan Adat yang Belum Tercatat di Negara Di sudut Parung Panjang, Kabupaten Bogor, hamparan sawah
Permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil masih menjadi tantangan di Indonesia. Salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus adalah anak-anak yatim piatu dan anak terlantar. Khususnya,
Tanpa banyak disadari, kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya ketika mencari informasi, menerjemahkan tulisan, memilih rute perjalanan, menerima rekomendasi tontonan, atau
Bansos Yayasan IKI untuk Masyarakat Kecil, Lemah, Miskin, Tersingkir, dan Disabilitas. Waktu seolah berjalan lebih lambat bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Ketika kesulitan menghantam
Pada 17 Agustus 2026, Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Lebih dari delapan dekade telah berlalu sejak Proklamasi mengubah Indonesia dari negeri jajahan menjadi sebuah negara
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, jutaan warga Rusia memilih meninggalkan negaranya. Sebagian menghindari mobilisasi militer, sebagian lagi menolak perang atau khawatir menghadapi konsekuensi
Penentuan kewarganegaraan seseorang pada dasarnya bergantung pada hukum masing-masing negara. Secara umum, terdapat dua asas utama yang digunakan di dunia. Asas ius soli (right of
Bagi banyak orang, memperoleh kewarganegaraan negara lain sering kali identik dengan proses naturalisasi yang panjang. Namun, di sejumlah negara tersedia jalur yang lebih cepat melalui
Bagi sebagian besar warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, persoalan kewarganegaraan bukan sekadar urusan administrasi. Perkawinan campuran, kelahiran anak di luar negeri, hingga
Tangis haru pecah ketika Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menyerahkan SK Penegarasan Kewarganegaraan RI. SK tersebut diserahkan langsung kepada tujuh
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum kembali memberikan kepastian status kewarganegaraan. Kali ini kepada warga yang selama ini hidup tanpa status kewarganegaraan yang jelas. Melalui
Analisis mengenai pajak orang asing di Indonesia tidak cukup hanya melihat besarnya penghasilan atau lamanya seseorang berada di dalam negeri. Status keimigrasian juga dapat menjadi
Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi menaikkan tarif berbagai layanan kewarganegaraan. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif
Pemerintah terus memperluas digitalisasi layanan bantuan sosial (bansos) agar dapat Warga Negara Indonesia dapat mengakses informasi dan mengajukan bantuan secara lebih mudah, cepat, dan transparan.
Kabar baik datang bagi warga negara Indonesia yang ingin mengikuti program Working Holiday Visa (WHV) Australia. Pemerintah Australia menyatakan mendukung usulan Indonesia untuk mengubah mekanisme
Digitalisasi layanan publik tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi baru. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah dapat saling bertukar data secara
Pada artikel sebelumnya, kita telah membahas mengapa Indonesia membutuhkan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (HPI), pertanyaan berikutnya adalah: apa sebenarnya yang akan diatur dalam RUU HPI?
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
