1. Unsur Pembentukan Suatu Negara Pertanyaan: Unsur apa saja dalam pembentukan suatu negara? Jawaban: Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak
Pada Januari 2026, Badan Pengungsi PBB biasa disingkat UNHCR merilis laporan penting. Judulnya Ending Statelessness in Asia and the Pacific: Achievements and Opportunities. Dokumen ini
Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 61.000 warga Malaysia secara sukarela melepaskan kewarganegaraan mereka. Hampir 94 persen di antaranya memilih Singapura sebagai rumah baru.
Pemerintah Amerika Serikat kembali memperketat kebijakan imigrasi. Melalui memo internal yang dirilis awal Desember 2025. Melalui U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Pemerintah Amerika tangguhkan
Pada tahun 2026, paspor kedua bukan cuma milik miliarder atau diplomat. Saat ini, dunia sudah makin terbuka, dan sejumlah negara justru aktif mengundang warga baru.
Saya baru saja membaca sebuah artikel opini penting berjudul “Birthright citizenship is in the Constitution plain as day”. Sebuah artikel karya Mitchell Zimmerman, yang membahas
Pemerintah Jepang tengah menyiapkan kebijakan baru yang akan perketat aturan kewarganegaraan. Hal ini akan berpengaruh pada proses perpindahan kewarganegaraan bagi warga asing. Rencana ini mencakup
Bagi banyak orang, kewarganegaraan adalah soal identitas, paspor, atau kemudahan mobilitas global. Namun bagi aktor Hollywood George Clooney, kewarganegaraan juga menyangkut satu hal yang jauh
Sepanjang tahun 2025, isu kewarganegaraan dan administrasi kependudukan kembali masuk ke dalam agenda pembahasan kebijakan nasional. Namun, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kedua isu ini tetap berada
Tindakan kemanusiaan seorang nelayan asal Indonesia di Korea Selatan menuai pujian luas dan berujung pada penghargaan dari pemerintah setempat. Sugianto (31), nelayan asal Indonesia yang
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mempercepat finalisasi RUU Kewarganegaraan 2026 sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. RUU ini telah masuk
Sejumlah upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan Amerika Serikat dilaporkan dibatalkan secara mendadak. Pembatalan dilakukan bahkan ketika para pemohon telah dinyatakan lolos dan tinggal selangkah lagi menjadi
Ribuan warga Israel memadati lokasi acara walk-in day yang digelar Kedutaan Besar Portugal di kawasan Ramat Hasharon, Israel tengah. Antrean tersebut diantaranya tampak pada Jumat
Dalam diskursus tentang statelessness di Asia Tenggara, perhatian sering kali tertuju pada negara-negara dengan hukum kewarganegaraan yang diskriminatif secara terbuka. Baik yang berbasis etnis, ras,
Keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk kembali memperluas larangan dan pembatasan perjalanan ke Amerika Serikat. Bukan sekadar kebijakan imigrasi teknis, ia mencerminkan pergeseran lebih luas
Selain peristiwa banjir besar yang terjadi di Aceh dan Sumatera, yang tergolong bencana alam. Ada dua peristiwa memilukan terjadi di penghujung 2025. Pertama, ambruknya bangunan
Pembahasan mengenai Asia Tenggara dan statelessness tidak bisa dilepaskan dari satu fondasi utama: hukum kewarganegaraan di Asia Tenggara. Cara sebuah negara mendefinisikan siapa yang diakui
Kuwait dikejutkan oleh sebuah keputusan mengejutkan yang muncul melalui Kuwait Today, buletin resmi pemerintah, pada awal Desember 2025. Dalam sebuah dekrit yang ditandatangani langsung oleh
Penyerang Malut United, Ciro Alves, selangkah lebih dekat untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Maluku Utara telah resmi menerima berkas naturalisasi
Di sudut lapangan bulu tangkis di Gold Coast, 2018, Setyana Mapasa mengenakan jersey hijau-kuning Australia. Tapi di hatinya, masih berkibar Merah-Putih. Wanita asal Manado itu
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menata ulang regulasi kewarganegaraan. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo. Menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU)
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
