Narasi soal kewarganegaraan kembali ramai di media sosial setelah beredar hoaks kewarganegaraan Australia untuk jutaan pemegang visa sementara. Klaim tersebut muncul setelah Menteri Dalam Negeri
Verifikasi kewarganegaraan berbasis risiko kini resmi diterapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai langkah strategis dalam memperketat proses penetapan status Warga Negara
Law No. 12/2006 on citizenship has served as a landmark piece of legislation. It has worked well for the past two decades. This law is
Perbatasan antarnegara ternyata tidak lagi berada di bandara. Tanpa banyak disadari, keputusan apakah seseorang boleh memasuki sebuah negara kini sering dibuat bahkan sebelum ia
Istilah “paspor kuat” kembali terdengar dalam perbincangan publik akibat kasus Tyas, awardee LPDP. Sehingga netizen kembali mengulik tentang ranking paspor negara-negara. Namun jarang kita bertanya:
“Siapa nama Anda?” Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun di New Mexico, Amerika Serikat, jawabannya sering kali tidak sesederhana yang dibayangkan. Renee Valencia, Kepala Pencatatan Sipil
Pemerintah Amerika Serikat kembali memperketat kebijakan imigrasi. Melalui memo internal yang dirilis awal Desember 2025. Melalui U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Pemerintah Amerika tangguhkan
Pemerintah Jepang tengah menyiapkan kebijakan baru yang akan perketat aturan kewarganegaraan. Hal ini akan berpengaruh pada proses perpindahan kewarganegaraan bagi warga asing. Rencana ini mencakup
Sejumlah upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan Amerika Serikat dilaporkan dibatalkan secara mendadak. Pembatalan dilakukan bahkan ketika para pemohon telah dinyatakan lolos dan tinggal selangkah lagi menjadi
Ribuan warga Israel memadati lokasi acara walk-in day yang digelar Kedutaan Besar Portugal di kawasan Ramat Hasharon, Israel tengah. Antrean tersebut diantaranya tampak pada Jumat
Keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk kembali memperluas larangan dan pembatasan perjalanan ke Amerika Serikat. Bukan sekadar kebijakan imigrasi teknis, ia mencerminkan pergeseran lebih luas
Di sudut lapangan bulu tangkis di Gold Coast, 2018, Setyana Mapasa mengenakan jersey hijau-kuning Australia. Tapi di hatinya, masih berkibar Merah-Putih. Wanita asal Manado itu
Dua anggota Garda Nasional ditembak oleh seorang imigran, di Washington, D.C. 26 November 2025 lalu. Hal tersebut menjadi pemicu gelombang kebijakan imigrasi baru oleh pemerintahan
Indonesia kini memperkenalkan sebuah kebijakan imigrasi baru bernama Global Citizenship of Indonesia (GCI)—sebuah skema izin tinggal permanen tanpa batas waktu yang ditujukan bagi orang asing
Pemerintah resmi memperkenalkan kebijakan Global Citizenship of Indonesia (GCI). Ini adalah jawaban atas perdebatan panjang mengenai status kewarganegaraan ganda di Indonesia. Kebijakan diumumkan oleh Menteri
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai menata ulang persoalan kewarganegaraan komunitas keturunan Filipina di wilayah perbatasan Sulawesi Utara (Sulut). Dalam konteks lokal, kelompok ini kerap
Amira yang sehari-hari bekerja di sebuah peternakan burung puyuh tersebut, setelah berkeluarga tetap menjalani hari-hari normalnya di Payakumbuh. Hingga suatu hari di tahun 2024, seseorang
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan aturan baru terkait prosedur perpanjangan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Aturan baru imigrasi ini
Melalui skema Golden Visa Investor (Pendirian Perusahaan), pemerintah Indonesia membuka peluang bagi warga negara asing untuk melakukan penanaman modal secara langsung di Indonesia dalam jangka
Visa Pekerja Jarak Jauh dirancang bagi warga negara asing yang ditugaskan oleh perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Dengan visa ini, Anda bisa tinggal
Pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah proses yang diatur oleh hukum dan peraturan pemerintah. Proses ini melibatkan beberapa langkah dan syarat yang harus
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
