“Without a birth certificate, you don’t exist in the eyes of the state.”
— Filippo Grandi, Komisaris Tinggi UNHCR.

Akta kelahiran  bukan sekadar dokumen administratif pencatatan sipil. Melainkan bukti hukum pertama atas keberadaan seorang anak. Melalui akta kelahiran, negara mengakui identitas, asal-usul, dan status kewarganegaraan seseorang. Tanpa pendaftaran kelahiran, seorang anak berisiko besar menjadi stateless karena tidak memiliki catatan hukum yang menunjukkan keterkaitannya dengan negara manapun. Oleh karena itu, ia merupakan salah satu langkah penting dalam pencegahan kondisi takberkewarganegaraan.

Pentingnya Pencatatan Kelahiran

Bab III buku Opening Doors for Children: Prevention of Childhood Statelessness menekankan bahwa pendaftaran kelahiran universal dan inklusif merupakan langkah pencegahan paling efektif terhadap statelessness anak. Alasannya adalah karena proses tersebut akan membentuk dasar hukum untuk menentukan kewarganegaraan. Selain itu juga Memastikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dan juga menjadi instrumen bagi negara untuk memenuhi kewajiban di bawah Konvensi Hak Anak (CRC, Pasal 7 dan 8).

UNICEF memperkirakan masih ada sekitar 166 juta anak di seluruh dunia yang tidak terdaftar kelahirannya, sebagian besar berada di Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan wilayah-wilayah konflik.

Hambatan dalam Pendaftaran Kelahiran

Meskipun urgensinya diakui, berbagai hambatan struktural dan sosial masih menghalangi pelaksanaan pencatatan kelahiran secara universal, antara lain:

1. Hambatan administratif dan geografis – akses terbatas ke kantor catatan sipil, biaya perjalanan, serta proses birokratis yang rumit.

2. Ketiadaan kesadaran masyarakat – sebagian keluarga tidak memahami pentingnya akta kelahiran, terutama di wilayah pedesaan atau masyarakat adat.

3. Diskriminasi hukum dan sosial – dalam beberapa negara, anak dari kelompok minoritas, pengungsi, atau orang tua tanpa kewarganegaraan tidak diizinkan mendaftarkan kelahirannya.

4. Keterbatasan koordinasi antar lembaga – lemahnya integrasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan catatan sipil menyebabkan data kelahiran tidak tercatat secara konsisten.

Inovasi dan Praktik Baik

Beberapa negara menunjukkan kemajuan signifikan melalui inovasi sistem pencatatan kelahirannya: Contoh Tanzania, memperkenalkan sistem pendaftaran kelahiran berbasis SMS. Hal ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil mengajukan pendaftaran tanpa harus datang ke kantor catatan sipil. Selain itu, Nepal menerapkan mekanisme integrasi antara rumah sakit dan dinas catatan sipil, sehingga setiap bayi yang lahir otomatis terdaftar. Sementara di Thailand, pemerintahnya berhasil memperluas akses pendaftaran bagi anak-anak pengungsi di perbatasan melalui kebijakan inklusif lintas kementerian.

Penting dicatat bahwa pendaftaran kelahiran tidak serta merta memberikan kewarganegaraan, tetapi merupakan pra-syarat administratif dan hukum yang memungkinkan anak menuntut pengakuan kewarganegaraannya.

Kerangka Internasional yang Relevan terkait Pendaftaran Kelahiran

Berbagai perjanjian internasional mengatur kewajiban negara dalam memastikan pendaftaran kelahiran universal:

• Konvensi Hak Anak (CRC) — Pasal 7 menegaskan hak anak atas nama dan pendaftaran segera setelah kelahiran.

• Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) — Pasal 24 mengatur kewajiban negara mencatat kelahiran semua anak di wilayahnya.

• Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) — Target 16.9 menyerukan identitas hukum untuk semua, termasuk pendaftaran kelahiran, pada tahun 2030.

Bab ini menunjukkan bahwa pendaftaran kelahiran merupakan instrumen kunci dalam pencegahan statelessness dan pemenuhan hak-hak anak. Tanpa akta kelahiran, langkah-langkah hukum lain untuk memperoleh kewarganegaraan menjadi tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, sistem pencatatan kelahiran yang inklusif dan non-diskriminatif harus menjadi prioritas kebijakan setiap negara.

Poin-Poin Penting Bab III

• Akta kelahiran adalah bukti hukum pertama atas identitas dan asal-usul anak.

• Pendaftaran kelahiran universal merupakan langkah pencegahan paling efektif terhadap statelessness.

• Hambatan utama: birokrasi, jarak geografis, diskriminasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

• Inovasi digital (seperti SMS di Tanzania dan integrasi rumah sakit di Nepal) terbukti efektif meningkatkan cakupan.

• Pencatatan kelahiran tidak otomatis memberi kewarganegaraan, tetapi menjadi prasyarat untuk memperolehnya.

• CRC, ICCPR, dan SDGs menetapkan kewajiban negara untuk memastikan setiap anak terdaftar saat lahir.

• Pendekatan lintas sektor antara kesehatan, pendidikan, dan catatan sipil diperlukan untuk keberhasilan program.

• Pencatatan kelahiran adalah fondasi keadilan administratif dan perlindungan hukum bagi setiap anak.