Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan menyiapkan strategi peningkatan pelayanan publik melalui konsep “Tiga O”: online, offline, dan ojol. Strategi ini dipaparkan
RADAR BOGOR – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dengan jumlah penduduk yang besar, berbagai inovasi dilakukan untuk mempercepat
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi kebijakan percepatan integrasi data kependudukan nasional. Hal ini dilakukan menyusul masih adanya persoalan
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menata ulang regulasi kewarganegaraan. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo. Menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU)
KeUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah berlaku selama 19 tahun. Berbagai perkembangan dan dinamika dunia telah menjadi salah satu pendorong bagi
Salah satu peserta FGD yang diadakan IKI dan PERCA, bernama Clay Wesley Atmodjo Gribble (20 tahun). Ia adalah salah seorang anak hasil perkawinan campuran, antaranya
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) menggelar Focus Group Discussion (FGD). Temanya “Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Sejak tahun 2018, Karni bergabung menjadi relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI). Bersama IKI, Wanita berusia 47 tahun ini telah membantu mengurus kurang lebih 100 dokumen
“I question my very existence, my very essence of being human. We don’t want to live or die as ghosts.” 1 Kutipan ini berasal dari
“Without a birth certificate, you don’t exist in the eyes of the state.”— Filippo Grandi, Komisaris Tinggi UNHCR. Akta kelahiran bukan sekadar dokumen administratif pencatatan
Fenomena anak tanpa kewarganegaraan (statelessness) merupakan salah satu persoalan serius dalam tata kelola kewarganegaraan global. Seorang anak yang tidak diakui keberadaannya oleh negara manapun menghadapi
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara Nomor 14/PUU-XXIII/2025. Perkaranya adalah terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sidang diadakan pada
Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (YDKK), Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), dan KSM Putra Pakuhaji telah menyelesaikan pembangunan 100 sanitasi aman. Program yang sudah berjalan sejak setahun
Kelahiran Institut Kewarganegaraan Indonesia atau biasa disingkat IKI, tidak terlepas dari pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan pada 2006. UU disahkan 1 Agustus 2006, 10 hari kemudian, mantan
Sejarah kewarganegaraan Indonesia dimulai menjelang kemerdekaan Indonesia, berbagai dinamika masa orde baru hingga perubahan arah pada era reformasi. Kewarganegaraan di Indonesia bukan sekadar status hukum.
Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas membangun fasilitas sanitasi sehat untuk warga Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. TANGERANG, KOMPAS – Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas atau YDKK telah menyelesaikan
Lili sudah lama sekali berharap memiliki dokumen akta kelahiran untuk anaknya. Dokumen tersebut sepengetahuannya bisa digunakan untuk keperluan sekolah, mengurus BPJS, dan fasilitas lainnya. Begitu
Bupati hadir di perkawinan massal yang diadakan IKI untuk warga Mempawah. Institut Kewarganegaraan Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, kembali melakukan
BANYUMAS—Bertempat di aula kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, Kab Banyumas, IKI (Institut Kewarganegaraan Indonesia) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Indonesia merupakan salah satu negara yang kerap menjadi tempat transit bagi pengungsi internasional. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pihak dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Bahkan
Pada hari Jum’at Legi, 20 Januari 2023, para peneliti Yayasan Insittut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Eddy Setiawan, Ign Mahendra Kusumaputra, dan Paschasius Hosti Prasetyadji, melakukan koordinasi
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
