Selain peristiwa banjir besar yang terjadi di Aceh dan Sumatera, yang tergolong bencana alam. Ada dua peristiwa memilukan terjadi di penghujung 2025. Pertama, ambruknya bangunan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Harus dikelola secara bijak agar mampu meningkatkan produktivitas
Pembahasan mengenai Asia Tenggara dan statelessness tidak bisa dilepaskan dari satu fondasi utama: hukum kewarganegaraan di Asia Tenggara. Cara sebuah negara mendefinisikan siapa yang diakui
Media sosial kembali ramai. Kali ini, warganet dihebohkan oleh unggahan yang menyebut seorang warga negara asing (WNA) asal Israel bernama Aron Geller memiliki Kartu Tanda
Pemerintah Indonesia resmi melangkah ke era baru pengelolaan data nasional. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),
Kuwait dikejutkan oleh sebuah keputusan mengejutkan yang muncul melalui Kuwait Today, buletin resmi pemerintah, pada awal Desember 2025. Dalam sebuah dekrit yang ditandatangani langsung oleh
Penyerang Malut United, Ciro Alves, selangkah lebih dekat untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Maluku Utara telah resmi menerima berkas naturalisasi
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bantaeng menggelar Rapat Pleno Terbuka. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Rapat digelar di Aula
Di sudut lapangan bulu tangkis di Gold Coast, 2018, Setyana Mapasa mengenakan jersey hijau-kuning Australia. Tapi di hatinya, masih berkibar Merah-Putih. Wanita asal Manado itu
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menata ulang regulasi kewarganegaraan. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo. Menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU)
Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan pentingnya menghadirkan sistem layanan yang lebih cepat dan responsif bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). Hal ini disampaikan
Dalam momentum Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember lalu. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri. Menyerukan pentingnya penghapusan segala bentuk
Setiap beberapa tahun, jagat media sosial Indonesia kembali diguncang oleh unggahan bernada kebencian rasial. Polanya berulang: sebuah postingan provokatif viral, publik bereaksi, aparat bergerak setengah
KeUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah berlaku selama 19 tahun. Berbagai perkembangan dan dinamika dunia telah menjadi salah satu pendorong bagi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar kembali menghadirkan terobosan baru dalam layanan administrasi kependudukan. Melalui kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Pemprov Kalbar resmi meluncurkan Program Aksi
Dua anggota Garda Nasional ditembak oleh seorang imigran, di Washington, D.C. 26 November 2025 lalu. Hal tersebut menjadi pemicu gelombang kebijakan imigrasi baru oleh pemerintahan
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus mempercepat transformasi digitalnya. Salah satu langkah terpenting adalah integrasi data dukcapil nasabah dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Inovasi pelayanan publik “Bahtera Kita” disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban. Kini resmi mendapatkan sertifikat Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum.
Diskriminasi rasial bukanlah fenomena asing dalam sejarah Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era Orde Baru, berbagai bentuk pembedaan berbasis ras, etnis, dan asal-usul telah mengakar
Salah satu peserta FGD yang diadakan IKI dan PERCA, bernama Clay Wesley Atmodjo Gribble (20 tahun). Ia adalah salah seorang anak hasil perkawinan campuran, antaranya
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) menggelar Focus Group Discussion (FGD). Temanya “Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
