Indonesia berada di “Cincin Api Pasifik”, wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan longsor. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kerentanan terhadap
Provinsi Papua Tengah kini tercatat memiliki 1.375.595 jiwa penduduk, dengan komposisi yang menarik: 726.658 laki-laki dan 648.937 perempuan. Data resmi Semester I Tahun 2025 dari
Bayangkan kamu sedang berada di luar negeri. Saat seseorang bertanya, “Kamu dari mana?” tentu kamu akan menjawab, “Saya dari Indonesia.” Jawaban sederhana itu sebenarnya lahir
Upaya menyatukan sistem layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan lintas kementerian/lembaga (K/L) menjadi topik utama. Hal ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan
Pendidikan adalah hak dasar setiap orang. Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, dengan tegas menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jaminan ini
Publik geram soal tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR. Ditambah lagi ketidakpekaan anggota dewan, di tengah-tengah kondisi rakyat yang tidak sedang
Ujian dalam Pendidikan Kewarganegaraan sering dipahami sebatas alat ukur: soal, jawaban, dan angka yang kemudian dijadikan dasar penilaian. Namun, jika ditelisik lebih dalam, ujian kewarganegaraan
Di era globalisasi, isu kewarganegaraan semakin kompleks. Mobilitas orang antarnegara yang kian mudah membawa tantangan baru, mulai dari status hukum hingga identitas kewarganegaraan. Menyikapi hal
Suasana Minggu (24/8) pagi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta tampak sedikit berbeda. Diantara para pengunjung tampak kerumunan orang sedang mengurus dokumen kependudukan dan
Kenapa Pendidikan Kewarganegaraan Penting untuk Masa Depan Indonesia? Pertama, pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bukan sekadar pelajaran hafalan tentang Pancasila, UUD 1945, atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Hak untuk bekerja merupakan bagian hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD 1945 maupun instrumen internasional. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:
Pemerintahan Trump kini mewajibkan imigran yang mengajukan permohonan izin tinggal, bekerja, atau kewarganegaraan di AS lolos skrining “Anti Amerika”. Proses skrining meliputi pemeriksaan atas tindakan
Sejak 2019, pemerintah Indonesia punya satu strategi besar yang mungkin jarang terdengar di ruang publik: Stranas AKPSH—singkatan dari Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan
Fenomena kewarganegaraan ganda semakin mendapat perhatian dalam dua dekade terakhir, terutama di Asia. Bagi sebagian orang, memiliki lebih dari satu paspor bukan hanya simbol status,
Delapan puluh tahun merdeka, tapi pertanyaannya tetap: siapa yang sungguh merdeka? Negara masih sibuk mengatur kewarganegaraan sebagai status administratif. Menjadi sekedar identitas hukum, bukan kewarganegaraan
Bayangkan, anda bangun pagi dengan pemandangan laut tropis di Bali, sore hari mengawasi investasi saham di Jakarta, dan akhir pekan terbang ke Labuan Bajo untuk
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sering dianggap sekadar mata kuliah wajib yang harus diselesaikan. Padahal, PKn adalah pelajaran tentang keindonesiaan. Yakni proses membentuk diri menjadi pribadi dengan
Suasana halaman Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, pagi itu terasa khidmat sekaligus bersemangat. Tepat di ruang tamu gedung inilah, 80 tahun lalu Soekarno, Hatta, dan
Kalau kamu atau pasangan melahirkan anak di luar negeri, jangan lupa urusan administrasinya, ya. Salah satu yang paling penting adalah akta kelahiran. Tanpa dokumen ini,
Mengurus pencatatan perubahan status kewarganegaraan—dari seseorang yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)—memang terdengar rumit. Namun, sebenarnya prosedurnya sudah jelas, gratis,
Kelahiran Institut Kewarganegaraan Indonesia atau biasa disingkat IKI, tidak terlepas dari pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan pada 2006. UU disahkan 1 Agustus 2006, 10 hari kemudian, mantan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
