Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi menaikkan tarif berbagai layanan kewarganegaraan. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif
Jerman mencatat rekor baru dalam pemberian kewarganegaraan. Sebanyak 332.500 orang memperoleh kewarganegaraan Jerman pada 2025, meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi angka
Narasi soal kewarganegaraan kembali ramai di media sosial setelah beredar hoaks kewarganegaraan Australia untuk jutaan pemegang visa sementara. Klaim tersebut muncul setelah Menteri Dalam Negeri
Syekh Ahmad Al Misry (SAAM), tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap santri. Diduga memanfaatkan persoalan status kewarganegaraan untuk menghindari proses hukum di Indonesia. Kasus ini bukan
Piala Dunia 2026 membuat banyak pemain sepak bola memilih pindah kewarganegaraan demi mendapatkan peluang tampil di turnamen terbesar dunia. Regulasi FIFA yang semakin fleksibel memungkinkan
Verifikasi kewarganegaraan berbasis risiko kini resmi diterapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai langkah strategis dalam memperketat proses penetapan status Warga Negara
Kewarganegaraan ganda kembali menjadi isu panas setelah kasus “paspoortgate” menjerat sejumlah punggawa Timnas Indonesia di Eropa. Salah satu yang paling disorot adalah Tim Geypens,
Bali hari ini bukan sekadar destinasi wisata. Ia telah berubah menjadi ruang hidup global, tempat warga negara asing (WNA) datang bukan hanya untuk berlibur,
Minat warga negara asing (WNA) untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)
Menjadi warga negara bukan sekadar soal dokumen administratif. Pemerintah kini sedang menyiapkan aturan baru yang akan memperketat proses memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia melalui revisi
Pemerintah tengah mematangkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun diantara fokusnya ialah penyesuaian pengaturan kewarganegaraan ganda terbatas. Hingga terkait penguatan
Polemik pernyataan alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas—yang viral setelah mengungkapkan keinginan agar anaknya memiliki kewarganegaraan asing dengan “paspor kuat”—memicu reaksi publik yang sangat keras. Kritik datang
Di tengah ramainya perdebatan publik mengenai isu kebanggaan menjadi warga negara Indonesia yang belakangan viral di media sosial. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan
Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, melancarkan kecaman keras terhadap seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas. Kemarahan Hotman Paris dipicu oleh
Beberapa waktu lalu, media sosial Indonesia diramaikan oleh unggahan seorang WNI penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yakni Dwi Sasetyaningtyas. Ia membagikan momen bahagia
Isu perpindahan kewarganegaraan untuk menghindari proses pidana kembali mencuat dalam berbagai perkara korupsi dan kejahatan transnasional. Pertanyaannya klasik namun tetap relevan: apakah mengganti paspor berarti
Polemik kewarganegaraan ganda sebetulnya bukan sesuatu yang baru dalam percakapan kewargaan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, ketika Indonesia memilih kewarganegaraan tunggal sebagai prinsip kewargaannya, sejak saat
Nama Kezia Syifa, seorang perempuan muda asal Tangerang, mendadak ramai diperbincangkan publik. Bukan tanpa sebab. Sebuah video viral memperlihatkan momen haru Kezia berpamitan dengan sang
Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 61.000 warga Malaysia secara sukarela melepaskan kewarganegaraan mereka. Hampir 94 persen di antaranya memilih Singapura sebagai rumah baru.
Pemerintah Amerika Serikat kembali memperketat kebijakan imigrasi. Melalui memo internal yang dirilis awal Desember 2025. Melalui U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Pemerintah Amerika tangguhkan
Pada tahun 2026, paspor kedua bukan cuma milik miliarder atau diplomat. Saat ini, dunia sudah makin terbuka, dan sejumlah negara justru aktif mengundang warga baru.
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
