
CDCE: Jutaan Warga AS Tanpa Dokumen Berfoto Resmi
Menurut laporan CDCE ternyata jutaan warga AS tidak memiliki dokumen identitas berfoto resmi, ini cukup mengejutkan. Beberapa hari lalu saya membaca laporan menarik dari Center


Menurut laporan CDCE ternyata jutaan warga AS tidak memiliki dokumen identitas berfoto resmi, ini cukup mengejutkan. Beberapa hari lalu saya membaca laporan menarik dari Center

Penyanyi pemenang Grammy, yang berasal dari Amerika Serikat, Ciara, menjadi salah satu figur publik pertama yang secara resmi menerima kewarganegaraan Benin. Sebuah negara kecil di

Belakangan, kelompok tertentu ribut soal ijazah Jokowi. Mereka terus mempersoalkan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Isu lama ini

Sejak munculnya Bitcoin pada 2009, cryptocurrency (mata uang kripto) perlahan menjelma dari sekadar ide revolusioner, menjadi salah satu instrumen keuangan global yang diperhitungkan. Kripto pada

Apa arti menjadi warga negara di zaman sekarang? Jawaban sederhananya: warga negara adalah anggota komunitas politik dengan hak dan kewajiban. Definisi ini sudah muncul sejak

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memanaskan pertikaian kronisnya dengan komedian Rosie O’Donnell. Trump ancam cabut kewarganegaraan Rosie. Lewat unggahan di platform Truth Social, Trump

Mengapa Indonesia perlu regulasi kewarganegaraan yang adaptif menghadapi era global dan diaspora? PendahuluanDi tengah dinamika global dan meningkatnya mobilitas warga negara, pertanyaan tentang fleksibilitas status

Kewarganegaraan di Indonesia bukan sekadar status hukum. Ia adalah kunci pengakuan negara terhadap eksistensi seseorang sebagai bagian dari komunitas nasional. Tanpa kewarganegaraan, seseorang bisa kehilangan

Pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah proses yang diatur oleh hukum dan peraturan pemerintah. Proses ini melibatkan beberapa langkah dan syarat yang harus

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas membangun fasilitas sanitasi sehat untuk warga Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. TANGERANG, KOMPAS – Yayasan Dana Kemanusiaan KomQas atau YDKK telah ,nenyelesaikan

The May 31, 2024 deadline has passed for submitting naturalization applications for children from mixed marriages who were late to apply for Indonesian citizenship.

Masih banyaknya masyarakat yang terkendala dalam mengurus pencatatan kependudukan menjadi isu penting yang harus diselesaikan. Untuk itu, Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menggandeng Program Studi

Bupati hadir di perkawinan massal yang diadakan IKI untuk warga Mempawah. Institut Kewarganegaraan Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, kembali melakukan

Indonesia merupakan salah satu negara yang kerap menjadi tempat transit bagi pengungsi internasional. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pihak dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Bahkan

Pada hari Jum’at Legi, 20 Januari 2023, para peneliti Yayasan Insittut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Eddy Setiawan, Ign Mahendra Kusumaputra, dan Paschasius Hosti Prasetyadji, melakukan koordinasi

Seiring makin dekatnya agenda Pemilihan Umum 2024, mesin-mesin politik mulai digerakkan dan menghangatkan kondisi masyarakat. Jauh sebelum Komisi Pemilihan Umum menentukan masa kampanye, diskursus publik

Seorang warganegara memiliki hak untuk mempertahankan, maupun melepaskan kewarganegaraannya. Hal ini berlaku universal di seluruh dunia. Senin, 10 Oktober 2022 lalu misalnya. Miliarder keturunan Rusia-Israel

Dokumen kependudukan bagi sebagian orang adalah hal sepele, tapi bagi sebagian lainnya bukan hal yang mudah di dapat. Jalan berliku di tepi sawah, tanpa aspal

Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa disingkat INTI, telah menandatangani nota kesepahaman Mei lalu. Hal ini kemudian diikuti pelatihan Relawan INTI di

Kewarganegaraan ganda yang dimiliki anak hasil perkawinan campuran, memiliki batas hingga usia 18 tahun. Mereka kerap disebut Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas disingkat ABG. Informasi mengenai

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru saja menerbitkan peraturan tentang penulisan nama. Aturan baru tentang nama ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi