
Pengakuan Anak dan Perubahan Nama: Dasar Hukum dan Prosedur Resmi Dukcapil (7)
27. Dasar Hukum Pencatatan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak. Dasar Hukum: Jawab: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-undang 12 Tahun 2006


27. Dasar Hukum Pencatatan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak. Dasar Hukum: Jawab: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-undang 12 Tahun 2006

15. Apa persyaratan pembuatan akta kelahiran, untuk contoh pemegang KTP dan KK Kota Tangerang? Jawab: Fotokopi KTP orangtua ybs Fotokopi KTP Saksi Fotokopi KK

10. Bagaimana isi perjanjian dwi-kewarganegaraan RI-RRC ? Jawab: Disepakatinya ada warga negara Indonesia Tunggal. Yang dianggap sudah sebagai warga negara Indonesia tunggal, sebagaimana diatur dalam

9. Bagaimana rintisan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC ? Jawab: Pada tahun 1950, Pemerintah RI membuka hubungan diplomatik dengan RRT. Lima tahun setelah dibuka hubungan diplomatik tersebut,

5. Perjanjian Internasional yang Mempengaruhi Kewarganegaraan Indonesia Pertanyaan: Soal kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, dalam perkembangannya mengalami dua produk perjanjian

1. Unsur Pembentukan Suatu Negara Pertanyaan: Unsur apa saja dalam pembentukan suatu negara? Jawaban: Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak

Perubahan Nama merupakan proses pencatatan resmi atas pergantian nama seseorang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pencatatan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atau instansi berwenang.

Akhir 2025 menjadi berkah tersendiri bagi anak-anak di beberapa panti asuhan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan.

Di negara sebesar dan seberagam Indonesia, kerukunan bukanlah kondisi yang hadir dengan sendirinya. Sebaliknya, stabilitas sosial dibangun melalui proses panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk

“Bersinergi menuju Kearifan Bernegara”, kiranya tema tepat dalam menyikapi kondisi bangsa yang memprihatinkan ini. Dan berbicara mengenai kearifan bernegara, tentu tidak lepas dalam semangat persaudaraan

Berbicara mengenai masalah kewarganegaraan, tentu mau tidak mau kita harus memperhatikan dan menghayati suasana batin para pendiri bangsa. Dalam sidangnya di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

atatan Sembilan Belas tahun berlakunya UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagai

Mengapa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 dianggap sebagai “malapetaka” ? Untuk meluruskan kembali masalah kewarganegaraan sesuai dengan semangat para the Founding Fathers ketika

Hubungan Indonesia dengan Tiongkok pasca-kemerdekaan bukan hanya soal diplomasi, tapi juga soal identitas dan kewarganegaraan. Perbedaan asas kewarganegaraan—ius soli di Indonesia dan ius sanguinis di

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1946, terbentuknya negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur. Yaitu adanya pemerintahan, wilayah, dan rakyat atau warga negara. Maka sejak

Oleh: Prasetyadji Sejak kapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk? Jawab: KNIP dibentuk berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dilantik serta mulai

. Tanya Jawab Masalah Kewarganegaraan dan Kependudukan – bagian 1 Oleh: Prasetyadji Unsur apa saja dalam pembentukan suatu Negara? Jawab: Adanya unsur rakyat atau warga
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi