Berbagai upaya pelayanan dalam pemenuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat terus dilakukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Kawin Massal untuk Legalitas Pernikahan Warga Kawin Massal IKI kembali digelar untuk membantu warga memperoleh legalitas pernikahan secara sah menurut agama dan negara. Untuk ke-18
Dokumen kependudukan bagi sebagian orang adalah hal sepele, tapi bagi sebagian lainnya bukan hal yang mudah di dapat. Jalan berliku di tepi sawah, tanpa aspal
Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa disingkat INTI, telah menandatangani nota kesepahaman Mei lalu. Hal ini kemudian diikuti pelatihan Relawan INTI di
Diantara fasilitasi negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar adari PBI panti asuhan. Saat ini jaminan di bidang kesehatan bagi seluruh warganegara Indonesia diselenggarakan oleh
Orang Dalam Gangguan Jiwa atau biasa disingkat ODGJ dalam 2 tahun terakhir jumlahnya meningkat di Kabupaten Karanganyar. Hal ini direspon cepat oleh pemerintah kabupaten melalui
Institut Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana kelompok lain juga merasakan dampak pandemi Covid-19. Kondisi pada 2022 memang sudah sangat membaik, dan berbagai terobosan digitalisasi telah dimulai. Akan
SOLO-IKI News. Pada Rabu Wage, 18 Mei 2022 bertempat di Balaikota, Kantor Dinas Dukcapil Kota Surakarta, pengurus Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) Sumartono Hadinoto dan Peneliti
Pada hari Rabu Pon, 27 April 2022 Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mengunjungi kembali Panti Asuhan (PA) Cacat Ganda Bhakti Luhur yang berada di Jalan Nangka
Penyandang disabilitas Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Erik, 47 tahun, asal kampung Tenjo sudah beberapa keluar masuk panti untuk direhabilitasi. Begitu juga Thomas 60 tahun
Warga Cina Benteng atau Cinbeng banyak yang tidak memiliki akta perkawinan. Oleh sebab itu, IKI mengadakan kawin massal warga Cinbeng. Hal ini dilakukan dalam rangka
JAKARTA, IKI Institut Kewarganegaraan Indonesia(IKI) kembali menyerahkan berkas permohonan dokumen kependudukan (Akta Lahir, KTP dan Kartu Keluarga) untuk warga kecil, lemah, miskin disabilitas (KLMD) dan
JAKARTA, IKI Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Program ini menjadi terobosan
JAKARTA, IKI Perjalanan ke pulau Tunda, Kabupaten Serang, Provisi Banten tidak mudah. Dinas Dukcapil bersama tim relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menyeberangi Pulau Tunda habiskan
JAKARTA, IKI Mulai tahun ajaran 2022/ 2023 sekolah-sekolah diberi pilihan memasuki masa transisi menuju Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dinilai lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan
JAKARTA, IKI UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai kewarganegaraan dalam Pasal 26 berbunyi: Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
JAKARTA, IKI Penguatan Layanan dan Integrasi Data Nasional SIAK Terpusat menjadi fondasi penguatan data kependudukan nasional menjelang Pemilu 2024. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
JAKARTA, IKI Krisis Pandemi dan Tantangan Bantuan Sosial IKI bagi Sembako untuk pemulung di Pondok Labu menjadi bagian dari respons sosial di tengah krisis
JAKARTA, IKI Pelayanan Dokumen di Wilayah Terpencil Program Pelayanan Dokumen di Pulau Tunda menjadi bagian dari komitmen pelayanan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) kepada warga negara
JAKARTA, IKI Oleh: Luhut B. Pandjaitan Refleksi Sejarah dan Keputusan Berani Isu Pribumi dan Nonpribumi kembali relevan ketika kita menengok perjalanan sejarah bangsa. Saya teringat
JAKARTA, IKI Masuk Tahun baru 2022, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) membuka kembali lembaran kerjasama yang sudah pernah dilakukan pada masa sebelum pandemi. Kali ini terhadap
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
