Fenomena anak tanpa kewarganegaraan (statelessness) merupakan salah satu persoalan serius dalam tata kelola kewarganegaraan global. Seorang anak yang tidak diakui keberadaannya oleh negara manapun menghadapi
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara Nomor 14/PUU-XXIII/2025. Perkaranya adalah terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sidang diadakan pada
Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (YDKK), Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), dan KSM Putra Pakuhaji telah menyelesaikan pembangunan 100 sanitasi aman. Program yang sudah berjalan sejak setahun
Kelahiran Institut Kewarganegaraan Indonesia atau biasa disingkat IKI, tidak terlepas dari pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan pada 2006. UU disahkan 1 Agustus 2006, 10 hari kemudian, mantan
Kewarganegaraan di Indonesia bukan sekadar status hukum. Ia adalah kunci pengakuan negara terhadap eksistensi seseorang sebagai bagian dari komunitas nasional. Tanpa kewarganegaraan, seseorang bisa kehilangan
Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas membangun fasilitas sanitasi sehat untuk warga Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. TANGERANG, KOMPAS – Yayasan Dana Kemanusiaan KomQas atau YDKK telah ,nenyelesaikan
Lili sudah lama sekali berharap memiliki dokumen akta kelahiran untuk anaknya. Dokumen tersebut sepengetahuannya bisa digunakan untuk keperluan sekolah, mengurus BPJS, dan fasilitas lainnya. Begitu
Bupati hadir di perkawinan massal yang diadakan IKI untuk warga Mempawah. Institut Kewarganegaraan Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, kembali melakukan
BANYUMAS—Bertempat di aula kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, Kab Banyumas, IKI (Institut Kewarganegaraan Indonesia) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Indonesia merupakan salah satu negara yang kerap menjadi tempat transit bagi pengungsi internasional. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pihak dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Bahkan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
