Dari Pondok Kasih Tigaraksa, perjuangan mengembalikan identitas dan martabat 49 ODGJ yang hidup tanpa dokumen kependudukan.

Di sebuah sudut Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kampung Daraham, Desa Jambe, Tigaraksa, berdiri sebuah bangunan yang dikelilingi hamparan persawahan hijau. Tempat itu bernama Pondok Kasih.

Di tempat inilah desau angin sawah dan keheningan menjadi saksi kehidupan orang-orang yang pernah terombang-ambing di kerasnya jalanan. Bagi sebagian orang, Pondok Kasih mungkin hanya sebuah pusat rehabilitasi. Namun, bagi Erik, Thomas, dan puluhan penghuni lainnya, tempat ini menjadi rumah yang memberikan perlindungan.

Mereka adalah penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan perlindungan.

Erik, dari Sopir Pribadi Menjadi Pengasuh Sesama

Kehidupan Erik adalah lembaran kisah tentang ingatan yang datang dan pergi. Pria berusia 47 tahun asal Kampung Tenjo ini sudah beberapa kali keluar masuk panti rehabilitasi.

Ada masa ketika kondisi kesehatan mentalnya memburuk sehingga ia harus mendapatkan perawatan intensif. Namun, ada pula masa ketika kondisinya membaik dan ia dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari.

Ketika Tim Peneliti Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) berkunjung, Erik sedang berada dalam kondisi yang lebih tenang.

Dengan tekun, ia memegang sapu dan kain pel. Ia membersihkan lantai panti yang menjadi tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, Erik juga bersedia membersihkan toilet, mencuci pakaian, bahkan membantu memandikan penghuni laki-laki lainnya yang membutuhkan bantuan.

Di balik ketulusannya membantu sesama, Erik memiliki masa lalu yang berbeda. Sebelum mengalami masalah kesehatan mental, ia merupakan seorang sopir pribadi yang andal. Ia pernah menjalani kehidupan dengan membelah padatnya jalanan di kawasan Priok, Jakarta Utara.

Kini, kemudi kehidupannya memang telah berubah. Namun, keinginannya untuk tetap berguna bagi orang lain ternyata tidak pernah hilang.

Thomas dan Perjalanan 700 Meter di Tengah Sawah

Tidak jauh dari Erik, seorang pria paruh baya asal Serpong tampak sibuk di dapur. Namanya Thomas. Ia berusia 60 tahun.

Seperti Erik, kehidupan Thomas juga mengalami masa datang dan pergi dari panti rehabilitasi. Ketika tekanan hidup membuatnya mengalami stres berat, Thomas datang ke panti untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

Ketika kondisinya membaik, ia dapat kembali ke rumahnya.

Pada hari kunjungan Tim IKI, Thomas sedang membantu memasak untuk seluruh penghuni panti. Namun, ketika persediaan gas habis, ia tidak tinggal diam.

Thomas berjalan kaki sekitar 700 meter melewati jalan di tengah persawahan untuk membeli tabung gas baru.

Usianya yang tidak lagi muda tidak membuatnya berhenti membantu. Kondisi Pondok Kasih yang berada di tengah persawahan juga tidak menyurutkan langkahnya.

Baginya, yang terpenting adalah memastikan teman-temannya di panti tetap dapat makan pada hari itu.

ODGJ Tanpa Identitas, Ketika Negara Belum Hadir Secara Administratif

Di balik kehidupan sederhana dan semangat gotong royong para penghuni panti, terdapat persoalan yang jauh lebih besar.

Novi, salah seorang pengasuh Pondok Kasih, menceritakan kondisi para penghuni yang sebagian besar ditemukan dalam keadaan terlantar.

Mayoritas mereka dievakuasi dari jalanan tanpa identitas dan tanpa informasi yang memadai mengenai keluarga mereka. Hanya sebagian kecil yang diserahkan langsung oleh keluarganya.

Ironisnya, setelah dititipkan ke panti, sebagian keluarga tidak lagi datang menjenguk.

Ada yang hanya datang setahun sekali. Bahkan, ada pula yang tidak pernah kembali sejak pertama kali menitipkan anggota keluarganya.

Akibatnya, panti bukan sekadar menjadi tempat rehabilitasi. Bagi sebagian penghuni, panti justru menjadi tempat terakhir yang menerima mereka ketika keluarga dan lingkungan sosial tidak lagi hadir.

Namun, persoalannya tidak berhenti sampai di sana.

Di Pondok Kasih Tigaraksa dan Pusat Rehabilitasi Terbit Kasih di Panongan, terdapat 49 jiwa yang tidak memiliki dokumen kependudukan.

Mereka tidak memiliki KTP atau Kartu Keluarga. Kondisi tersebut membuat akses mereka terhadap berbagai layanan sosial dan administrasi kependudukan menjadi sangat terbatas.

Padahal, dokumen kependudukan merupakan bagian penting untuk memastikan seseorang dapat mengakses berbagai hak dan pelayanan publik.

Kondisi inilah yang kemudian mendapat perhatian dari Komisi Nasional Disabilitas (KND). KND meminta bantuan kepada Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) untuk membantu mencarikan jalan keluar bagi mereka.

IKI Membantu Memulihkan Identitas dan Hak Mereka

Melihat persoalan tersebut, Tim IKI tidak tinggal diam.

Kehadiran IKI di Pondok Kasih bukan sekadar untuk melakukan pendataan. Lebih dari itu, IKI berupaya membantu menghubungkan para penghuni panti dengan proses administrasi kependudukan yang diperlukan.

Langkah awal dilakukan dengan menggali informasi mengenai kehidupan para penghuni.

Pengasuh panti, yang diwakili Novi, menyusun kronologis kehidupan para pasien berdasarkan informasi dan sisa-sisa ingatan yang masih dapat digali.

Selanjutnya, informasi tersebut menjadi bahan bagi IKI untuk membantu proses koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

IKI kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Komisi Nasional Disabilitas, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat itu.

Proses tersebut tentu tidak sederhana. Banyak informasi mengenai identitas dan asal-usul penghuni yang tidak lengkap.

Namun, keterbatasan informasi bukan alasan untuk berhenti memperjuangkan hak mereka.

Mereka Bukan Sekadar Angka

Perjuangan untuk membantu ODGJ tanpa identitas mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati.

Erik mungkin hanya terlihat sedang menyapu lantai. Thomas mungkin hanya terlihat berjalan membawa tabung gas melewati persawahan.

Namun, di balik aktivitas sederhana itu terdapat manusia yang memiliki sejarah, pengalaman, harapan, dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Demikian pula dengan 49 penghuni yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Mereka bukan sekadar angka dalam sebuah pendataan. Mereka adalah manusia yang berhak memiliki identitas dan mendapatkan akses terhadap pelayanan publik.

Karena itu, perjuangan membantu mereka mendapatkan dokumen kependudukan bukan hanya persoalan administrasi.

Ini adalah bagian dari upaya mengembalikan martabat kemanusiaan.

Di tengah hamparan sawah Tigaraksa yang sunyi, harapan itu perlahan dirajut kembali.

Ada tangan-tangan yang memilih untuk tidak berpaling.

Ada orang-orang yang bersedia mendengar kisah mereka.

Dan ada perjuangan untuk memastikan bahwa mereka yang selama ini terlupakan tetap memiliki tempat sebagai manusia yang diakui dan dihargai.

Sebab, setiap manusia berhak memiliki nama.

Setiap manusia berhak memiliki identitas.

Dan setiap manusia berhak untuk tidak dilupakan.
________________________________________________________________________________________________________________

Paschasius HOSTI Prasetyadji
Peneliti Senior Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (Yayasan IKI), tinggal di Jakarta.

https://www.yayasan-iki.or.id/opini/25/09/2026/yayasan-iki-yayasan-soegijopranoto-memperjuangkan-akta-kelahiran-anak-panti-asuhan/
https://www.yayasan-iki.or.id/info/berita/11/09/2026/dari-kasur-ke-dunia-luar-kursi-roda-membawa-harapan-baru/
https://www.yayasan-iki.or.id/info/berita/14/08/2026/1-300-kk-di-cengkareng-hidup-tanpa-dokumen-kependudukan-diduga-jadi-korban-pungli/