loader image
021- 2510670
sekretariat@yayasan-iki.or.id

Belajar dari Vietnam: Pemerintahan dan Kewarganegaraan Digital

52 views
Belajar dari Vietnam tentang Pemerintahan dan Kewarganegaraan Digital.
Belajar dari Vietnam tentang Pemerintahan dan Kewarganegaraan Digital (Foto: Vietnam.Vn)
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Di Kelurahan Ha Tu, Provinsi Quang Ninh, Vietnam, seorang warga bernama Ta Minh Chau cukup berdiri di depan kios pintar. Dalam waktu kurang dari tiga menit, identitasnya terverifikasi, dokumennya terdigitalisasi, dan ia menerima kode QR berisi salinan lengkap dokumennya di ponsel. Tidak ada map berisi fotokopi. Tidak ada antre sejak subuh. Mari kita belajar dari Vietnam soal pemerintahan dan kewarganegaraan digital yang terus dikembangkan di negeri dengan pertumbuhan ekonomi hampir 10 persen.

Cerita kecil ini menggambarkan sesuatu yang lebih besar: pemerintahan yang berhenti sekadar “mengatur” dan mulai “melayani”. Pertanyaannya bagi kita, seberapa jauh Indonesia dari titik itu?

Dari “mengelola” ke “melayani”

Reformasi di Quang Ninh bertumpu pada satu ukuran sederhana: puas atau tidaknya warga dan pelaku usaha. Departemen Konstruksi setempat memangkas waktu pemrosesan 116 dari 205 prosedur, rata-rata 43 persen. Pada Agustus 2026, provinsi itu menerima hampir 100.000 permohonan dan 99,1 persen di antaranya selesai tepat waktu atau lebih cepat. Seluruh biaya dan pungutan dibayar nontunai.

Di Kelurahan Mao Khe, aplikasi mini “Mao Khe Smart” dan mekanisme layanan “tanpa batas wilayah” membuat warga tak perlu lagi menempuh puluhan kilometer untuk menyerahkan berkas tanah. Mereka cukup mengurusnya di kelurahan sendiri.

Quang Ninh bukan pengecualian. Ia bagian dari gerakan nasional bernama Proyek 06, yang menjadikan data kependudukan sebagai tulang punggung seluruh layanan. Aplikasi identitas digital nasional, VNeID, kini punya lebih dari 77 fitur, 19 kelompok layanan publik daring, dan telah diakses lebih dari 500 juta kali. Hampir separuh (49,7 persen) permohonan administrasi kini diurus secara daring, sekitar lima kali lipat dari sebelumnya. Sebanyak 25 daerah bahkan menggratiskan sejumlah layanan daring, yang diperkirakan menghemat sekitar VND37 miliar per tahun bagi warga dan pelaku usaha.

Tanah: Titik Paling Rumit yang Justru Dibereskan

Yang paling menarik adalah keberanian Vietnam menyentuh urusan yang di mana pun paling rumit: tanah. Vietnam menargetkan basis data digital untuk seluruh bidang tanah rampung akhir 2026, lalu sistem catatan tanah digital nasional yang lengkap pada 2027. Setiap bidang akan punya nomor identitas unik, dan sertifikat tanah (“buku merah”) akan diintegrasikan ke VNeID. Karena semua data diverifikasi ke basis data pusat, sertifikat elektronik itu diharapkan menekan pemalsuan dan mencegah satu sertifikat dipakai berulang kali dalam transaksi curang.

Hanoi sudah memindahkan seluruh layanan informasi pertanahan ke jalur daring, tanpa berkas kertas di loket. Kota Ho Chi Minh menargetkan 100 persen prosedur pertanahan yang memenuhi syarat diproses daring mulai awal 2027. Pertanyaan warga yang dulu terdengar di sana, “kenapa saya masih harus menyerahkan fotokopi sertifikat kalau datanya sudah ada di sistem?”, kini dijawab dengan kebijakan.

Belajar Dari Vietnam: Digitalisasi Pelayanan dan Pertumbuhan

Pada triwulan III 2026, ekonomi Vietnam tumbuh 9,95 persen, laju tercepat dalam empat tahun. Sepanjang Januari–September, pertumbuhannya 9,01 persen, dan pemerintah membidik setidaknya 10 persen untuk setahun penuh. Sebagai pembanding, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada triwulan yang sama, sebuah capaian yang baik, tetapi jaraknya jelas.

Perlu jujur: mesin utama pertumbuhan Vietnam adalah ekspor, investasi asing, dan manufaktur. Digitalisasi layanan publik bukan satu-satunya penyebab. Namun, ia adalah pelumas yang membuat mesin itu berputar lebih cepat. Investor yang izinnya keluar tepat waktu, pengusaha yang tak kehilangan berhari-hari mengurus surat tanah, dan warga yang tak perlu cuti kerja untuk antre di kantor pemerintah, semuanya berarti waktu dan uang yang kembali ke kegiatan produktif. Kepastian data tanah juga membuat tanah lebih mudah dijadikan agunan dan ditransaksikan dengan aman.

Indonesia Masih Setengah Jalan: Belajar Dari Vietnam

Indonesia tidak berangkat dari nol. Pembayaran layanan publik berbayar sudah bisa dilakukan lewat QRIS dan dompet digital. Perpanjangan STNK tahunan sudah bisa lewat aplikasi. Sejak 22 Mei 2026, Korlantas Polri juga meluncurkan SIM digital di aplikasi Digital Korlantas, meski karena masih tahap awal, pengendara tetap diimbau membawa SIM fisik.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga terus diperluas. Hingga November 2026, Dukcapil mencatat 7.833 lembaga sudah bekerja sama, dan sejak 1 Januari 2026 dokumen kependudukan seperti KK dan akta kelahiran dilengkapi kode QR yang bisa diverifikasi lewat aplikasi IKD. Pemerintah pun menyebut IKD akan menjadi pintu masuk tunggal ke seluruh layanan publik digital.

Sudah Banyak Kemajuan Tapi Masih Setengah Jalan

Tetapi di lapangan, pengalaman warga masih terputus-putus. Beberapa contohnya:

  • Ganti pelat nomor lima tahunan. STNK tahunan bisa diurus daring, tetapi pengesahan lima tahunan tetap mewajibkan pemilik membawa kendaraan ke Samsat untuk cek fisik dan mengganti pelat. Sebagian daerah sudah punya jalur drive-thru atau cek fisik elektronik, tetapi belum merata.
  • Sertifikat tanah. Pada awal 2025, ATR/BPN menargetkan seluruh sertifikat tanah beralih ke elektronik pada 2026. Kenyataannya, hingga Oktober 2026 baru sekitar 9,77 juta sertifikat elektronik yang terbit, sementara bidang tanah yang terdaftar sudah 129,9 juta. Mengurus peralihan hak atau balik nama masih identik dengan berkas tebal dan berkali-kali datang.
  • Bansos dan desil. Penyaluran bansos kini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pemeringkatan desil. Idenya baik, tetapi data Susenas 2025 menunjukkan masih tingginya salah sasaran sekaligus warga miskin yang terlewat. Warga yang merasa desilnya keliru harus mengajukan perbaikan, dan prosesnya bisa memakan waktu hingga tiga bulan.
  • IKD yang belum lengkap. Lewat IKD, warga sudah bisa mengurus pindah alamat, mencatat golongan darah, hingga membuat akta kelahiran. Namun, perubahan data seperti pendidikan terakhir dan agama belum bisa diajukan lewat kanal yang sama, sehingga warga tetap harus datang ke kantor Dukcapil.

Pola masalahnya serupa: layanan sudah didigitalkan satu per satu, tetapi datanya belum saling bicara. Setiap instansi membangun aplikasinya sendiri, dan warga yang harus menjadi “kurir” data dari satu loket ke loket lain.

Pelajaran untuk Kita

Dari Vietnam, setidaknya ada tiga pelajaran.

Pertama, data dulu, aplikasi kemudian. Vietnam membereskan basis data kependudukan dan tanah sebagai fondasi, lalu menempelkan layanan di atasnya. Tanpa data yang bersih dan terhubung, aplikasi hanya memindahkan antrean dari loket ke layar.

Kedua, satu pintu yang sungguhan. VNeID tidak sekadar kartu identitas di ponsel, tetapi tempat warga mengurus layanan, menyimpan dokumen, menandatangani secara digital, hingga menyimpan sertifikat tanah. IKD punya potensi yang sama, asalkan instansi lain mau melebur ke dalamnya, bukan sekadar “bekerja sama”.

Ketiga, ukurannya adalah kepuasan warga. Quang Ninh tidak bangga pada jumlah aplikasi, tetapi pada waktu yang terpangkas dan permohonan yang selesai tepat waktu. Indonesia perlu ukuran serupa: berapa kali warga harus datang ke kantor untuk satu urusan, dan berapa hari yang hilang karenanya.

Digitalisasi Bukan Soal Gengsi

Jika kita belajar dari Vietnam, pemerintahan digital bukan soal gengsi teknologi. Ia soal menghormati waktu warga. Setiap jam yang tidak lagi terbuang di ruang tunggu Samsat atau kantor pertanahan adalah jam yang kembali ke pekerjaan, keluarga, dan usaha.

Vietnam menunjukkan bahwa negara berkembang bisa melakukannya dengan cepat bila ada kemauan politik untuk menyatukan data. Indonesia sudah punya bahannya: NIK, IKD, QRIS, sertifikat elektronik. Yang belum ada adalah keberanian untuk menyambungkan semuanya menjadi satu pengalaman yang utuh bagi warga.

Tags:

Kirim opini anda disini

Kami menerima tulisan berupa opini masyarakat luas tentang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi

Klik Disini

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us on