Dua anggota Garda Nasional ditembak oleh seorang imigran, di Washington, D.C. 26 November 2025 lalu. Hal tersebut menjadi pemicu gelombang kebijakan imigrasi baru oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Insiden yang diduga melibatkan seorang warga Afghanistan itu. Langsung mendorong pengetatan suaka, penghentian visa, dan peninjauan ulang green card dari sejumlah negara yang dianggap berisiko.
Penembakan yang Memicu Kebijakan Pengetatan
Dua anggota Garda Nasional — Sarah Beckstrom (20) yang kemudian meninggal. Dan Staff Sgt. Andrew Wolfe (24) yang masih kritis. Ditembak di dekat stasiun Metro Farragut West. Pelaku, Rahmanullah Lakanwal (29), adalah warga Afghanistan yang tiba di AS pada 2021. Ia masuk ke AS melalui program relokasi era Biden, Operation Allies Welcome, yang membantu mereka yang pernah bekerja sama dengan militer AS.
Lakanwal juga diketahui pernah bekerja dengan unit khusus dukungan CIA dalam operasi melawan Taliban. Keluarganya menyampaikan bahwa ia mengalami PTSD berat akibat pengalaman tempur.
Pemerintah AS Meninjau Ulang Suaka dan Green Card
Beberapa jam setelah insiden, Kepala USCIS Joseph Edlow mengumumkan kebijakan besar: seluruh keputusan suaka dihentikan sementara, dan semua green card dari 19 negara “yang menjadi perhatian” akan ditinjau ulang.
Langkah ini dinyatakan perlu untuk memastikan proses “penyaringan maksimal” bagi setiap orang asing yang memohon perlindungan atau telah memperoleh status penduduk tetap.
Negara-negara yang terdampak merujuk pada proklamasi Gedung Putih bulan Juni, termasuk: Hingga kini, belum ada penjelasan teknis mengenai bentuk pemeriksaan ulang tersebut, termasuk apakah dapat berdampak pada pencabutan status.
Visa Afghanistan Dihentikan Total dan Langkah Pengetatan Lebih Luas
Departemen Luar Negeri langsung mengambil langkah tambahan: menghentikan seluruh penerbitan visa bagi pemegang paspor Afghanistan. Tidak ada permohonan baru yang diproses sampai evaluasi keamanan selesai.
Organisasi advokasi seperti AfghanEvac mengecam kebijakan ini, menyebutnya sebagai “hukuman kolektif” atas tindakan satu orang. Mereka menilai pemerintah mengabaikan janji Amerika terhadap warga Afghanistan yang dahulu bekerja bersama militer AS. Melalui Truth Social, Trump menegaskan bahwa peninjauan suaka dan green card hanyalah permulaan. Ia menyatakan akan:
menghentikan migrasi dari “semua negara Dunia Ketiga,” membatalkan seluruh “penerimaan ilegal era Biden,” dan melakukan “reverse migration” terhadap mereka yang dianggap tidak memberikan kontribusi atau “tidak mencintai negara.” Pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan yang jauh lebih ketat dibanding kebijakan era sebelumnya.
Klaim Vetting Dipertanyakan
Sejumlah pejabat menuding program relokasi Afghanistan era Biden tidak memiliki sistem verifikasi yang memadai. Namun, audit Inspector General FBI (Juni 2025) tidak menemukan keruntuhan sistemik dalam proses vetting multi-lembaga untuk para pengungsi.
Sebaliknya, pejabat di pemerintahan Trump sendiri mengklaim bahwa 8.000 warga Afghanistan yang memperoleh suaka sejak 2025 telah melalui pemeriksaan yang sangat ketat. Perdebatan mengenai keamanan dan keadilan kebijakan imigrasi pun kembali memanas.
Konsekuensi Kebijakan: Ketidakpastian dan Penundaan
Peninjauan ulang green card bagi puluhan ribu pemegang status tetap, penghentian visa Afghanistan, serta jeda total keputusan suaka menimbulkan ketidakpastian besar:
Ribuan pemohon suaka kini menghadapi antrean yang berhenti total. Pemegang green card dari 19 negara berada dalam situasi tanpa kepastian status. Komunitas Afghanistan di AS menjadi sorotan publik dan politik, dengan kekhawatiran akan dampak kebijakan lanjutan.
Insiden penembakan di Washington, D.C., bukan hanya tragedi keamanan, tetapi juga pemicu lahirnya langkah besar dalam kebijakan imigrasi AS. Peninjauan suaka dan green card menandai fase baru pengetatan yang akan berdampak luas bagi pemohon perlindungan, imigran legal, dan hubungan AS dengan negara asal mereka.@esa
Sumber: Richard Hall and Rebecca Schneid, Times
