Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meluruskan isu yang berkembang soal rencana pengenaan denda bagi warga yang kehilangan KTP elektronik (e-KTP). Ia menegaskan, pemerintah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI mengusulkan 13 poin perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
KTP Hilang Bisa Didenda, Apa Benar? Wacana denda KTP hilang tengah dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kebijakan ini
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
