Di era layanan digital, seseorang yang tidak tercatat sejak lahir berisiko menjadi “tidak terlihat” di mata negara. Tanpa akta kelahiran, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan,
Bayangkan mengurus keperluan administrasi kependudukan (adminduk) ketika seseorang berstatus sebagai warga binaan. Tentu sangat merepotkan dan belum tentu mendapatkan ijin keluar dari tempat pembinaan. Padahal
Warga binaan dapat layanan Jebol Master Dukcapil Bengkalis dalam upaya memastikan pemenuhan hak administrasi kependudukan. Program ini menghadirkan perekaman KTP elektronik dan pemadanan NIK langsung
Catatan kecil masalah kebangsaan: Jangan ada lagi orang yang berkata kami masih terdiskriminasi – Wo men hai se pei feng phie. Delapan puluh tahun Indonesia
Serangan air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus memicu reaksi keras dari DPR. Komisi III DPR RI menegaskan negara wajib memberikan perlindungan penuh
Pada tahun 1979, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi sebuah perjanjian hak asasi manusia yang sangat penting bagi perempuan di seluruh dunia: Convention on the Elimination
Di tengah masih menguatnya politik identitas dan sentimen primordial di berbagai ruang publik. Khususnya di ruang-ruang digital yang anonim. Perayaan Imlek nasional hadir sebagai pengingat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) Taiwan menggelar konferensi pers pada Kamis, 29 Januari 2026. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penilaian independen atas Laporan Nasional ke-5.
Pelemahan kewarganegaraan perempuan tidak berhenti pada ekonomi dan kebijakan sosial. Ia merembes ke pendidikan, kesehatan, hukum, dan pengelolaan kekerasan hingga bentuk necropatriarki. Perempuan memikul mayoritas
Tahun 2025 menandai 41 tahun sudah Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Ratifikasi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Momentum
Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas membangun fasilitas sanitasi sehat untuk warga Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. TANGERANG, KOMPAS – Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas atau YDKK telah menyelesaikan
Pada awalnya Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dihubungan oleh Komisi Nasional Disabilitas, diminta untuk membantu anak-anak yatim-piatu dan anak-anak yang orangtuanya tidak diketahui, yang
INDOPOS.CO.ID – Emmy yang saat ini status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Asing (WNA) dan Clarisia, ibu kandungnya yang status kewarganegaraannya Warga Negara Indonesia (WNI) sekarang bisa
JAKARTA, IKI Mulai tahun ajaran 2022/ 2023 sekolah-sekolah diberi pilihan memasuki masa transisi menuju Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dinilai lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
