Perkawinan massal dilakukan karena masih banyak warga yang belum mengesahkan dan mencatat perkawinannya. Warganegara Indonesia ketentuan perkawinannya diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
News Nasional KOMPAS, Oleh Prasetyadji *) Ketika embrio Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk lewat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggotanya terdiri dari berbagai
Banyak anak-anak yatim piatu yang tak diketahui orangtuanya tak bisa mendapatkan atau mengurus akta kelahirannya. Nasib mereka menjadi terlunta-lunta. Negara harus hadir membantu para yatim
Semua orang paham, bahwa, Kab/Kota Tegal terkenal dengan Sate Kambing mudanya. Tak terhitung berapa ribu warung sate yang ada. Dari data statistik, di tahun 2021
Bertempat di “Sari Cempe Neng Lia”, jalan Setiabudi, Kota Tegal, Jum’at, 12 Mei 2023, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mengundang beberapa tokoh agama, masyarakat Tionghoa, dan
Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) diundang dalam Rapat Forum Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab Bogor yang diselenggarakan pada hari Kamis, 2 Maret
Pada hari Jum’at Legi, 20 Januari 2023, para peneliti Yayasan Insittut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Eddy Setiawan, Ign Mahendra Kusumaputra, dan Paschasius Hosti Prasetyadji, melakukan koordinasi
Comdev Prasetya Mulya 2023 menghadirkan bentuk pendampingan baru. Jika biasanya hanya mendampingi pelaku UMKM, kali ini juga mendampingi pembaharuan KK warga. Universitas Prasetya Mulya memang
Dokumen kependudukan menjadi dokumen penting yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Untuk kesekian kalinya, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Kawin Massal untuk Legalitas Pernikahan Warga Kawin Massal IKI kembali digelar untuk membantu warga memperoleh legalitas pernikahan secara sah menurut agama dan negara. Untuk ke-18
JAKARTA, IKI Penyalahgunaan data warga yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik , menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ketika KTP-El mulai
JAKARTA, IKI Cinta itu “lemah lembut”, penuh perhatian karenanya Dukcapil hanya mencatat para pihak yang memiliki “loh hati” yang lemah lembut penuh pesona.
Hari itu, Seloso Kliwon, tanggal 6 September 2022, dari pagi-pagi buta, Jakarta dan sekitarnya sampai perjalanan ke arah Gunung Sidamanik, Kab Bogor, diguyur hujan. Udara
Disdukcapil mendapatkan penghargaan juara terbaik 1 dalam lomba penilaian kinerja adminduk juara tk propinsi jabar. Piagam dan piala diserahkan langsung oleh gubernur jabar Bpk Ridwan
Winarni remaja putri yang cantik itu hampir tidak pernah melihat keindahan dunia. Berawal ketika usia 9 bulan ia terjatuh dari meja yang membuatnya dalam kondisi
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru saja menerbitkan peraturan tentang penulisan nama. Aturan baru tentang nama ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
SOLO-IKI News. Pada Rabu Wage, 18 Mei 2022 bertempat di Balaikota, Kantor Dinas Dukcapil Kota Surakarta, pengurus Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) Sumartono Hadinoto dan Peneliti
SUKOHARJO-IKI News. Dalam rangka pendataan penduduk rentan dan terlantar di kabupaten Sukoharjo, Disdukcapil mengundang Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dalam sosialisasi yang diselenggarakan pada hari Selasa
JAKARTA, IKI Institut Kewarganegaraan Indonesia(IKI) kembali menyerahkan berkas permohonan dokumen kependudukan (Akta Lahir, KTP dan Kartu Keluarga) untuk warga kecil, lemah, miskin disabilitas (KLMD) dan
JAKARTA, IKI Penguatan Layanan dan Integrasi Data Nasional SIAK Terpusat menjadi fondasi penguatan data kependudukan nasional menjelang Pemilu 2024. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
JAKARTA, IKI Pelayanan Dokumen di Wilayah Terpencil Program Pelayanan Dokumen di Pulau Tunda menjadi bagian dari komitmen pelayanan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) kepada warga negara
Institut Kewarganegaraan Indonesia disingkat IKI, adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba, yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi dan penerbitan, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, kependudukan dan penghapusan diskriminasi
