Kasus pencurian perangkat komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Puncak Jaya, Papua, akhirnya terungkap. Polisi menangkap dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Hal ini sempat membuat layanan Dukcapil terganggu, karena 11 unit komputer itu adalah tulang punggung layanan administrasi kependudukan Puncak Jaya.

Kepolisian berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Puncak Jaya. Dalam pengungkapan tersebut, dua orang pelaku telah diamankan. Setelah diduga terlibat dalam aksi pencurian sejumlah perangkat komputer milik instansi pemerintah tersebut.

Peristiwa pencurian ini menjadi sorotan karena menyasar fasilitas vital yang digunakan untuk pelayanan publik  dukcapil. Khususnya dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta pencatatan sipil. Sebanyak 11 unit komputer dilaporkan hilang dalam kejadian tersebut. Kapolres Puncak Jaya, AKBP Achmad Fauzan menyebut ini sebagai pengungkapan pencurian terbesar di wilayahnya.

11 Unit Komputer Dukcapil: Tersangka Sudah Tertangkap

Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah dilakukan penyelidikan intensif pascakejadian. Aparat berhasil mengidentifikasi dan menangkap dua tersangka yang diduga kuat sebagai pelaku utama dalam aksi tersebut.

Selain menangkap pelaku, polisi juga tengah menelusuri keberadaan barang bukti yang dicuri. Upaya ini dilakukan untuk memastikan apakah seluruh perangkat dapat dikembalikan dan kembali digunakan dalam mendukung pelayanan publik Dukcapil Puncak Jaya. Iptu Yusuf Sampebua, Kasat Reskrim Polres Puncak Jaya sebagaimana dikutip dari Warta Plus. Menyatakan bahwa “Beberapa barang bukti sudah dijual. Untuk masyarakat yang menerima atau membeli barang tersebut, saat ini kami jadikan sebagai saksi.”

Kasus ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap terganggunya layanan administrasi kependudukan. Hilangnya perangkat komputer menyebabkan proses pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat, terutama di wilayah yang secara geografis sudah menghadapi tantangan akses.

Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan layanan. Baik melalui pengadaan perangkat baru maupun penguatan sistem keamanan di kantor-kantor pelayanan publik. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap infrastruktur administrasi negara, terutama di daerah.

Di sisi lain, aparat kepolisian menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan pencurian tersebut.

Kasus pencurian komputer di Dukcapil Puncak Jaya menunjukkan bahwa gangguan terhadap infrastruktur administrasi bukan sekadar persoalan kriminal biasa, melainkan juga berdampak langsung pada hak dasar warga negara untuk mendapatkan layanan identitas resmi. Penanganan cepat dan pemulihan layanan menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.